Alfons Nedabang

PENYAKIT KULIT -- Seorang anak di Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sekitar lokasi semburan lumpur panas, menderita penyakit kulit.

SEMBURAN lumpur panas disertai bau belerang yang menyengat di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, kini menimbulkan dampak bagi warga sekitar. Anak-anak dan balita mulai terserang penyakit kulit.
Kulit di sekujur tubuh terkelupas. Diduga, penyakit ini muncul dampak dari suhu panas dan bau belerang.

Warga yang terkena penyakit kulit itu berdomisili pada radius sekitar 600 meter dari lokasi panas bumi, yakni Desa Ratogesa, Kampung Toda, Kelurahan Todabelu dan Mataloko, Kecamatan Golewa.

Terkait kasus itu, warga meminta pengelola PLTPB Mataloko bertanggung jawab dan sesegera mungkin mengatasi semburan lumpur panas tersebut.

Domi Boko, tokoh masyarakat di Kampung Toda, menuturkan, banyak balita dan anak di kampung itu terkena penyakit kulit yang hingga kini belum diobati. Jumlah penderita terus bertambah sejak ada semburan lumpur panas dari lokasi PLTPB Mataloko.

"Kami sudah sampaikan kepada pengelola PLTPB Mataloko, agar memperhatikan balita dan anak-anak yang terkena penyakit. Tapi dari pengelola Panas Bumi katakan tidak apa-apa. Kami berharap pengelola PLTPB bertanggung jawab menutupi semburan lumpur panas tersebut," tegas Boko.

Boko menunjukkan dua orang anak yang terkena penyakit kulit, yakni Yovin Suli (11) dan Fancy Bate (11).

Boko juga mengungkapkan, para petani juga trauma karena akibat lumpur panas tanaman jagung, kacang dan ubi-ubian terancam gagal panen. Ini tanaman tersebut mulai mengering akibat lumpur panas itu. Selain itu, tanaman kopi, kakao, cengkeh dan kemiri juga rusak karena terkena semburan lumpur panas.

Sementara itu, Ny. Petronela Due, mengatakan, tiga orang anaknya juga terserang penyakit kulit dan sampai sekarang belum diobati. Tiga anaknya itu, yakni Iren Waja (6), Fiano Hanu (4 bulan) dan Bertin Bhubhu (8).

Tim Bapedalda Kabupaten Ngada, Kamis (22/1/2009) siang turun ke lokasi panas bumi dan mengambil air di beberapa sumber air di lokasi yang berada dekat semburan lumpur panas. Air yang diambil itu akan dijadikan sampel untuk mengidentifikasi, apakah air itu tercemar atau tidak.

"Kami hanya mengidentifikasi air minum di lokasi yang berada di panas bumi. Air yang kami ambil akan diperiksa di laboratorium untuk memastikan, apakah air itu tercemar atau belum," kata Emanuel Kora, Kabid Pengelolaan Kualitas Lingkungan Bapedalda Ngada.

Pemerintah Kelurahan Todabelu dan petugas pertanian di Kecamatan Golewa, telah mendata kerugian tanaman jagung, kacang dan ubi yang terkena semburan lumpur panas. Didata juga tanaman cengkeh, kopi, kakao dan kemiri yang terkena semburan lumpur panas.

Lokasi semburan lumpur panas membentuk kawah berdiameter 100 meter. Tinggi semburan mencapai 2 meter. Hingga Jumat (23/1/2009), Tim Geologi Bandung belum tiba di lokasi semburan lumpur. (ris) Selanjutnya...

LUMPUR PANAS -- Tampak semburan lumpur panas di PLTPB Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.


SEMBURAN lumpur panas di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Pihak PLTPB belum bisa melakukan penanganan karena masih menunggu kedatangan Tim Geologi Bandung yang menurut rencana tiba di Mataloko, Rabu (21/1/2009).

Kini, semburan lumpur panas menjadi tontonan warga sejak Selasa (20/1/2009). Warga dari berbagai wilayah di Ngada datang berbondong-bondong untuk menyaksikan secara dekat lumpur panas.

Lumpur panas meluber hingga membentuk 'danau' dengan diameter 50 meter. Di bagian pinggiran kawah itu petugas telah menggali selokan agar lumpur panas yang meluap tidak masuk ke areal perkebunan warga. Namun, penanganan guna mengatasi bahaya semburan lumpur panas belum ada.

Warga yang berdomisili di dekat lokasi semburan yaitu desa Ratogesa, Kelurahan Mataloko dan Kelurahan Todabelu, mengaku resah dengan kejadian tersebut. Mereka khawatir karena semburan panas merusak tanaman dan pemukiman mereka. Sumur yang menyemburkan panas itu berada di Lokasi Sumur Mataloko I dari delapan sumur di PLTPB Mataloko. Lumpur panas bercampur belerang meluap hingga ke kebun jagung di sekitar lokasi panas bumi.

Warga di sekitar lokasi khawatir sumber mata air yang mereka minum bisa tercemar lumpur panas yang bercampur belerang. Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada belum bersikap karena masih menunggu Tim Geologi Bandung guna melihat semburan lumpur tersebut.

"Saya tinggal di kampung sebelah yang berdekatan dengan lokasi panas bumi. Saya khawatir tanaman jagung kami bisa gagal karena terkena semburan lumpur panas. Munculnya lumpur panas ini terdengar seperti bunyi meriam," kata Wilhelmina, warga Desa Ratogesa.

Sejak adanya pembangunan PLTPB Mataloko, kata Wilhelmina, mereka telah khawatir kalau tanaman perkebunan dan pertanian bisa terancam karena semburan tersebut. Di sekitar lokasi, semburan lumpur panas telah merusak tanaman jagung warga di sekitar lokasi. Ada juga dedaunan yang berubah warna menjadi hitam pekat. Perubahan tersebut karena semburan dari dalam sumur bor yang hanya ditutup dengan batu.

Sumur yang dibor hanya ditutup dengan bebatuan kali sebanyak 30 truk. Ada dua sumur. Yang satunya telah dicor dan dipasang pipa. Sumur yang mengeluarkan semburan lumpur panas memiliki kedalaman sekitar 200 meter.

Awalnya, semburan lumpur panas hanya ada beberapa titik. Sekarang ini muncul titik baru yang mengeluarkan lumpur panas. Luapan lumpur panas ini terjadi karena hujan yang terus mengguyur wilayah Golewa, Rabu sore kemarin. Luapan lumpur panas hingga ke kebun warga karena ada selokan yang digali petugas panas bumi dengan maksud lumpur bisa mengalir ke kali. Tetapi warga di sekitar protes karena takut sumber air minum tercemar lumpur panas.

Selain itu, selokan yang digali untuk mengalirkan lumpur yang meluap dibangun seperti jalan setapak menuju ke kebun jagung warga yang letaknya di dataran rendah/di bagian bawah dari lokasi panas bumi. (ris/pk edisi 20 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

MENJELANG Pemilihan Umum 2009, para elite politik mulai sibuk.

Mereka menyiapkan kampanye, mengadakan konsolidasi, mengunjungi tempat-tempat umum, menemui rakyat, membagi pamflet dan kartu nama, memasang foto diri di jalanan, mengirim pesan singkat ke masyarakat, mengaktifkan website, berbicara di radio-radio, serta memasang iklan diri di media elektronik.

Dalam politik abad informasi, citra politik seorang tokoh, yang dibangun melalui aneka media cetak dan elektronik—terlepas dari kecakapan, kepemimpinan, dan prestasi politik yang dimiliki—seolah menjadi ”mantra” yang menentukan pilihan politik. Melalui ”mantra elektronik” itu, persepsi, pandangan, dan sikap politik masyarakat dibentuk, bahkan dimanipulasi. Politik menjadi ”politik pencitraan” yang merayakan citra ketimbang kompetensi politik—the politics of image.

Citra narsistik

Kekuatan ”mantra elektronik” telah menghanyutkan para elite politik dalam gairah mengonstruksi citra diri, tanpa peduli relasi citra itu dengan realitas sebenarnya. Beberapa citra itu tak saja berbeda, tetapi juga bertolak belakang dengan realitas sesungguhnya. Citra terputus dari realitas yang dilukiskan. Kesenangan melihat citra diri menggiring pada ”narsisisme politik” (political narcissism).

”Narsisisme” tidak hanya diartikan sebagai kecenderungan pencarian kepuasan seksual melalui tubuh sendiri (Freud), tetapi juga segala bentuk ”penyanjungan diri” (self-admiration), ”pemuasan diri” (self-satisfaction), atau ”pemujaan diri” (self-glorification) (Erich Fromm), atau segala kecenderungan melihat dunia sebagai cermin atau proyeksi dari ketakutan dan hasrat seseorang (Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, 1985).

”Narsisisme politik” adalah kecenderungan ”pemujaan diri” berlebihan para elite politik, yang membangun citra diri meski itu bukan realitas diri sebenarnya: ”dekat dengan petani”, ”pembela wong cilik”, ”akrab dengan pedagang pasar”, ”pemimpin bertakwa”, ”penjaga kesatuan bangsa”, ”pemberantas praktik korupsi”, atau ”pembela nurani bangsa”.

”Narsisisme politik” adalah cermin ”artifisialisme politik” (political artificialism), melalui konstruksi citra diri yang sebaik, secerdas, seintelek, sesempurna, dan seideal mungkin, tanpa menghiraukan pandangan umum terhadap realitas diri sebenarnya. Melalui politik pertandaan (politics of signification), berbagai tanda palsu (pseudo sign) tentang tokoh, figur, dan partai diciptakan untuk mengelabui persepsi dan pandangan publik.

”Narsisisme politik” adalah bentuk ”keseketikaan politik” (political instantaneous) yang merayakan citra instan dan efek segera, tetapi tak menghargai ”proses politik”. Aneka citra politik : ”jujur”, ”cerdas”, ”bersih”, atau ”nasionalis” adalah citra yang seharusnya dibangun secara alami melalui akumulasi karya, pemikiran, tindakan, dan prestasi politik. Namun, mentalitas ”menerabas” telah mendorong tokoh miskin prestasi mengambil jalan pintas manipulasi citra instan.

”Narsisisme politik” adalah cermin ”politik seduksi” (politics of seduction), yaitu aneka trik bujuk rayu, persuasi, dan retorika komunikasi politik, yang bertujuan meyakinkan tiap orang bahwa citra yang ditampilkan adalah kebenaran. Padahal, citra-citra itu tak lebih dari wajah penuh make up dan topeng politik yang menutupi wajah asli—political camouflage.

Simplisitas politik

Wacana komunikasi politik abad informasi menggantungkan diri pada citra visual (visual images), seperti citra televisi, kini menyerahkan diri pada ”logika media” (logic of media) berwatak kapitalistik, yang merayakan logika ”popularitas”, ”rayuan”, ”pengelabuan”, ”kesenangan”; bukan ”substansi”, ”pengetahuan”, ”kebenaran”, dan ”pencerdasan” politik.

