Alfons Nedabang

KELUARGA Raja Larantuka yang diwakili Don Andreas Martinus DVG, Jumat (9/1/2009), mendatangi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT. Ia mengusulkan agar pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) digeser dari tanggal 9 April 2009 karena bertepatan dengan perayaan Semana Santa, rangkaian prosesi memperingati wafatnya Yesus Kristus oleh umat Katolik di Kota Larantuka.

Demikian dijelaskan juru bicara KPU Propinsi NTT, Drs. Djidon de Haan, M.Si, kepada wartawan di Sekretariat KPU, Jumat (9/1/2009). Permintaan keluarga Raja Larantuka itu juga disampaikan dalam bentuk surat. Surat itu ditujukan kepada KPU Kabupaten Flotim, sedangkan KPU Propinsi NTT menerima tembusannya.

Waktu pelaksanaan Pemilu pada 9 April bertepatan dengan hari Kamis Putih. Pada hari itu umat Katolik seluruh dunia merayakan peringatan perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-murid-Nya sebelum wafat dan bangkit pada hari Minggu Paskah yang jatuh pada 12 April. Semana Santa merupakan rangkaian perayaan Paskah.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Flotim juga sudah mengusulkan penundaan jadwal hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan tanggal 9 April 2009. Pemilu legislatif di Flotim baru akan dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2008.

Usulan tersebut disampaikan kepada KPU Propinsi NTT, tembusannya disampaikan kepada KPU Pusat, DPR RI, DPRD NTT dan Gubernur NTT. Dalam suratnya bernomor 343/KPU-FLT/XII/2008 tertanggal 14 Desember 2008, ditandatangani Abdul Kadir H Yahya, S.Pi, KPU Flotim menyatakan, usulan penundaan ini berdasarkan aspirasi pimpinan partai politik peserta pemilu, LSM dan masyarakat di Flotim.

Ditemui terpisah, pengamat politik, Dr Chris Boro Tokan, S. H., M. H berpendapat, pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung 9 April sebaiknya digeser ke 14 April agar tidak mengusik ketenangan dan kedamaian umat Kristiani dalam ziarah rohani selama pekan suci.

"Kita harus berani menunjukkan kepada dunia internasional bahwa toleransi kehidupan beragama sangat dijunjung tinggi. Karena itu, pergeseran waktu pelaksanaan pemilu legislatif ke 14 April merupakan pilihan terbaik. Ini sebuah bukti nyata bahwa toleransi kehidupan negara dengan umatnya berjalan baik ," katanya di Kupang, Jumat.

Dosen Luar Biasa Hukum dan Perubahan Sosial pada programs Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Iniversitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, mengatakan, dengan melihat fenomena tersebut, waktu pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah ditetapkan KPU pada 9 April sebaiknya digeser ke 14 April agar tidak mengusik ketenangan umat Kristen dalam ziarah rohani selama masa pekan suci itu.

Mantan Sekjen PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI) periode 1985-1988 ini menegaskan, bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa toleransi kehidupan beragama sangat dihormati sehingga perlu memperhatikan secara cermat antara kegiatan politik kenegaraan dengan umat beragama di Indonesia.

"Kita harus berani tunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukan sekuler dan tidak ada tirani dalam praktik politik kenegaraan. Karena itu, pergeseran jadwal pelaksanaan pemilu legislatif merupakan pilihan terbaik untuk menegaskan toleransi kehidupan beragama sangat dihormati dan dijunjung tinggi," katanya menegaskan.

Terkait adanya aspirasi pergeseran waktu pemilu, Djidon de Haan mengatakan, KPU NTT telah meneruskan aspirasi tersebut ke KPU pusat. "Meski KPUD bukan lembaga aspiratif, kita sudah sampaikan beberapa kali ke KPU ,tapi sampai sekarang belum ada jawaban," kata Djidon.

Djidon mengatakan, pergeseran waktu pemilu berimplikasi pada pembiayaan. Hal ini juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang baik. "Salah satunya adalah KPUD mengusulkan rekruping (memperbanyak) TPS. Kalau sesuai ketentuan 500 pemilih per TPS, maka kita akan buat 300 pemilih per TPS agar prosesnya lebih cepat sehingga umat punya waktu mempersiapkan diri beribadah," katanya.

"Memperbanyak TPS ini juga sudah diusulkan tapi belum ada jawaban dari KPU," ujar Djidon. (aca/ant)