Alfons Nedabang

PABRIK ES -- Mesin untuk pabrik es Waijarang, Lembata ini ditempatkan di luar gedung. Mesini ini sebagaiman dipotret Senin (5/1/2009), mubazir


MESKI belum merupakan keputusan pleno, DPRD Lembata meyakinkan temuan dugaan penyimpangan keuangan negara pada penyelidikan pabrik es dan proyek jobber yang dilakukan pansus Dewan akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Dalam bulan Januari ini seluruh laporan telah diselesaikan dan materinya diserahkan kepada penyidik KPK.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Lembata, Drs. Petrus Boliona Keraf, ketua dan anggota tim perumus laporan pansus, Ahmad Bumi, S.H dan Theo Laba Kolin, S.H, ketika dihubungi Pos Kupang, Senin (5/1/2009), di gedung DPRD Lembata.
Lamanya penyelesaian laporan pansus itu semata-mata karena tugas-tugas mendesak yang mesti diselesaikan DPRD, yakni pembahasan dan penetapan RAPBD menjadi APBD, mengikuti bimtek, hari liburan natal dan tahun baru.

Theo mengakui kelambanan DPRD merampungan laporan akhir untuk disampaikan kepada penyidik. Tetapi kelambanan itu bukan disengaja untuk mengulur-ulur dan negosiasi dengan pemerintah, namun semata-mata karena kesibukan DPRD menyelesaikan tugas-tugas urgen yang mendesak.

"Orang boleh berpendapat, kemungkinan ada di antara kami anggota Dewan yang melakukan negosiasi. Terus terang tidak akan dilakukan. Waktu kami sangat terbatas menyelesaikan laporan, sementara ada tugas-tugas penting lain yang butuh penanganan segera," kata Theo.

Ia mengatakan, tim pansus tiga yang meneliti proyek pabrik es di Waijarang yang dipimpinnya sudah sepakat melaporkan temuan kepada KPK. Ketegasan sikap itu diungkapkan dalam paripurna laporan pansus akhir 2008. "Tak ada soal dalam tim pansus tiga. Sikap kami melaporkan seluruh temuan dugaan penyimpangan pekerjaan pabrik es kepada KPK," tegas Theo.

Ahmad Bumi menambahkan, tak ada kesengajaan Dewan mengulur-ulur laporan temuan kepada penyidik. Keterlambatan itu karena terbatasnya waktu merampungkan temuan tiga pansus itu. Laporan tim pansus satu yang meneliti jobber dan pansus tiga yang meneliti pabrik sudah diselesaikan. Sedangkan file laporan pansus dua yang tersimpan dalam komputer hilang terserang virus sehingga diketik ulang.

"Kami upayakan pekan ini materinya bisa dirumuskan menyeluruh oleh tim perumus sebelum kami bawa kepada pleno Dewan. Kalau materi yang dirumuskan itu disepakati pleno, tahap selanjutnya menyerahkan laporan kepada penyidik," kata Ahmad. Namun rumusan pansus satu dan tiga sudah ada ketegasan sikap melaporkan temuan kepada KPK di Jakarta," kata Ahmad.

Petrus Boliona Keraf mengatakan, selain dugaan korupsi, temuan pansus jobber tentang dugaan persekongkolan bisa juga dijerat UU Nomor 5 Tahun 19 tentang Perlindungan Jasa Usaha. Pasal 22 menegaskan tentang larangan untuk bersekongkol dalam tender proyek-proyek pemerintah. Temuan itu terutama diloloskannya administrasi perusahaan yang telah lewat waktu.

Keraf sepakat agar semua temuan pansus dilaporkan kepada penyidik untuk meneliti benar tidaknya dugaan penyimpangan yang ditemukan pansus. "Kalau sudah dirumuskan, kami akan teruskan kepada penyidik," tandas Keraf di ruang kerjanya, kemarin.

Sementara Bupati Lembata, Drs. Andreas Duli Manuk, mengimbau tunggakan pansus Dewan yang meneliti dugaan penyimpangan proyek pabrik es, proyek jobber dan DAK pendidikan segera diselesaikan, sehingga bisa diketahui permasalahannya. Apakah temuan penyimpangan itu hanya menyangkut administrasi atau ada indikasi lain penyalahgunaan keuangan negara.