Seperti dikatakan Jeffrey Scheuer, dalam The Sound Bite Society: Television and the American Dream (1999), televisi berwatak kapitalistik cenderung menolak segala bentuk ”kompleksitas” demi merayakan ”simplisitas” (simplicity). Ia merayakan segala yang mudah, instan, segera, provokatif, menggoda, dan menolak yang rumit, berbelit-belit, akademik, ilmiah, dan terlalu serius. Politik yang terjebak di dalamnya menghasilkan simplifikasi politik (political simplification).

Simplifikasi politik adalah politik ”antinalar” yang mengabaikan kompleksitas konteks, logika formal, atau hukum kausal persoalan. Ia sebaliknya merayakan logika informal (informal logics), yang menoleransi aneka sesat pikir, kedangkalan, jalan pintas, pernyataan tanpa argumen, penjelasan tanpa bukti, pembicaraan lepas konteks, dan cara pikir tak logis. Inilah wajah simplisitas politik bangsa dewasa ini.

Simbiosis budaya politik dan budaya media kapitalistik menciptakan budaya yang dilandasi hasrat ”keuntungan cepat”, ”personalitas artifisial”, dan ”popularitas prematur”. Politik yang tunduk pada logika media melakukan aneka pembesaran efek (amplifying effect) terhadap segala yang mediocre. Politik macam itu memanipulasi emosi, mematikan rasa, memasung daya kritis, dan membuat pikiran kenyang dengan aneka stereotip sosial yang banal.

Media politik berkembang ke arah ”anti-kedalaman” (depthlessness), dengan memuja gaya ketimbang substansi, citra ketimbang realitas, retorika ketimbang intelektualitas, efek ketimbang proses, emosi ketimbang nalar. Ia menghindar dari relasi abstrak, argumen konseptual, pikiran logis, hukum kausal, karena dianggap tak menarik. Godaan menciptakan komunikasi politik yang menarik telah mengubur tugas pencerahan politik.

Nihilisme demokrasi

Apakah segala banalitas, kedangkalan, bahkan tipu daya komunikasi politik merupakan buah demokrasi? Bila demokrasi dipahami sebagai sistem politik yang mempunyai spirit pencerdasan dan pemberdayaan individu dan warga, untuk menciptakan masyarakat demokratis sejati, maka apa yang berlangsung di atas panggung politik telah ”melampaui” ideal demokrasi itu sendiri.

Cornel West dalam Democracy Matters: Winning the Fight Against Imperrialism (2004) mengatakan, demokrasi berlebihan menciptakan ”nihilisme demokratik” (democratic nihilism), yaitu praktik demokrasi yang diwarnai strategi kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan. Demokrasi lebih merayakan trik-trik mengangkat emosi, perasaan dan kesenangan, dengan mengabaikan substansi politik.

Memang, politik pencitraan amat penting dalam demokrasi abad informasi, karena melaluinya aneka kepentingan, ideologi, dan pesan politik dapat dikomunikasikan. Namun, ia harus dilandasi etika politik karena tugas politik tidak hanya menghimpun konstituen sebanyak mungkin—melalui persuasi, retorika, dan seduksi politik—tetapi lebih penting lagi membangun masyarakat politik yang sehat, cerdas, dan berkelanjutan.

Yasraf Amir Piliang Pemikir di Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD-ITB. Diturunkan Kompas edisi 17 januari 2009. Selanjutnya...

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi NTT menyetujui pergeseran waktu pelaksanaan pemilu legislatif karena pada tanggal 9 April 2009 bertepatan dengan hari Kamis Putih yang dirayakan umat Katolik di NTT. Sikap DPRD NTT ini dinyatakan dalam surat yang akan dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.

Ketua DPRD NTT, Drs. Mell Adoe menjelaskan hal ini kepada wartawan seusai memimpin rapat gabungan komisi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTT di ruang sidang DPRD NTT, Kamis (15/1/2009). Saat itu Mell Adoe didampingi anggota Dewan, Adrianus Ndu Ufi dan Sekretaris DPRD, Dra. Sisilia Sona.

Mell Adoe mengatakan, selain sebagai warga negara, setiap orang juga pemeluk agama, diantaranya adalah warga gereja. Oleh karena waktu pelaksanaan pemilu bertepatan dengan hari keagamaan ,maka harus secara bijak mengemasnya agar tak ada satu pun yang dikorbankan.

Dikatakannya, pemerintah pusat dan KPU pusat perlu memberi ruang khusus mengingat NTT merupakan daerah mayoritas Kristen. Jika tidak, diprediksikan golput akan meningkat. "Kami akan surati KPU dan pemerintah pusat. Sikap ini untuk menindaklanjuti begitu banyaknya aspirasi," katanya.

Dalam acara jumpa pers itu, sejumlah wartawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI asal daerah pemilihan NTT yang tidak peka dengan kondisi-kondisi lokal di NTT.

"Dulu waktu undang-undang pornografi ditetapkan, tidak ada satu pun anggota DPR RI asal daerah pemilihan NTT yang menolak. Padahal, masyarakat NTT secara tegas menyatakan menolak UU Pornografi. Aspirasi masyarakat dan daerah tidak diperjuangkan. Sekarang sama, penetapan waktu pemilu legislatif yang bertabrakan dengan hari Kamis Putih juga tidak ada satu anggota DPR RI yang menolaknya. Kami sangat sesalkan ini," kata Hiro Bifel, wartawan Fajar Bali.

Sebelumnya, dalam rapat gabungan komisi yang juga dipimpin Mell Adoe, sejumlah anggota Dewan mengusulkan agar usulan pergeseran waktu pemilu dipertimbangkan untuk diperjuangkan. Rapat gabungan komisi dengan agenda mendengar penjelasan KPU NTT tentang persiapan pelaksanaan pemilu legislatif di NTT.

Anggota Fraksi Gabungan dari PPP, Drs. Yahidin Umar menegaskan, permintaan Pemda serta aspirasi masyarakat Flores Timur agar menggeser pemilu lelgislatif ke tanggal 15 April harus disikapi secara baik.

Menurutnya, jika pemilu tetap dilaksanakan pada 9 April, tingkat partisipasi masyarakat di Flotim pasti berkurang.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ir. Yucundianus Lepa mengatakan, perayaan Kamis Putih bukan saja dilaksanakan di Flotim, tapi semua daerah di NTT. Selama satu minggu (pekan suci, 6 - 12 April) umat Katolik mempersiapkan batin.

"Dalam waktu itu, pusat paroki menjadi tempat berkumpul umat. Di Flotim dengan perayaan Semana Santa. Oleh karena itu, DPRD dan Pemda ambil inisiatif ke pusat meminta KPU menggeser waktu pelaksanaan. Tunggu selesai perayaan Paskah baru pemilu legislatif dilaksanakan," kata Yucun.

Dia juga mengharapkan, setiap pimpinan parpol mengambil sikap tegas memperjuangkan pergeseran waktu pemilu.

Anggota Dewan dari PKPI, Pius Rengka mempertanyakan keterlibatan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam penyusunan jadwal pemilu yang tidak mengantisipasi hari keagamaan.

Anggota DPRD dari PPDI, Daniel Taolin, SE, M.Si juga meminta agar ada pergeseran waktu pemilu. "Kenapa di Aceh ada perlakuan khusus. Di Bali juga begitu. Kenapa di NTT tidak bisa," katanya retoris.

Penegasan yang sama disampaikan anggota Dewan, Frans Dima Lendes dan Alo Asan. "Hari besar orang Kristen itu Paskah. Jadi, DPRD dan KPU NTT ke Jakarta untuk meminta KPU pusat menggeser waktu pemilu," kata Alo Asan. (aca/poskpg edisi 16 januari 2009 hal 8) Selanjutnya...

PEMERINTAH Kabupaten Flores Timur (Flotim) mengusulkan waktu pelaksanaan pemilu legislatif, khususnya di Flotim, bergeser dari tanggal 9 April ke tanggal 15 April 2009. Adapun alasannya, pada tanggal 9 April, umat Katolik mengikuti misa Kamis Putih, rangkaian perayaan Semana Santa.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Flotim, dr. Valens Sili Tupen, M.KM mengatakan hal ini saat ditemui di Kantor Gubernur NTT, Rabu (14/1/2009). Valens Tupen hendak bertemu Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya untuk melaporkan sikap Pemda Flotim terkait pelaksanaan pemilu legislatif. Sebelumnya, usulan tentang pergeseran waktu pemilu juga disampaikan secara tertulis kepada KPU dan KPUD NTT, Gubernur NTT, DPR dan DPRD NTT.

"Kalau tetap dilaksanakan tanggal 9 April, akan banyak menganggu. Kesuksesan pemilu juga diragukan. Karena, mulai hari Rabu (8 April) umat Katolik sudah sibuk dengan perayaan Semana Santa. Jumat (10 April) prosesi. Saat itu orang kesulitan mendatangi TPS," kata Valens Tupen.

Hari Kamis Putih dalam pekan suci (6-12 April), diyakini umat Kristiani di seluruh dunia sebagai perjamuan malam terakhir antara Yesus Kristus dengan murid-murid-Nya sebelum wafat dan bangkit pada hari Minggu Paskah yang jatuh pada 12 April.

"Semana Santa bukan peristiwa insidentil, tapi tradisi yang sudah dilaksanakan turun-temurun. Umat tidak bisa menunda urusan iman ini. Dari sudut kepentingan negara, pemilu penting. Tapi kepentingan negara bisa tunda. Di tempat lain bisa dapat dispensasi, kenapa Flotim tidak bisa?" katanya.

Valens Tupen menjelaskan, sikap Pemda Flotim berdasarkan aspirasi berbagai elemen yang ada di Flotim. Sikap Pemda Flotim sejalan juga dengan sikap Keuskupan Larantuka. "Sikap Keuskupan juga sudah disampaikan ke KPU," katanya.

Valens Tupen mengatakan, jika KPU mengkhawatirkan pergeseran waktu pemilu berimplikasi pada bertambahnya biaya, maka hal itu mestinya dikomunikasikan secara baik. "Kalau pergeseran waktu berkonsekuensi pada biaya, dan butuh partisipasi daerah, maka perlu dibicarakan. Biaya tidak besar, sekarang dibutuhikan kemauan politik untuk menggeser waktu pelaksanaan," ujar Valens Tupen.

Dia mengkiritik usulan KPUD NTT untuk memperbanyak TPS dalam pemilu legislatif. "Ini bukan persoalan agar pemilu cepat selesai. Substansinya lain," ujarnya.

Valen Tupen mengatakan, Pemda Flotim mengharapkan dukungan berbagai pihak, termasuk parpol dan anggota DPR (D) untuk berjuang pergeseran waktu pemilu legislatif di Flotim. (aca/poskpg edisi 15 januari 2009 hal 8) Selanjutnya...

ALIANSI Mahasiswa Pro Pluralisme NTT menilai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu legislatif, 9 April 2009, bukan solusi yang tepat karena akan tetap mengganggu kekhusukan umat Katolik merayakan ibadah Kamis Putih.

Dalam pernyataan tertulisnya yang ditandatangani Kasmir Kopong (Ketua) dan Gusti Nagi (Sekretaris), yang diterima Pos Kupang, Senin (12/1/2009), Aliansi Mahasiswa Pro Pluralisme NTT menyatakan, karena umat Kristiani di NTT sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, maka negara harus menghargai dan menjamin serta menciptakan ketenangan lahir dan batin umat Katolik dalam merayakan pekan suci. KPU dan pemerintah jangan enggan menggeser jadwal hanya karena alasan biaya.

"Kami melihat adanya keengganan pemerintah dan KPU dalam menggeser jadwal pemilu legislatif dengan dalih akan berdampak pada bertambahnya biaya pemilu. Pemerintah dan KPU tidak mempertimbangkan ketenangan lahir batin umat Kristiani dalam merayakan pekan suci merupakan bentuk pemasungan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," demikian Aliansi Mahasiswa Pro Pluralisme NTT.

Aliansi Mahasiswa menguraikan, Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi ideologi tengah atau penyeimbang yang menengahi ideologi kapitalis yang mengutamakan kapital, biaya pemilu legislatif (uang) sehingga mengabaikan aspek sakral kehidupan umat dan mengutamakan yang sekuler dengan ideologi sosialis yang mengutamakan lebih banyak orang dan mengabaikan perorangan, dan sedikit orang.

"Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah melalui KPU pusat untuk menggeser pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2009 sebagai sebuah upaya jalan tengah yang mencerminkan penerapan ideologi Pancasila," demikian pernyataan Aliansi Mahasiswa.

Menurut mereka, rencana KPUD NTT memperbanyak TPS bukan solusi yang tepat, damai dan tentram dalam konsentrasi memaknai momentum pekan suci tersebut. Rencana kebijakan tersebut terjebak dalam pola kepemimpinan kapitalis yang mengutamakan kapital, uang (biaya pemilu) sehingga mengabaikan aspek kerohanian dan kesakralan hidup umat.

"Pemerintah dan KPU harus menggeser jadwal pemilu legislatif sesudah berlangsungnya pekan suci umat Kristiani. Kebijakan menggeser jadwal pemilu legislatif tidak hanya sekadar menjadi tuntutan untuk toleransi negara terhadap kehidupan rohani umat, tetapi juga menjadi pencitraan secara internasional bagi bangsa Indonesia di mata dunia bahwa terjadi toleransi yang tinggi dalam pelaksanaan kehidupan umat beragama dengan praktik kenegaraan di Indonesia," tulis Aliansi Mahasiswa. (aca/poskpg edisi 14 januari 2009 hal 8) Selanjutnya...

KELUARGA Raja Larantuka yang diwakili Don Andreas Martinus DVG, Jumat (9/1/2009), mendatangi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT. Ia mengusulkan agar pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) digeser dari tanggal 9 April 2009 karena bertepatan dengan perayaan Semana Santa, rangkaian prosesi memperingati wafatnya Yesus Kristus oleh umat Katolik di Kota Larantuka.

Demikian dijelaskan juru bicara KPU Propinsi NTT, Drs. Djidon de Haan, M.Si, kepada wartawan di Sekretariat KPU, Jumat (9/1/2009). Permintaan keluarga Raja Larantuka itu juga disampaikan dalam bentuk surat. Surat itu ditujukan kepada KPU Kabupaten Flotim, sedangkan KPU Propinsi NTT menerima tembusannya.

Waktu pelaksanaan Pemilu pada 9 April bertepatan dengan hari Kamis Putih. Pada hari itu umat Katolik seluruh dunia merayakan peringatan perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-murid-Nya sebelum wafat dan bangkit pada hari Minggu Paskah yang jatuh pada 12 April. Semana Santa merupakan rangkaian perayaan Paskah.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Flotim juga sudah mengusulkan penundaan jadwal hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan tanggal 9 April 2009. Pemilu legislatif di Flotim baru akan dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2008.

Usulan tersebut disampaikan kepada KPU Propinsi NTT, tembusannya disampaikan kepada KPU Pusat, DPR RI, DPRD NTT dan Gubernur NTT. Dalam suratnya bernomor 343/KPU-FLT/XII/2008 tertanggal 14 Desember 2008, ditandatangani Abdul Kadir H Yahya, S.Pi, KPU Flotim menyatakan, usulan penundaan ini berdasarkan aspirasi pimpinan partai politik peserta pemilu, LSM dan masyarakat di Flotim.

Ditemui terpisah, pengamat politik, Dr Chris Boro Tokan, S. H., M. H berpendapat, pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung 9 April sebaiknya digeser ke 14 April agar tidak mengusik ketenangan dan kedamaian umat Kristiani dalam ziarah rohani selama pekan suci.

"Kita harus berani menunjukkan kepada dunia internasional bahwa toleransi kehidupan beragama sangat dijunjung tinggi. Karena itu, pergeseran waktu pelaksanaan pemilu legislatif ke 14 April merupakan pilihan terbaik. Ini sebuah bukti nyata bahwa toleransi kehidupan negara dengan umatnya berjalan baik ," katanya di Kupang, Jumat.

Dosen Luar Biasa Hukum dan Perubahan Sosial pada programs Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Iniversitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, mengatakan, dengan melihat fenomena tersebut, waktu pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah ditetapkan KPU pada 9 April sebaiknya digeser ke 14 April agar tidak mengusik ketenangan umat Kristen dalam ziarah rohani selama masa pekan suci itu.

Mantan Sekjen PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI) periode 1985-1988 ini menegaskan, bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa toleransi kehidupan beragama sangat dihormati sehingga perlu memperhatikan secara cermat antara kegiatan politik kenegaraan dengan umat beragama di Indonesia.

"Kita harus berani tunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukan sekuler dan tidak ada tirani dalam praktik politik kenegaraan. Karena itu, pergeseran jadwal pelaksanaan pemilu legislatif merupakan pilihan terbaik untuk menegaskan toleransi kehidupan beragama sangat dihormati dan dijunjung tinggi," katanya menegaskan.

Terkait adanya aspirasi pergeseran waktu pemilu, Djidon de Haan mengatakan, KPU NTT telah meneruskan aspirasi tersebut ke KPU pusat. "Meski KPUD bukan lembaga aspiratif, kita sudah sampaikan beberapa kali ke KPU ,tapi sampai sekarang belum ada jawaban," kata Djidon.

Djidon mengatakan, pergeseran waktu pemilu berimplikasi pada pembiayaan. Hal ini juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang baik. "Salah satunya adalah KPUD mengusulkan rekruping (memperbanyak) TPS. Kalau sesuai ketentuan 500 pemilih per TPS, maka kita akan buat 300 pemilih per TPS agar prosesnya lebih cepat sehingga umat punya waktu mempersiapkan diri beribadah," katanya.

"Memperbanyak TPS ini juga sudah diusulkan tapi belum ada jawaban dari KPU," ujar Djidon. (aca/ant) Selanjutnya...

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di Propinsi NTT senilai Rp 12,2 triliun lebih (di luar dana bagi hasil). Nilai ini lebih besar atau naik 14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu Rp 10,7 triliun lebih. Sedangkan pada tahun 2007, APBN untuk NTT Rp 6 triliun lebih.

Demikian dikatakan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2009 kepada satuan kerja lingkup Propinsi NTT, di Aula El Tari Kupang, Rabu (7/1/2009).

Gubernur merinci berdasarkan sumber pendanaan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk propinsi Rp 652,757 miliar lebih, DAU untuk kabupaten/kota Rp 5,552 triliun lebih, DAK propinsi Rp 55,753 miliar lebih, DAK untuk kabupaten/kota Rp 1,153 triliun lebih.

Selanjutnya, dana dekonsentrasi senilai Rp 1,008 triliun lebih, dana tugas pembantuan untuk propinsi dan kabupaten Rp 621,951 miliar lebih, dana kantor daerah untuk instansi vertikal Rp 1,904 triliun lebih, dan dana kantor pusat seperti SNVT atau balai atau UPT-Pusat senilai Rp 1,248 triliun lebih.

Gubernur menyebut departemen atau lembaga pemerintah yang tahun ini mengalokasikan anggaran cukup besar untuk NTT adalah Departemen Pedidikan Nasional senilai Rp 1 trilun lebih, Departemen Pertahanan Rp 8 miliar lebih, Departemen Pekerjaan Umum Rp 772 miliar lebih, Kepolisian Negara Rp 501 miliar lebih, Departemen Kesehatan Rp 22 miliar lebih, dan Departemen Perhubungan Rp 299 miliar lebih.

"Pemerintah terus berupaya mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kesenjangan fiskal antardaerah. Pemeritah akan mengalihkan secara bertahap sebagian anggaran kementerian negara atau lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)," kata Gubernur Lebu Raya.

Lebu Raya mengatakan, jumlah anggaran yang terus bertambah tiap tahun ini tak akan banyak artinya jika pelaksanaan seluruh program tidak didukung oleh pengambil keputusan dan birokrasi yang cakap dan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Seluruh dana ini akan sia-sia jika digunakan secara sembrono. Hindari kebocoran dan penyelewengan. Bekerjalah yang jujur. Jauhkan diri dari kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat," pinta gubernur.

Gubernur menjelaskan, dirinya menerima DIPA TA 2009 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, 5 Januari lalu. Pada saat itu SBY berpesan agar DIPA 2009 segera diserahkan kepada seluruh satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran. "Jadi, penyerahan DIPA dan DPA saat ini sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2009," katanya.

Penyerahan anggaran yang setiap tahun dilaksanakan tepat pada waktunya akan mempercepat realisasi program-program pembagunan yang direncanakan. Faktor ketepatan waktu sangat mutlak untuk diperhatikan agar tidak ada alasan bagi siapa pun untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang telah direcanakan dengan baik dan matang.

Gubernur mengingatkan, pelaksanaan anggaran harus dapat dimulai sejak awal tahun agar peran APBN maupun APBD sebagai stimulus ekonomi dapat berjalan. "Berdasarkan tren 3 tahun, daya serap pagu anggaran kurang baik. Awal tahun selalu masih rendah. Triwulan pertama hanya 50 persen. Ini berarti pengeluaran negara menumpuk pada akhir tahun anggaran sangat tidak baik," kata gubernur.

Sebelum berbicara, gubernur menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 15 pimpinan instansi yaitu dari Polda NTT, Kejaksaan Tinggi, Lantamal VII Kupang, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Kanwil Agama, Departemen Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertambangan dan Kantor Inspektorat.

Kepala Kanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang, Teddy Rukmantara, mengatakan, DIPA APBN tahun 2009 sebanyak 457 DIPA dengan total nilai Rp 4,7 triliun lebih. Menurut Teddy, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah DIPA mengalami penurunan. Pada tahun 2008 ada 501 DIPA. Meski demikian, nilainya mengalami kenaikan. (aca/pk edisi kamis, 8 januari 2009 hal 1)
Selanjutnya...