"Contoh kasus Rp 32 miliar pada 2006, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Denpasar seperti ada indikasi penyimpangan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan berulang dan menyeluruh, tenyata karena kita tidak tertib administrasi dan tidak tepat waktu sehingga menjadi temuan," kata
Andreas dalam sambutan pada penutupan masa persidangan III 2008 dan evaluasi sekaligus pembukaan tahun sidang dan masa persidangan 2009 DPRD Lembata, Senin (5/1/2009). (ius/pk edisi selasa 2 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

PASANGAN Drs. Yoseph Tote, M.Si-Agas Andreas, S.H, M.Hum (paket Yoga) memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manggarai Timur dengan mendulang 65.377 suara atau 55,81 persen. Yoga menyingkirkan pasangan Yoseph Biron Aur, S.Sos-Ir Gorgonius D Bajang (paket ABBA) yang meraih 51.774 suara atau 44,19 persen dari suara sah 117.151.

Kemenangan paket Yoga ini ditetapkan dalam pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Timur di Borong, Senin (5/1/2009). Pleno penetapan Pilkada Matim, kemarin, berjalan aman dan tertib. Kabupaten Matim perlu menyelenggarakan pilkada dua putaran setelah pada putaran pertama, tidak ada paket calon yang mendulang 30 persen suara. Pilkada putaran kedua berlangsung 30 Desember 2008.

Dari pleno KPUD kemarin, suara tidak sah sebanyak 1.498. Jika total jumlah pemilih sebanyak 142.332, maka pemilih yang tidak mencoblos karena berbagai alasan mencapai 25.181.

Paket Yoga menjadi Bupati-Wakil Bupati Manggarai Timur periode 2008-2013. Paket ini mendulang suara di Borong, 18.246, Kota Komba, 18.579 dan Sambi Rampas, 6.241. Perolehan suara itu sesuai dengan prediksi sebelumnya. Sementara di Poco Ranaka, Yoga meraih suara 12.794, Lamba Leda 3.831 dan Elar 5.686.

Sementara paket ABBA meraih suara terbanyak di Poco Ranaka 13.989, Elar 8.127, Lamba Leda 11.682, Kota Komba 4.383, Sambi Rampas 5.709 dan Borong, 7.884.

Ketua KPUD Manggarai Timur, Bento Papur, S.Fil, dalam sambutannya mengatakan, meski ditengarai kerikil-kerikil selama proses dan tahapan pilkada, namun semua dapat dilewati. Pilkada Manggarai Timur putaran pertama dan putaran kedua berjalan mulus. Hal itu berkat kerja sama dan pengertian dari semua elemen untuk mendukung proses pilkada di wilayah ini.

Dikatakannya, masyarakat Manggarai Timur telah melewati proses demokratisasi pilkada secara bertanggung jawab. Hal itu dibuktikan dengan terciptanya kondisi kondusif sehingga semua tahapan dan proses berjalan dengan baik.

Sesuai agenda KPUD Manggarai dalam waktu dekat KPUD mengusulkan paket terpilih kepada DPRD Manggarai Timur untuk diproses selanjutnya. Pelantikan paket terpilih akan berlangsung 2 Februari 2009 mendatang.

Bupati terpilih, Drs. Yoseph Tote, M.Si, kepada para wartawan mengatakan, Pilkada Manggarai Timur sudah berakhir 30 Desember 2008. Semua elemen mesti bersatu hati, bergandengan tangan untuk membangun Manggarai Timur tercinta.

Sementara ketua tim sukses paket ABBA, Willy Nurdin, yang dihubungi terkait pleno KPUD
Manggarai Timur belum memberi komentar. Hanya Nurdin berjanji menghormati proses yang ada. (lyn/pk edisi selasa 6 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

Proyek Jober yang diduga bermasalah


FLORATA Coruption Watch mendesak penyidik kejaksaan, kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas temuan panitia khusus (pansus) DPRD Lembata, terhadap dugaan penyimpangan proyek pabrik es, jobber dan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan.

Hal itu dikemukakan Direktur Florata Coruption Wacth, Piter Bala Wukak, S.H di Lewoleba, Sabtu (3/1/2009).

Sementara Wakil Ketua DPRD Lembata, Frans Making, mengakui seluruh laporan pansus itu masih dirampungkan tim DPRD sebelum diplenokan dan dilaporkan kepada penyidik.

Making menjelaskan, pansus satu DPRD Lembata meneliti proyek jobber didanai APBD Lembata Rp 18.705.000.000, menemukan sejumlah persoalan terindikasi syarat kepentingan, persekongkolan, kolusi dan korupsi merugikan keuangan negara ditaksasi sekitar Rp 1.002.787.379,05.

Penyimpangan itu meliputi denda keterlambatan paket pekerjaan tahap pertama yang tidak termuat di dalam kontrak senilai Rp 428.137.589,05, asuransi proyek Rp 309.426.810 dan reengineering (perencanaan kembali) Rp 268.232.890. Temuan lain, tak satu pasal pun dalam kontrak induk maupun addendum kontrak Nomor 140a dan 140b yang mengatur asuransi. Tetapi, dialokasikan dana Rp 309.426.810 untuk asuransi pembangunan jobber dan asuransi transportasi.