PABRIK ES -- Mesin untuk pabrik es Waijarang, Lembata ini ditempatkan di luar gedung. Mesini ini sebagaiman dipotret Senin (5/1/2009), mubazir


MESKI belum merupakan keputusan pleno, DPRD Lembata meyakinkan temuan dugaan penyimpangan keuangan negara pada penyelidikan pabrik es dan proyek jobber yang dilakukan pansus Dewan akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Dalam bulan Januari ini seluruh laporan telah diselesaikan dan materinya diserahkan kepada penyidik KPK.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Lembata, Drs. Petrus Boliona Keraf, ketua dan anggota tim perumus laporan pansus, Ahmad Bumi, S.H dan Theo Laba Kolin, S.H, ketika dihubungi Pos Kupang, Senin (5/1/2009), di gedung DPRD Lembata.
Lamanya penyelesaian laporan pansus itu semata-mata karena tugas-tugas mendesak yang mesti diselesaikan DPRD, yakni pembahasan dan penetapan RAPBD menjadi APBD, mengikuti bimtek, hari liburan natal dan tahun baru.

Theo mengakui kelambanan DPRD merampungan laporan akhir untuk disampaikan kepada penyidik. Tetapi kelambanan itu bukan disengaja untuk mengulur-ulur dan negosiasi dengan pemerintah, namun semata-mata karena kesibukan DPRD menyelesaikan tugas-tugas urgen yang mendesak.

"Orang boleh berpendapat, kemungkinan ada di antara kami anggota Dewan yang melakukan negosiasi. Terus terang tidak akan dilakukan. Waktu kami sangat terbatas menyelesaikan laporan, sementara ada tugas-tugas penting lain yang butuh penanganan segera," kata Theo.

Ia mengatakan, tim pansus tiga yang meneliti proyek pabrik es di Waijarang yang dipimpinnya sudah sepakat melaporkan temuan kepada KPK. Ketegasan sikap itu diungkapkan dalam paripurna laporan pansus akhir 2008. "Tak ada soal dalam tim pansus tiga. Sikap kami melaporkan seluruh temuan dugaan penyimpangan pekerjaan pabrik es kepada KPK," tegas Theo.

Ahmad Bumi menambahkan, tak ada kesengajaan Dewan mengulur-ulur laporan temuan kepada penyidik. Keterlambatan itu karena terbatasnya waktu merampungkan temuan tiga pansus itu. Laporan tim pansus satu yang meneliti jobber dan pansus tiga yang meneliti pabrik sudah diselesaikan. Sedangkan file laporan pansus dua yang tersimpan dalam komputer hilang terserang virus sehingga diketik ulang.

"Kami upayakan pekan ini materinya bisa dirumuskan menyeluruh oleh tim perumus sebelum kami bawa kepada pleno Dewan. Kalau materi yang dirumuskan itu disepakati pleno, tahap selanjutnya menyerahkan laporan kepada penyidik," kata Ahmad. Namun rumusan pansus satu dan tiga sudah ada ketegasan sikap melaporkan temuan kepada KPK di Jakarta," kata Ahmad.

Petrus Boliona Keraf mengatakan, selain dugaan korupsi, temuan pansus jobber tentang dugaan persekongkolan bisa juga dijerat UU Nomor 5 Tahun 19 tentang Perlindungan Jasa Usaha. Pasal 22 menegaskan tentang larangan untuk bersekongkol dalam tender proyek-proyek pemerintah. Temuan itu terutama diloloskannya administrasi perusahaan yang telah lewat waktu.

Keraf sepakat agar semua temuan pansus dilaporkan kepada penyidik untuk meneliti benar tidaknya dugaan penyimpangan yang ditemukan pansus. "Kalau sudah dirumuskan, kami akan teruskan kepada penyidik," tandas Keraf di ruang kerjanya, kemarin.

Sementara Bupati Lembata, Drs. Andreas Duli Manuk, mengimbau tunggakan pansus Dewan yang meneliti dugaan penyimpangan proyek pabrik es, proyek jobber dan DAK pendidikan segera diselesaikan, sehingga bisa diketahui permasalahannya. Apakah temuan penyimpangan itu hanya menyangkut administrasi atau ada indikasi lain penyalahgunaan keuangan negara.

"Contoh kasus Rp 32 miliar pada 2006, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Denpasar seperti ada indikasi penyimpangan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan berulang dan menyeluruh, tenyata karena kita tidak tertib administrasi dan tidak tepat waktu sehingga menjadi temuan," kata
Andreas dalam sambutan pada penutupan masa persidangan III 2008 dan evaluasi sekaligus pembukaan tahun sidang dan masa persidangan 2009 DPRD Lembata, Senin (5/1/2009). (ius/pk edisi selasa 2 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

PASANGAN Drs. Yoseph Tote, M.Si-Agas Andreas, S.H, M.Hum (paket Yoga) memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manggarai Timur dengan mendulang 65.377 suara atau 55,81 persen. Yoga menyingkirkan pasangan Yoseph Biron Aur, S.Sos-Ir Gorgonius D Bajang (paket ABBA) yang meraih 51.774 suara atau 44,19 persen dari suara sah 117.151.

Kemenangan paket Yoga ini ditetapkan dalam pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Timur di Borong, Senin (5/1/2009). Pleno penetapan Pilkada Matim, kemarin, berjalan aman dan tertib. Kabupaten Matim perlu menyelenggarakan pilkada dua putaran setelah pada putaran pertama, tidak ada paket calon yang mendulang 30 persen suara. Pilkada putaran kedua berlangsung 30 Desember 2008.

Dari pleno KPUD kemarin, suara tidak sah sebanyak 1.498. Jika total jumlah pemilih sebanyak 142.332, maka pemilih yang tidak mencoblos karena berbagai alasan mencapai 25.181.

Paket Yoga menjadi Bupati-Wakil Bupati Manggarai Timur periode 2008-2013. Paket ini mendulang suara di Borong, 18.246, Kota Komba, 18.579 dan Sambi Rampas, 6.241. Perolehan suara itu sesuai dengan prediksi sebelumnya. Sementara di Poco Ranaka, Yoga meraih suara 12.794, Lamba Leda 3.831 dan Elar 5.686.

Sementara paket ABBA meraih suara terbanyak di Poco Ranaka 13.989, Elar 8.127, Lamba Leda 11.682, Kota Komba 4.383, Sambi Rampas 5.709 dan Borong, 7.884.

Ketua KPUD Manggarai Timur, Bento Papur, S.Fil, dalam sambutannya mengatakan, meski ditengarai kerikil-kerikil selama proses dan tahapan pilkada, namun semua dapat dilewati. Pilkada Manggarai Timur putaran pertama dan putaran kedua berjalan mulus. Hal itu berkat kerja sama dan pengertian dari semua elemen untuk mendukung proses pilkada di wilayah ini.

Dikatakannya, masyarakat Manggarai Timur telah melewati proses demokratisasi pilkada secara bertanggung jawab. Hal itu dibuktikan dengan terciptanya kondisi kondusif sehingga semua tahapan dan proses berjalan dengan baik.

Sesuai agenda KPUD Manggarai dalam waktu dekat KPUD mengusulkan paket terpilih kepada DPRD Manggarai Timur untuk diproses selanjutnya. Pelantikan paket terpilih akan berlangsung 2 Februari 2009 mendatang.

Bupati terpilih, Drs. Yoseph Tote, M.Si, kepada para wartawan mengatakan, Pilkada Manggarai Timur sudah berakhir 30 Desember 2008. Semua elemen mesti bersatu hati, bergandengan tangan untuk membangun Manggarai Timur tercinta.

Sementara ketua tim sukses paket ABBA, Willy Nurdin, yang dihubungi terkait pleno KPUD
Manggarai Timur belum memberi komentar. Hanya Nurdin berjanji menghormati proses yang ada. (lyn/pk edisi selasa 6 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

Proyek Jober yang diduga bermasalah


FLORATA Coruption Watch mendesak penyidik kejaksaan, kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas temuan panitia khusus (pansus) DPRD Lembata, terhadap dugaan penyimpangan proyek pabrik es, jobber dan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan.

Hal itu dikemukakan Direktur Florata Coruption Wacth, Piter Bala Wukak, S.H di Lewoleba, Sabtu (3/1/2009).

Sementara Wakil Ketua DPRD Lembata, Frans Making, mengakui seluruh laporan pansus itu masih dirampungkan tim DPRD sebelum diplenokan dan dilaporkan kepada penyidik.

Making menjelaskan, pansus satu DPRD Lembata meneliti proyek jobber didanai APBD Lembata Rp 18.705.000.000, menemukan sejumlah persoalan terindikasi syarat kepentingan, persekongkolan, kolusi dan korupsi merugikan keuangan negara ditaksasi sekitar Rp 1.002.787.379,05.

Penyimpangan itu meliputi denda keterlambatan paket pekerjaan tahap pertama yang tidak termuat di dalam kontrak senilai Rp 428.137.589,05, asuransi proyek Rp 309.426.810 dan reengineering (perencanaan kembali) Rp 268.232.890. Temuan lain, tak satu pasal pun dalam kontrak induk maupun addendum kontrak Nomor 140a dan 140b yang mengatur asuransi. Tetapi, dialokasikan dana Rp 309.426.810 untuk asuransi pembangunan jobber dan asuransi transportasi.

Padahal Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran 1 Bab II poin 2 mengisyaratkan, "penyedia barang/jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatannya yang mempunyai risiko tinggi."

Pansus juga menemukan penyimpangan terjadi sejak pelelangan. Dua anggota panitia tidak memiliki sertifikat keahlian, pemungutan uang pendaftaran Rp 1 juta kepada rekanan bertentangan dengan pasal 8 Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Proyek ini dilamar enam perusahaan, tetapi empat perusahaan gugur karena administrasi diajukan tidak lengkap. PT Djasa Uber Sakti dan PT Indolas Pramata memenuhi syarat mengikuti penawaran. Meski dokumen utama PT Djasa Uber Sakti, berupa SIUJK dan SBU telah kadaluwarsa sejak 31 Desember 2006. Bahkan tak satupun surat keterangan dari badan sertifikasi Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang menyatakan sertifikasi perusahaan ini sedang diproses.

Pansus dua meneliti pengelolaan DAK pendidikan, menemukan pemotongan dua kali pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 senilai Rp 410 761.854,61 kepada 57 SD/MI, diduga diselewenangkan. Sebagian dana itu disetor ke kas negara, namun kemungkinan sebagian tidak disetor.

Sementara pansus tiga menyelidiki pabrik es di Waijarang, menemukan mark up (penggelembungan) dalam beberapa aspek seharga Rp 1,423 miliar. Pabrik mubazir tersebut tidak memproduski es untuk kebutuhan nelayan sejak selesai dibangun akhir 2006.

Piter mengatakan, DPRD lamban menuntaskan tugasnya melaporkan temuan kepada penyidik. Meski laporan temuan telah diparipurnakan dan hanya menunggu perampungan keseluruhan laporan pansus sebelum diserahkan kepada penyidik.

Berdasarkan laporan pansus, kata Piter, indikasi penyimpangan keuangan negara telah terjadi. Karena itu, penyidik responsif melaksanakan tugas-tugasnya berkenaan dengan pengumpulan bahan dan keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Hasil temuan itu telah dipublikasikan media massa secara luas diketahui publik dan dipaparkan dalam paripurna dewan.

"Informasi awal kepada penyidik lebih dari cukup. Laporan dan dokumen yang dimiliki pansus DPRD bisa menjadi bahan kajian awal penyidik. Jangan menungggu harus ada laporan dari pansus. Saya minta penyidik lebih proaktif menanggapinya," tandas Piter.

Temuan pansus dari kaca mata awam telah jelas ada kerugian negara. Tetapi, dari sisi hukum, apakah temuan pansus itu benar-benar merugikan negara harus dibuktikannya. Kewenangan itu hanya dimiliki penyidiki.

"Dibiarkan terkatung-katung, menimbulkan suasana yang tidak nyaman kepada pengelola proyek. Mereka sudah divonis melakukan penyimpangan. Karena itu, temuan pansus ini dituntaskan dengan penyelidikan. Harap dewan kerja cepat, sudah empat bulan, tak juga selesai," kata Piter.

Frans Making mengatakan, DPRD telah membentuk tim perumus dari beberapa anggota DPRD yang paham hukum untuk merampungkan laporan temuan pansus itu. Dijadwalkan sebelum akhir Januari 2009, tugas ini telah dirampungkan.

"Kesepakatan pleno, semua temuan pansus dilaporkan kepada KPK. Untuk menyusun laporannya, kami libatkan beberapa teman anggota dewan sarjana hukum merumuskannya. Perumusan indikasi temuan harus jelas bahwa ada penyimpangan," kata Frans di DPRD Lembata, kemarin. (ius/pk edisi senin 5 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

Lima beta siram dengan air
Lima lainnya pakai air kencing
Ternyata jadi semua...!

IZINKAN beta menulis tentang seorang kawan yang gila tapi bukan sakit jiwa. Dia gila akan hal-hal baru. Gila terhadap segala sesuatu yang menantang otak dan keterampilan. Tulisan ini lahir justru terinspirasi dari kegilaannya itu.

Kawanku itu lahir dan besar di pedalaman Timor. Dia bangga sebagai anak kampung. Profesi guru. Guru pada salah satu sekolah dasar di Kupang. Hobinya menanam aneka tanaman. Dari bunga sampai pisang beranga. Sudah lama niat menulis tentang dia. Tapi dia selalu melarang dengan ancaman. "Kita putus hubungan kalau bu (bung) tulis beta pung nama di koran," katanya. Daripada putus hubungan pertemanan, kusebut saja namanya Bingu.

Mengisi libur Tahun Baru 2009, beta berkunjung ke rumahnya. Bukan kue dan minuman yang pertama disuguhkan. Dia langsung mengajak ke halaman rumah yang tidak seberapa luas. Di sana berderet rapi 10 pot dari ember dan kaleng cat bekas. Yang ditanam bukan adenium atau aglaonema, bunga yang masih "naik daun" di NTT sekarang. Bingu menanam padi. Padinya sedang berbulir. Sekitar dua pekan lagi siap panen.

Tidak mengejutkan karena si Bingu memang suka mencoba. "Puji Tuhan bu. Setelah berkali-kali beta coba tanam dan gagal, sekarang jadi juga. Padi dalam pot ini beta tanam sejak minggu kedua Oktober 2008. Tanpa pupuk kimia. Beta pakai kompos buatan sendiri. Lima pot beta siram dengan air. Lima lainnya beta siram pakai air kencing (air seni). Ternyata jadi semua. Bu lihat, bulirnya bagus-bagus kan?" katanya sambil terbahak.

Bingu mulai coba tanam padi dalam pot sejak awal 2008 setelah membaca ulasan di Harian Kompas dan menonton siaran salah satu stasiun televisi. "Jangan tanya Kompas edisi berapa. Itu tidak penting," katanya enteng.

Dua kali usahanya gagal karena salah cara menanam dan media tanam tidak cocok. "Yang paling rumit itu pembibitan. Tidak sama dengan padi sawah. Kalau tanah, gampang didapat. Beta ambil dari mana-mana. Tanah permukaan yang subur beta kumpul sedikit demi sedikit," kata Bingu. Impian Bingu selanjutnya adalah menularkan tanam padi dalam pot atau polybag kepada orang-orang di kampungnya. "Daerah lain bisa, kenapa kita tidak?" demikian Bingu.

***

SI Bingu tidak keliru. Menanam padi dalam pot atau polybag telah dicoba banyak orang di banyak tempat. Akibat keterbatasan lahan dan sumber air, banyak petani di daerah Banten dan Jawa Barat telah mencoba cara itu dan mereka sukses. Di Kabupaten Ciamis, Bupati Engkon Komara mencanangkan gerakan menanam padi dalam pot sejak tahun 2007. Komara yang kembali memimpin Ciamis periode kedua mewajibkan setiap keluarga menanam 25 pot padi di pekarangan rumah menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan.

Gerakan serupa bergulir di daerah Indramayu dan Cirebon. Untuk meyakinkan masyarakat petani, salah seorang camat di Cirebon menaman padi dalam ratusan pot di halaman kantor camat. Hasilnya menggembirakan. Para petani tertarik dan mengikuti contoh tersebut.

Menarik apa yang dilakukan Sobirin Supardiyono, pakar lingkungan lulusan Geologi ITB dan aktif di Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (http://clearwaste.blogspot.com). Sudah lama Sobirin menanam padi SRI (System of Rice Intensification) model pot dengan hasil memuaskan. Dia menjadi tempat banyak orang bertanya. Tahun 2006 ketika Sobirin menimbang hasil panenannya, dalam 1 pot mencapai 1 ons atau 0,1 kg atau 100 gram padi kering panen atau gabah kering panen (GKP).

Silakan menghitung sendiri kalau areal tanam seluas 1 hektar dengan jarak tanam 30 cm. Bukankah hasil gabah gabah kering giling (GKG) bisa mencapai angka ton? Gabah itu akan menjadi beras organik yang sehat karena tanpa pupuk kimia.

Tak kalah menarik hasil penelitian tim dari Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya terhadap petani yang menanam padi dalam pot atau polybag dengan pupuk organik M-Bio. Setiap satu polybag dipanen rata-rata 3 ons gabah. Bayangkan kalau satu KK petani mempunyai 100 pot padi di pekarangan? Mereka tidak perlu beli beras karena sudah dihasilkan sendiri.

Bagi beta yang buta ilmu pertanian, "kegilaan" si Bingu di Kupang yang menyiram padi "dengan air kencing" dan kisah dari Ciamis itu sungguh elok. Lebih elok ketimbang mendengar ratapan saban tahun tentang rawan pangan dan gizi buruk di beranda Flobamora. Padi pot kiranya cocok juga di bumi Nusa Tenggara Timur yang memikul tiga krisis besar; pangan, air dan energi.

Dia tak butuh air mengalir sampai jauh. Di atas karang pun jadilah. Modalnya cuma ulet. Siapa berani menyangkal keuletan Flobamora? Kalau tidak ulet, mana mungkin bisa bertahan hidup di tanah berbatu-batu ini selama ribuan tahun? (dionbata@poskupang.co.id). (dion db putra/pk edisi senin 5 januari 2009 hal 1) Selanjutnya...

PENGAMAT politik, Dr. Chris Boro Tokan, berpendapat, pemilu legislatif sebaiknya dilaksanakan sebelum atau sesudah pekan suci umat Kristiani mulai 6-12 April. Sebab, waktu pelaksanaan pemilu pada 9 April bertepatan dengan hari Kamis Putih.

Hari Kamis Putih dalam pekan suci itu diyakini umat Kristiani di seluruh dunia sebagai perjamuan malam terakhir antara Yesus Kristus dengan murid-murid-Nya sebelum wafat dan bangkit pada hari Minggu Paskah yang jatuh pada 12 April .

"Sebagai negara yang berideologi Pancasila, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan masalah ini agar tidak menganggu kekhusukan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah pada pekan suci itu," kata Boro Tokan di Kupang, Minggu (4/1/2009). Dia diminta pandangannya soal pelaksanaan pemilu legislatif pada 9 April yang bertepatan dengan hari Kamis Putih.

Boro Tokan yang juga dosen luar biasa hukum dan perubahan sosial, Fakultas Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu mengatakan, pekan suci yang diyakini umat Kristiani merupakan ritus keyakinan religius yang perlu dihargai dan dihormati oleh negara.
Mengganggu
Dalam hubungan dengan itu, kegiatan politik kenegaraan seperti pemilu legislatif tersebut sangat mengganggu ziarah rohani sepekan umat Kristiani yang dikenal dengan sebutan pekan suci, katanya menambahkan.

"Jika kegiatan sosial kenegaraan ini lebih bernuansa kemanusiaan, tentu tidak perlu kita persoalkan. Yang menjadi persoalan di sini karena kegiatan politik kenegaraan itu tidak hanya selesai saat warga negara menggunakan hak politiknya untuk memilih dengan sistem pencontrengan itu," ujarnya.

Kegiatan politik kenegaraan ini, katanya, memakan waktu cukup lama karena para petugas dan rakyat pemilih harus mengawal hasil pemilu tersebut dari TPS ke PPS di desa-desa kemudian ke PPK di tiap-tiap kecamatan untuk seterusnya ke KPU kabupaten/kota dan propinsi.

Boro Tokan berpendapat, kegiatan politik kenegaraan yang berhubungan dengan pertarungan kekuasaan tersebut, tentu sedikit banyaknya menyentuh aspek kepentingan masing-masing individu dan partai politik yang sering diboncengi pula dengan kepentingan yang kompleks sehingga mencoreng dan mengganggu ziarah umat Kristiani .

Bagi kaum menengah dan kaum elit sosial politik yang rasional, kata dia, tentu dapat menyeimbangkan kegiatan religius keagamaan dengan politik kenegaraan pemilu legislatif 9 April dalam suasana pekan suci tersebut.

Namun, bagi kaum tradisional religius yang sebagian besar hidup dalam kesederhanaan, keterbatasan dan mungkin serba kekurangan, miskin secara materi dan jasmani, maka kesempatan selama pekan suci itu menjadi momentum refleksi sosial kehidupan menyeluruh.

Refleksi itu dilakukan guna memperbaruhi dan menemukan kembali spirit, roh, yang meneguhkan hidup ke depan, dalam puncak penderitaan wafat dan kebangkitan kembali hidup baru dalam simbol wafat dan kebangkitan Yesus Kristus pada 10 dan 12 April 2009.