Padahal Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran 1 Bab II poin 2 mengisyaratkan, "penyedia barang/jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatannya yang mempunyai risiko tinggi."

Pansus juga menemukan penyimpangan terjadi sejak pelelangan. Dua anggota panitia tidak memiliki sertifikat keahlian, pemungutan uang pendaftaran Rp 1 juta kepada rekanan bertentangan dengan pasal 8 Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Proyek ini dilamar enam perusahaan, tetapi empat perusahaan gugur karena administrasi diajukan tidak lengkap. PT Djasa Uber Sakti dan PT Indolas Pramata memenuhi syarat mengikuti penawaran. Meski dokumen utama PT Djasa Uber Sakti, berupa SIUJK dan SBU telah kadaluwarsa sejak 31 Desember 2006. Bahkan tak satupun surat keterangan dari badan sertifikasi Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang menyatakan sertifikasi perusahaan ini sedang diproses.

Pansus dua meneliti pengelolaan DAK pendidikan, menemukan pemotongan dua kali pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 senilai Rp 410 761.854,61 kepada 57 SD/MI, diduga diselewenangkan. Sebagian dana itu disetor ke kas negara, namun kemungkinan sebagian tidak disetor.

Sementara pansus tiga menyelidiki pabrik es di Waijarang, menemukan mark up (penggelembungan) dalam beberapa aspek seharga Rp 1,423 miliar. Pabrik mubazir tersebut tidak memproduski es untuk kebutuhan nelayan sejak selesai dibangun akhir 2006.

Piter mengatakan, DPRD lamban menuntaskan tugasnya melaporkan temuan kepada penyidik. Meski laporan temuan telah diparipurnakan dan hanya menunggu perampungan keseluruhan laporan pansus sebelum diserahkan kepada penyidik.

Berdasarkan laporan pansus, kata Piter, indikasi penyimpangan keuangan negara telah terjadi. Karena itu, penyidik responsif melaksanakan tugas-tugasnya berkenaan dengan pengumpulan bahan dan keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Hasil temuan itu telah dipublikasikan media massa secara luas diketahui publik dan dipaparkan dalam paripurna dewan.

"Informasi awal kepada penyidik lebih dari cukup. Laporan dan dokumen yang dimiliki pansus DPRD bisa menjadi bahan kajian awal penyidik. Jangan menungggu harus ada laporan dari pansus. Saya minta penyidik lebih proaktif menanggapinya," tandas Piter.

Temuan pansus dari kaca mata awam telah jelas ada kerugian negara. Tetapi, dari sisi hukum, apakah temuan pansus itu benar-benar merugikan negara harus dibuktikannya. Kewenangan itu hanya dimiliki penyidiki.

"Dibiarkan terkatung-katung, menimbulkan suasana yang tidak nyaman kepada pengelola proyek. Mereka sudah divonis melakukan penyimpangan. Karena itu, temuan pansus ini dituntaskan dengan penyelidikan. Harap dewan kerja cepat, sudah empat bulan, tak juga selesai," kata Piter.

Frans Making mengatakan, DPRD telah membentuk tim perumus dari beberapa anggota DPRD yang paham hukum untuk merampungkan laporan temuan pansus itu. Dijadwalkan sebelum akhir Januari 2009, tugas ini telah dirampungkan.

"Kesepakatan pleno, semua temuan pansus dilaporkan kepada KPK. Untuk menyusun laporannya, kami libatkan beberapa teman anggota dewan sarjana hukum merumuskannya. Perumusan indikasi temuan harus jelas bahwa ada penyimpangan," kata Frans di DPRD Lembata, kemarin. (ius/pk edisi senin 5 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

Lima beta siram dengan air
Lima lainnya pakai air kencing
Ternyata jadi semua...!

IZINKAN beta menulis tentang seorang kawan yang gila tapi bukan sakit jiwa. Dia gila akan hal-hal baru. Gila terhadap segala sesuatu yang menantang otak dan keterampilan. Tulisan ini lahir justru terinspirasi dari kegilaannya itu.

Kawanku itu lahir dan besar di pedalaman Timor. Dia bangga sebagai anak kampung. Profesi guru. Guru pada salah satu sekolah dasar di Kupang. Hobinya menanam aneka tanaman. Dari bunga sampai pisang beranga. Sudah lama niat menulis tentang dia. Tapi dia selalu melarang dengan ancaman. "Kita putus hubungan kalau bu (bung) tulis beta pung nama di koran," katanya. Daripada putus hubungan pertemanan, kusebut saja namanya Bingu.