Menurut dia, pekan suci merupakan minggu terakhir dan akhir dari sebuah ziarah puasa selama 40 hari umat Kristiani, seperti pelaksanaan bulan puasa bagi umat Islam di seluruh dunia.

Dengan melihat fenomena tersebut, kata Boro Tokan, maka negara berkewajiban untuk membina dan membangun toleransi kehidupan negara dengan kehidupan umat, dalam kegiatan religius umat yang khusuk dan khusus karena pekan suci bergaringan dengan kegiatan kenegaraan.

Dalam hubungan dengan itu, mantan Sekjen PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI) periode 1985-1988 ini berpendapat, pemilu legislatif di NTT dan propinsi lain yang sebagian besar umatnya berada dalam puncak pekan suci Kristiani, sebaiknya dimajukan atau mundur seminggu dari waktu pelaksanaan 9 April .

"Aspirasi umat Kristiani di Indonesia wajib dihormati dan dihargai oleh negara sebagai cerminan praktik negara Indonesia yang berideologi Pancasila serta dalam proses pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang UU No.10 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD," kata Boro Tokan. (ant/pos kpg edisi senin 4 jan 2009 hal 7) Selanjutnya...

TAHUN 2008 adalah tahun pemilu. Dalam kurun waktu 365 hari itu, begitu banyak aktivitas politik terjadi. Yang menonjol adalah pemilu kepala daerah (pilkada). Tercatat, ada 12 kali pilkada diselenggarakan.

Duabelas pilkada dimaksud, yakni Pilkada Sikka, Pilkada Gubernur NTT, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Alor, Ende, Manggarai Timur, Belu, Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang dan Rote Ndao.

Pilkada Sikka menghasilkan duet kepemimpinan Sosimus Mitang- Wera Damianus. Pilkada NTT dengan pemenangnya pasangan Frans Lebu Raya-Esthon L Foenay. Nagekeo dipimpin Yohanes Samping Aoh - Paulus Kadju. Pasangan Kornelis Kodi Mete- Yacob Malo Bulu terpilih memimpin Sumba Barat Daya. Umbu Sapi Pateduk dan Umbu Dondu meraih suara terbanyak sehingga memimpin Sumba Tengah. Di Alor, pasangan Simon Th Paly - Yusran Tahir, unggul atas kandidat lainnya. Ende dipimpin Don Bosco Wangge-Ahmad Moctar.

Belu, Rote Ndao, Manggarai Timur dan Kabupaten Kupang memberi warna berbeda pilkada di NTT. Empat kabupaten ini melaksanakan pilkada dua putaran. Pasangan calon tidak terbatas diusung partai politik, tapi ada yang memberanikan diri lewat jalur independen (perseorangan).

Belu hampir dapat dipastikan dipimpin Joachim Lopez - Lodovikus Taolin. Pasangan Leonard Haning-Marthen Luther Saek yang maju lewat jalur calon perseorangan, menyisihkan pasangan lainnya yang diusung partai, memimpin Rote Ndao. Manggarai Timur dan Kabupaten Kupang masih harus menunggu hasil putaran kedua pilkada yang digelar hari ini, Selasa, 30 Desember 2008.

Sama halnya dengan Manggarai Timur dan Kabupaten Kupang, pemenang pilkada di negeri cendana TTS juga belum bisa dipastikan karena masih harus menunggu proses penghitungan suara ulang pada 17 kecamatan dan pemungutan suara ulang di dua kecamatan, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi.

Setiap pilkada punya warna tersendiri. Suasana tegang, panas, dan mencekam (hampir) selalu ada. Aksi unjuk rasa, kerusuhan, bentrok antarpendukung calon, ulah perusakan rumah tinggal penduduk, dan amuk massa terhadap fasilitas umum nyaris menjadi pemandangan lazim, selama 167 hari waktu pelaksanaan pilkada setiap daerah. Meski tidak semua daerah yang melangsungkan hajat demokrasi itu ditingkahi aksi kekerasan. Pemandangan lain, tidak sedikit orang yang tersenyum simpul, tertawa girang, berpesta pora karena tujuannya tercapai.

Secara teoritis ada beberapa keuntungan dari pilkada langsung, antara lain yaitu mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, secara psikologis pilkada langsung meningkatkan rasa harga diri dan otonomi masyarakat di daerah. Selain itu, pilkada langsung memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala daerah dan wakilnya untuk memerintah.

Namun dari sisi ekonomi, pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Pelaksanaan 12 pilkada menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 miliar lebih. Nilai ini setara dengan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Propinsi NTT tahun 2008 sebesar Rp 208 miliar lebih, atau beberapa kali lipat PAD kabupaten/kota.

Pilkada Sikka menghabiskan Rp 7,9 miliar. Nagekeo Rp 4,6 miliar, Pilgub NTT Rp 100 miliar, Sumba Barat Daya Rp 3 miliar, Sumba Tengah Rp 3 miliar, Ende Rp 10,9 miliar, Alor Rp 7 miliar, TTS Rp 13,9 miliar, Rote Ndao Rp 6 miliar, Belu Rp 18 miliar, Manggarai Timur Rp 3,5 miliar, Kabupaten Kupang Rp 11,3 miliar. Total anggaran ini belum termasuk anggaran untuk panwas, aparat keamanan serta anggaran pilkada putaran. Juga belum termasuk dengan biaya yang dikeluarkan oleh sang calon-calon kandidat dalam pembiayaan kampanyenya.

Yang mengejutkan ternyata biaya-biaya yang telah diserap dalam penyelenggaraan pilkada dibebankan pada APBD. Otomatis, anggaran pilkada menyedot anggaran publik yang selama ini komposisinya lebih kecil dari belanja rutin. Akibatnya, banyak pos anggaran untuk kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dalam APBD dikurangi demi menopang biaya pilkada. Bbeban biaya yang sangat besar dan pemborosan waktu mengakibatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dinomorduakan.

Memang, untuk menumbuhkan demokrasi membutuhkan biaya yang besar. Tapi apa gunanya menghabiskan banyak anggaran sementara kesejahteraan masyarakat tidak terwujud? Pengembangan demokrasi lokal serta peningkatan partisipasi politik masyarakat yang menjadi tujuan lain dari pilkada, juga tidak terwujud.

Justru yang terjadi pasca pilkada, hampir di seluruh daerah terjadi 'keretakan' hubungan sosial antarmasyarakat. Disisi lain tingkat kemiskinan bertambah. Lapangan kerja terbatas sehingga pengangguran meningkat. Bencana gizi buruk dan rawan pangan senantiasa masih melilit rakyat. Kesulitan air bersih dan listrik menjadi persoalan rutin tahunan yang tidak pernah dapat diatasi.

Kita hanya berbangga bahwa dengan pilkada langsung, kembalinya kedaulatan rakyat. Dengan pilkada, secara psikologis meningkatkan rasa harga diri dan otonomi masyarakat. Selain itu, pilkada langsung memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala daerah dan wakilnya untuk memerintah. Selebihnya, kita mengalami kondisi yang sama seperti sebelum-sebelumnya.

Sejauh ini kita belum melihat ada sikap kepala daerah membuat program yang populis. Program yang lebih pro rakyat. Sebaliknya, yang lebih tampak dilihat adalah kesibukan mengurus diri, keluarga, kelompok, golongan atau tim suksesnya. Janji-janji yang nyaring terdengar semasa kampanye juga semakin fals terdengar, bahkan ada yang sudah hilang ditelan waktu. Oleh karena itu, diharapkan kepala daerah/wakil kepala daerah mampu mengawasi dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya sehingga tidak terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan.
Secara jujur harus diakui bahwa biaya pilkada yang tinggi tidak sebanding dengan pencapaian yang dilakukan kepala daerah/wakil kepala daerah. Terlalu banyak inkonsistensi, sehingga ada anomali politik yang terus berulang.

Semestinya, dengan pengeluaran biaya yang besar selama pilkada, melecutkan semangat para kepala daerah terpilih untuk bertekad mewujudkan tujuan pilkada yaitu mensejahterahkan rakyat. Dana publik yang sudah tersedot untuk pelaksanaan pilkada mestinya dikembalikan. Lewat program-program yang mensejahtrakan rakyat. Tentu ini bukan sebuah beban berat, melainkan amanah yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan.

Mandat langsung dari rakyat kepada kepala daerah dan wakil kepala untuk memerintah dan membangun daerah, hendaknya jangan disia-siakan. Program-program pembangunan yang realistis dan penyusunan APBD yang berbasis pada pemecahan permasalahan lokal dengan porsi belanja publik lebih banyak, hendaknya diperhatikan secara serius. Implementasinya juga harus diawasi secara baik.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan pilkada, kita perlu mengapresiasi pemerintah dan semua pihak yang telah memungkinkan terselenggaranya pesta demokrasi lokal. Optimisme masyarakat harus dibangun dengan melihat pilkada langsung bukan sebagai mainan elite untuk bereksperimentasi demokrasi, dan juga bukan melihat pilkada sebagai strategi elite untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis ekonomi kepada masalah-masalah politik.

Pada ranah ini, sangat diharapkan, kepala daerah/wakil kepala daerah benar-benar memosisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya sehingga tak berani main-main. Rakyat tidak melarang untuk menjadi kaya, tetapi semata-mata itu buah dari perjuangan dan keringat dalam menghadirkan sosok rakyat pada setiap jengkal keputusan dan kebijakan yang diambil. Dengan begitu, rakyat merasa tidak sia-sia ikut melaksanakan pilkada.

Sebentar lagi, tahun 2008 berakhir. Selanjutnya, kita masuk tahun 2009. Nah... momentum pergantian tahun ini hendaknya dijadikan moment untuk merefleksi. Apa yang sudah Anda perbuat untuk rakyat dan daerah pasca pilkada? Jika janji-janji kampanye belum ada yang diwujudkan maka segerah realisasikan. Mumpung rakyat belum menarik mandatnya.*(alfons nedabang/pk hal 1/catata n akhir tahun 2008)


Selanjutnya...

DILANTIK -- Yohanes Samping Aoh (tiga dari kanan) dan Paulus Kadju (kedua dari kanan) saat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Selasa (20/10/2008).


GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, Drs. Frans Lebu Raya mengingatkan Bupati Nagekeo, Drs. Yohanes Samping Aoh dan wakilnya, Drs. Paulus Kadju agar jangan menunggu rakyat meminta dulu baru melakukan sesuatu. Bupati dan wakil bupati harus proaktif memenuhi harapan warga sebelum warga menuntut.

Gubernur Lebu Raya mengatakan itu saat melantik Yohanes Samping Aoh (Nani Aoh) dan Paulus Kadju menjadi Bupati dan Wabup Nagekeo masa jabatan 2008-2013. Pelantikan berlangsung di Pondok SVD Danga-Mbay, Senin (20/10/2008).

Nani Aoh dan Paulus Kadju terpilih dalam Pilkada Nagekeo yang dilaksanakan 11 Agustus 2008. Keduanya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada karena memperoleh suara terbanyak (21.869 suara sah), dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPUD Ngada Nomor: 20/BA/KPUD-NGD/VIII/2008 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008.

Nani Aoh-Kadju (paket Halus) unggul atas pasangan calon lainnya, yaitu Servasius Podhi-Frans Ere Tonga (paket Vifa) meraih 12.807 suara, pasangan Lukas A Tonga- Bu'u Bruno meraih 10.265 suara, pasangan Yohanes Don Bosco Do-Theofilus Woghe (paket Oke) memperoleh 11.952 suara dan pasangan Aloysius Dengi Dando-Firmus Madhu Dengi(paket Alfa) meraih 6.358 suara.

Gubernur mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo dituntut berperan sebagai abdi, pelayan, pengayom, pengarah bagi rakyat yang secara sensitif, responsif dan akomodatif memenuhi kebutuhan rakyat, sebelum rakyat meminta atau menuntut. Hanya dengan begitu legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap bupati dan wakil bupati selalu terjaga dan hubungan pemerintahan menjadi lestari. Sebab kebutuhan masyarakat selalu dipenuhi oleh pemerintah. Pencermatan terhadap kepercayaan rakyat, katanya, harus dimaknai sebagai suatu tanggung jawab konstitusional dan moral yang patut diwujudkan dalam proses pemerintahan.

"Kedepankan kepemimpinan yang berkarakter kerakyatan sehingga benar-benar dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis," pesan Gubernur Lebu Raya.

Sebagai daerah otonomi baru, katanya, Negekeo masih diperhadapkan pada berbagai keterbatasan dan masalah, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, mutu pendidikan, derajat kesehatan dan produktivitas ekonomi. Semua ini membutuhkan penanganan secara rasional dan komprehensif.

"Ini tugas yang tidak mudah. Sangat diharapkan bupati dan wakil bupati menaruh perhatian serius dan mencurahkan segala sumber daya yang ada guna peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan baik itu pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan," katanya.

Potensi sumber daya alam yang melimpah di Nagekeo, katanya, apabila dikelola secara optimal dan profesional pasti memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, dengan mencermati visi pemerintah kabupaten nagekeo 2008-2013 yakni terwujudnya masyarakat nagekeo yang sejahtera berdasarkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan, rakyat percaya bahwa dalam lima tahun yang akan datang, ada perubahan, peningkatan, perbaikan dan pengembangan yang signifikan dalam kerangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di Nagekeo.

Acara pelantikan berlangsung dalam sidang paripurna istimewa DPRD Nagekeo yang dipimpin ketua DPRD Nagekeo, Paul Nuva Veto.

Dalam sambutannya, Paul Nuwa Veto berharap agar Bupati dan Wabup Negekeo bisa mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat Nagekeo. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Penjabat Bupati Nagekeo, Drs. Elias Djo yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk mengantar masyarakat memilih bupati dan wabup definitip.
Usai pelantikan dilakukan serah terima dokumen pemerintah dari penjabat bupati ke bupati definitif. (ris/pk edisi Selasa 21 Oktober 2008 hal 1) Selanjutnya...

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende, Sabtu (18/10/2008), menggelar rapat pleno penghitungan suara calon bupati dan wakil bupati Ende. Pasangan calon, Drs. Don Bosco Wangge M.Si-Drs. Achmad Mochdar (paket Doa) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende terpilih dengan mengantongi 55.074 suara atau 41,94 persen.

Sedangkan perolehan suara enam pasangan lainnya adalah Silvester Djuma-Djafar H.Achmad (paket Mawar) meraih 22.459 suara atau 17,10 persen, Petrus Lengo-Paulus Pase (paket Lengo Pase) 14.443 suara atau 11,00 persen, Wilhelmus Wolo-Albert Magnus Bhoka (paket Wolo-Bhoka) 12.953 suara atau 9,86 persen, Drs. Siprianus Reda Lio-Titus M. Tibo (paket Setia) 11.588 suara atau 8,82 persen, Marselinus Y.W Petu-Stefanus Tani Temu (paket Petani) 11.435 suara atau 8,71 persen, dan Yucundianus Lepa-Nur Aini Rodja (paket Dian) 3.368 suara atau 2,56 persen.

Selesai rekapitulasi yang berlangsung di aula Paroki Onekore, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pleno penghitungan suara. Berita acara tersebut hanya ditandatangani dua saksi, masing-masing dari paket Doa dan saksi paket Mawar. Meski hadir bersama saksi paket Mawar dan paket Doa, saksi dari paket Wolobhoka tidak tanda tangan. Saksi lainnya dari empat paket tidak tanda tangan karena tidak hadir dalam rapat pleno.

Marsel Regu, saksi dari paket Wolobhoka mengatakan, tidak ditandatanganinya berita acara sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kinerja KPUD Kabupaten Ende yang dinilanya tidak konsisten dalam menetapkan satu keputusan.

"Sebelumnya KPUD Kabupaten Ende pada saat sosialisasi mengatakan bahwa proses pencoblosan simetris dinyatakan rusak, namun ketika dalam pelaksanaan pencoblosan terjadi hal tersebut KPUD menyatakan bahwa hal itu sah. Ini yang kami protes," ujarnya.

Tentang sikap selanjutnya yang akan dilakukan oleh paket Wolobhoka terhadap keputusan KPUD, Marsel mengatakan bahwa pihaknya terlebih dahulu melakukan evaluasi baru menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Ketua KPUD Kabupaten Ende, Fransiskus R. Senda dalam kesempatan itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pencoblosan simetris, apabila pelaksanaan pencoblosan mengenai tanda gambar calon lain, maka hal itu dinyatakan tidak sah. Namun yang terjadi, pada saat proses pencoblosan tembus hingga bagian belakang, maka itu tetap sah.

"Yang dinyatakan tidak sah apabila coblos mengenai tanda gambar dari calon lain, namun yang terjadi tidak tembus hingga ke paket lain, maka hal itu tetap dianggap sah," kata Fransiskus.
Mengenai keengganan lima saksi untuk menandatangani berita acara, Senda mengatakan bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi proses Pilkada Kabupaten Ende karena penandatanganan dan kehadiran para saksi tidak substansial.

"Hadir juga tidak apa-apa dan tidak hadir juga tidak apa-apa, toh tidak ada regulasi yang mengatur bahwa pleno KPUD wajib dihadiri oleh saksi dari paket calon," katanya.

Tentang kemungkinan adanya paket calon yang mengajukan protes atas hasil pleno KPUD Kabupaten Ende, Senda mengatakan bahwa kesempatan diberikan selama tiga hari ke depan atau 3 x 24 jam. Protes ditujukan ke MA melalui Pengadilan Tinggi di Kupang.

Namun dia mengingatkan bahwa paket calon yang berhak mengajukan protes apabila merasa memiliki bukti-bukti kuat bahwa perolehan hasil suaranya melebihi perolehan dari paket calon yang menang dalam Pilkada berdasarkan hasil pleno KPUD Kabupaten Ende.

"Kalau ada paket yang merasa memiliki bukti bahwa mereka mengungguli paket Doa, maka silakan mengajukan protes ke MA," ujar Senda.

Pelaksanaan pleno KPUD atas Pilkada Kabupaten Ende berlangsung aman meskipun tidak dihadiri oleh para saksi dari empat paket.

Bupati Ende Drs Paulinus Domi dalam sambutanya yang dibacakan oleh Asisten 1, Drs Hendrikus Seni mengatakan, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ende sebagai sarana demokrasi telah menggambarkan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut sistem yang dianut, berlangsung aman, tertib dan lancar. Pemilih memberikan suara tanpa intimidasi dan paksaan.

"Saya percaya, proses demikian akan memberi legitimasi yang kuat kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan di daerah. Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pelaksanaan Pilkada Ende yang demokratis, saya mengucapkan terima kasih," kata Domi.

Total pemilih Pilkada Ende 157.061 jiwa. Yang ikut memilih 135.322 orang atau 83,60 persen, sementara yang tidak ikut memilih 21.846 orang. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 4.002 suara. (rom/mar/PK edisi Minggu 19 Oktober 2008 hal 10) Selanjutnya...

BERBAGAI potensi dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Salah satunya sektor pertanian yang menjadi kebanggaan kabupaten ini. Di sektor ini TTS mempunyai jagung, padi hingga tanaman tumpang sari. Aneka tanaman ini telah membudaya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga.

Tetapi TTS tidak cuma punya jagung, padi dan tanaman tumpang sari. Sudah sejak dulu Kabupaten Cendana Wangi ini memiliki asam. Asam sesungguhnya sangat prospektif. Sayang, sejauh ini pemerintah masih menganaktirikan asam. Rakyat dibiarkan sendiri memburu asam di hutan. Memburu, karena pohon asam di hutan tidak punya pemilik. Siapa saja bebas memetik dan atau memungut buahnya yang jatuh ke tanah.

Menjelang musim panen, yakni Agustus, September dan Oktober warga ramai-ramai masuk keluar hutan memburu asam. Saking banyaknya, jangan pernah menyangka bahwa warga akan naik ke pohon lalu menjatuhkan buahnya. Tidak. Mereka lebih memungut buah yang sudah jatuh ke tanah. Buah itu lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual kepada pengepul.

Siklus mencari, mengumpul dan menjual asam ke pengepul sudah jadi tradisi. Sudah lazim dan berjalan setiap tahun. Meski sudah lazim dan dilakonkan ramai-ramai oleh warga di desa dan kampung, hal itu belum berhasil memberi inspirasi kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk mengembangkan asam menjadi komoditas primadona. Beruntung, pohon asam tidak rewel seperti tanaman yang lain. Di hutan-hutan pohon asam tumbuh alamiah. Kokoh berdiri. Tidak perlu dirawat.

Tetapi melihat potensi dan prospeknya yang lumayan, mestinya pemerintah bisa memikirkan untuk melipatgandakan fungsi asam sehingga lebib berdaya guna. Harganya memang terbilang murah. Cuma Rp 600,00 hingga Rp 1.000,00/kg. Tetapi kalau pemerintah bisa menjadikan asam sebagai komoditas massal dan diusahakan secara massal, tak sulit menghitung berapa duit yang diraup warga. Apalagi, asam bukan cuma daging buahnya yang bermanfaat. Biji asam juga dicari untuk diolah menjadi zat pewarna untuk industri tekstil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTS, Drs. Daniel Dede, yang saat diwawancarai masih menjabat, mengatakan, setiap tahun TTS dapat memproduksi asam sebanyak 2.000 hingga 3.000 ton. Bila warga menjual asam ke pengusaha di Kota SoE, maka akan mendapatkan harga setiap kilogramnya Rp 1.000,00 hingga Rp 2.000,00. Sementara bila biji asam diolah menjadi tepung bisa dihargai dengan Rp 7.000,00/kg.