Mengisi libur Tahun Baru 2009, beta berkunjung ke rumahnya. Bukan kue dan minuman yang pertama disuguhkan. Dia langsung mengajak ke halaman rumah yang tidak seberapa luas. Di sana berderet rapi 10 pot dari ember dan kaleng cat bekas. Yang ditanam bukan adenium atau aglaonema, bunga yang masih "naik daun" di NTT sekarang. Bingu menanam padi. Padinya sedang berbulir. Sekitar dua pekan lagi siap panen.

Tidak mengejutkan karena si Bingu memang suka mencoba. "Puji Tuhan bu. Setelah berkali-kali beta coba tanam dan gagal, sekarang jadi juga. Padi dalam pot ini beta tanam sejak minggu kedua Oktober 2008. Tanpa pupuk kimia. Beta pakai kompos buatan sendiri. Lima pot beta siram dengan air. Lima lainnya beta siram pakai air kencing (air seni). Ternyata jadi semua. Bu lihat, bulirnya bagus-bagus kan?" katanya sambil terbahak.

Bingu mulai coba tanam padi dalam pot sejak awal 2008 setelah membaca ulasan di Harian Kompas dan menonton siaran salah satu stasiun televisi. "Jangan tanya Kompas edisi berapa. Itu tidak penting," katanya enteng.

Dua kali usahanya gagal karena salah cara menanam dan media tanam tidak cocok. "Yang paling rumit itu pembibitan. Tidak sama dengan padi sawah. Kalau tanah, gampang didapat. Beta ambil dari mana-mana. Tanah permukaan yang subur beta kumpul sedikit demi sedikit," kata Bingu. Impian Bingu selanjutnya adalah menularkan tanam padi dalam pot atau polybag kepada orang-orang di kampungnya. "Daerah lain bisa, kenapa kita tidak?" demikian Bingu.

***

SI Bingu tidak keliru. Menanam padi dalam pot atau polybag telah dicoba banyak orang di banyak tempat. Akibat keterbatasan lahan dan sumber air, banyak petani di daerah Banten dan Jawa Barat telah mencoba cara itu dan mereka sukses. Di Kabupaten Ciamis, Bupati Engkon Komara mencanangkan gerakan menanam padi dalam pot sejak tahun 2007. Komara yang kembali memimpin Ciamis periode kedua mewajibkan setiap keluarga menanam 25 pot padi di pekarangan rumah menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan.

Gerakan serupa bergulir di daerah Indramayu dan Cirebon. Untuk meyakinkan masyarakat petani, salah seorang camat di Cirebon menaman padi dalam ratusan pot di halaman kantor camat. Hasilnya menggembirakan. Para petani tertarik dan mengikuti contoh tersebut.

Menarik apa yang dilakukan Sobirin Supardiyono, pakar lingkungan lulusan Geologi ITB dan aktif di Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (http://clearwaste.blogspot.com). Sudah lama Sobirin menanam padi SRI (System of Rice Intensification) model pot dengan hasil memuaskan. Dia menjadi tempat banyak orang bertanya. Tahun 2006 ketika Sobirin menimbang hasil panenannya, dalam 1 pot mencapai 1 ons atau 0,1 kg atau 100 gram padi kering panen atau gabah kering panen (GKP).

Silakan menghitung sendiri kalau areal tanam seluas 1 hektar dengan jarak tanam 30 cm. Bukankah hasil gabah gabah kering giling (GKG) bisa mencapai angka ton? Gabah itu akan menjadi beras organik yang sehat karena tanpa pupuk kimia.

Tak kalah menarik hasil penelitian tim dari Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya terhadap petani yang menanam padi dalam pot atau polybag dengan pupuk organik M-Bio. Setiap satu polybag dipanen rata-rata 3 ons gabah. Bayangkan kalau satu KK petani mempunyai 100 pot padi di pekarangan? Mereka tidak perlu beli beras karena sudah dihasilkan sendiri.

Bagi beta yang buta ilmu pertanian, "kegilaan" si Bingu di Kupang yang menyiram padi "dengan air kencing" dan kisah dari Ciamis itu sungguh elok. Lebih elok ketimbang mendengar ratapan saban tahun tentang rawan pangan dan gizi buruk di beranda Flobamora. Padi pot kiranya cocok juga di bumi Nusa Tenggara Timur yang memikul tiga krisis besar; pangan, air dan energi.

Dia tak butuh air mengalir sampai jauh. Di atas karang pun jadilah. Modalnya cuma ulet. Siapa berani menyangkal keuletan Flobamora? Kalau tidak ulet, mana mungkin bisa bertahan hidup di tanah berbatu-batu ini selama ribuan tahun? (dionbata@poskupang.co.id). (dion db putra/pk edisi senin 5 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...