Kendati demikian, kata Dede, untuk mengubah biji asam menjadi tepung dibutuhkan teknologi mesin pengolahnya. Selain itu, sebelum dipasarkan ke perusahaan tekstil tepung itu harus memenuhi standar mutu internasional. Dede menegaskan mutu tepung biji asam dari TTS memiliki kualitas paling baik.

Konon, biji dan daging buah asam dari Timor memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan asam lainnya di Indonesia. Di pasaran, pengusaha besar di Jawa lebih memilih asam daratan Timor untuk diolah menjadi makanan ringan, minuman ringan dan bahan komestik.

"Tepung yang terbuat dari biji asam saat ini sangat dicari perusahaan tekstil untuk pewarna kain. Untuk Indonesia, tepung biji asam masih didatangkan dari India lantaran ketiadaan tepung biji asam di tanah air. Makanya, bila TTS dapat menyuplai setidaknya sepuluh ton tepung biji asam, maka kabupaten ini akan kebanjiran investor perusahaan tekstil. Dan tentunya industri ini akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat TTS," kata Dede.

Untuk merancang ke arah industri rumah tangga, lanjut Dede, pihaknya terlebih dahulu akan mengoptimalkan bantuan mesin pengolah biji asam menjadi tepung tahun ini. Bila berhasil, tahun berikutnya Disperindag akan melakukan pengadaan biji asam dan sekaligus mesin pengelolaanya.

Tak beda dengan Dede, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan TTS, Drs. Urias Sanam, yang dikonfirmasi melalui Kasi Rehabilitasi dan Pengkayaan Hutan, Chris Koenunu, S.Hut mengatakan pohon asam bisa berbuah dalam usia lima tahun. Selain mudah membudidayakannya, menanam pohon asam tidak memerlukan perawatan ekstra layaknya tanaman lainnya. Ibarat tinggal menabur bijinya saja, maka tanaman itu bisa tumbuh hingga besar.

Dalam catatan Dishutbun TTS, produksi asam tujuh tahun terakhir mengalami pasang surut. Tahun 2001, produksi asam isi sebanyak 792 ton, tahun 2002, 487,5 ton, tahun 2003 sebanyak 4.635 ton, tahun 2004, 3.261 ton, tahun 2005, 3.174 ton, tahun 2006, 3.287 ton dan tahun 2007 sebanyak 5.535 ton.

Menurut Koenunu hampir seluruh daratan di TTS ditumbuhi pohon asam. Namun pohon asam itu tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya unsur kesengajaan pemilik tanah menanamnya. Koenunu menyebutkan daerah penghasil asam terbesar berada di Kecamatan Kualin, Kolbano, Boking, Toianas, Amanuban Selatan, Mollo Utara, Mollo Tengah dan Mollo Barat.

Nah, tidak ada salahnya bila asam timor dapat dijadikan sebagai aset yang paling berharga untuk menambah pendapatan warga. Bila saja pemerintah memprogramkan penanaman asam secara massal, maka di saat musim kemarau warga tak lagi gigit jari menunggu berbagai bantuan pangan dari pihak luar lantaran kekurangan pangan. Terlebih lagi, bila pemerintah serius, maka dengan sentuhan teknologi perkebunan dan pertanian dapat memungkinkan satu pohon asam berbuah dua hingga tiga kali dalam setahun. Alhasil, warga pemilik pohon asam pun dapat berbesar hati. Rupiah pun dapat diraup warga saat musim panen tiba. Dan, untuk menghindari gejolak turunnya harga pada saat musim panen maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membeli asam milik masyarakat.

Timor Tengah Selatan pernah berjaya karena cendana. Kini secara ekonomis, cendana telah punah. Kabupaten ini juga pernah harum namanya karena buah apel. Kini, apel SoE tenggelam dan nyaris tidak terdengar lagi. Kabupaten dingin ini juga punya nama besar karena jeruk keproknya. Tetapi TTS tidak hanya punya itu. Dia punya asam dengan kualitas sangat baik. Cepat atau lambat, asam akan melambungkan nama Timor Tengah Selatan. * (Muhlis al Alawi/PK edisi Minggu 19 Oktober 2008) Selanjutnya...

DUA atau tiga dasawarsa yang lalu, Pulau Timor dikenal dengan julukan 'Gudang Ternak Sapi' di Indonesia. Di pulau yang didominasi padang sabana ini, berkembang biak ternak sapi dengan sangat baiknya, oleh usaha peternakan rakyat. Setiap bulan, 700 - 1000 ekor sapi yang diantarpulaukan dari Pelabuhan Atapupu (Belu), Pelabuhan Wini (TTU) dan Pelabuhan Tenau (Kupang). Belasan kapal pengangkut ternak sapi milik saudagar hewan dari Surabaya dan Jakarta hilir-mudik setiap hari di laut Timor menuju Pulau Jawa. Bahkan sapi-sapi dari Timor diekspor hingga Singapura, Hongkong dan Taiwan.

Tetapi itu romantisme masa lalu. Sekarang jumlah ternak sapi yang diantarpulaukan ke Jawa hanya sekitar 800 ekor per triwulan. Bahkan jumlahnya diperkirakan terus berkurang, termasuk kualitasnya. Julukan yang diberikan almarhum Presiden Soeharto bahwa 'Timor adalah Gudang Ternak Sapi' di Indonesia, kini hanya akan jadi dongeng untuk anak cucu. Sekarang, gelar itu sudah direbut oleh Sulawesi. Di sana ternak sapi dikembangkan secara serius di ranch-ranch modern. Mereka membangun ratusan Breeding Centre Ranch dan Fattening Centre Ranch di hampir seluruh wilayah Sulawesi, terlebih di Gorontalo.

Di Kalimantan dan Sumatera (Medan) usaha ternak sapi yang modern kini sedang digalakkan. Pulau Bali pun kini sedang menggeliat. Sejak dahulu, sapi sudah begitu lekat bahkan menjadi bagian dari kebudayaan Bali. Bahkan jenis Sapi Bali (Bos Sondaicus) ditetapkan sebagai salah satu plasma nutfah dunia. Kendati populasi sapi di Bali tidak besar, Pemprov Bali sangat serius memperhatikan perkembangan mutu genetika Sapi Bali. Mereka membuat perda melarang pengeluaran sapi pejantan dan betina unggulan. Sanksinya sangat berat bila tertangkap petugas. Bahkan di Kabupaten Jembrana, Gubernur Bali memberi bantuan kapal patroli untuk mengejar penyelundup bibit Sapi Bali melalui laut.

Lalu bagaimana pengembangan ternak sapi di Pulau Timor? Mengapa sejak tahun 1980-an, populasi ternak sapi di Timor menurun drastis? Lalu bagaimana solusinya? Tulisan ini tidak bermaksud mengulas secara detail. Paparan ini hanyalah sumbang saran, urun ide sederhana bagi petani peternak, pengusaha ternak bahkan peneliti yang peduli pada usaha pengembangan ternak sapi di Pulau Timor.

Ada beberapa jenis ternak sapi yang dikembangkan, yaitu Sapi Bali (Bos Sondaicus), Sapi Grati, Sapi Madura dan sapi peranakan Ongole (keturunan hasil persilangan antara sapi Ongole jantan dan sapi betina Jawa). Namun sejak dulu, yang dikembangkan secara besar-besaran di Pulau Timor adalah Sapi Bali (Bos Sondaicus).

Bos Sondaicus, bukan hewan atau ternak asli di Pulau Timor kendati ia diklaim sebagai ternak asli Indonesia. Ia berasal dari hasil domestikasi terus menerus banteng liar Bos Sondaicus (Bos Banteng). Banyak peneliti telah berusaha mencari tahu sejak kapan Sapi Bali masuk ke Pulau Timor? Siapa yang membawa Sapi Bali ke Pulau Timor? Penelusuran sejarah ini perlu saya paparkan di sini sebab ini terkait dengan penjelasan kenapa populasi Sapi Bali di Timor menurun drastis. Bahkan kualitasnya memprihatinkan.

Tidak ada satu pun bahan pustaka yang ditulis seorang insinyiur peternakan, yang membahas sejak kapan Sapi Bali masuk ke Pulau Timor, dan bagaimana perkembangan ternak ini. Namun ada seorang ahli Geografi berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Kepala Kantor Goegrafi Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) bernama F.J. Ormeling, menulis beberapa catatan kecil, hasil pengamatannya terhadap orang-orang, tumbuhan dan ternak Pulau Timor. Catatan kecil Omerling itu, dijadikan buku oleh J.B. Wolters dengan judul "The Timor Problem: A Geographical Interpretation of An Underdeveloped Island" dan diterbitkan oleh Djakarta and Groningen pada tahun 1956. Seorang kurator terkenal dari NTT, Drs. Wilfridus Silab, menyelamatkan buku tua ini dan membuat terjemahannya setebal 200 halaman.

Ormeling mencatat, Sapi Bali didatangkan Pemerintah Hindia Belanda pertama kali ke Pulau Timor pada tahun 1912. Sepanjang tahun 1912, tercatat 2.700 ekor ternak dimuat di atas Kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM/Kapal Barang) dibawa ke Pulau Timor. Rinciannya, 1.000 ekor sapi, sisanya kerbau, kuda dan kambing.

Pada tahun 1919, Burgerlijke Veerartsenij Kundige Diensa (BVD/Jawatan Kehewanan Sipil Hindia Belanda) mengambil alih 'impor' Sapi Bali ke Pulau Timor. Upaya ini terpaksa dilakukan untuk membendung sapi impor dari India dan Australia, yang didatangkan beberapa pedagang Cina dan India. Menurut catatan Omerling, pada tahun 1920 jumlah ternak sapi yang masuk ke Pulau Timor menjadi 138.000 ekor. Catatan terakhir Omerling, menyebutkan sepanjang tahun 1952, ada 108.000 ekor Sapi Bali, 40.000 ekor kerbau dan 64.000 ekor kuda yang diangkut oleh beberapa kapal barang ke Pulau Timor. Ternak ini diturunkan di Pelabuhan Tenau di Kupang, Pelabuhan Wini di TTU dan Pelabuhan Atapupu di Belu.

Ada catatan menarik yang dibuat oleh Omerling. Ketika mengirim ternak ke Pulau Timor, pemerintah Hindia Belanda juga mengirim bibit tanaman Jatropha Gussypifolia (lantana cemara), dalam bentuk ribuan stek dan ratusan ribu biji dalam kemasan belasan karung. Tanaman ini, menurut Omerling adalah makanan khas Sapi Bali, bahkan pakan terbaik ternak Sapi Bali. Peternak sapi di TTU, khususnya di Noemuti, menyebut tanaman lantana cemara dengan sebutan Suf Molo (bunga kuning). Sedangkan bagi peternak sapi di Miomaffo dan Insana, menyebut tanaman untuk sapi ini dengan istilah 'Pankase'. Di TTS, Camplong dan Amarasi, tanaman unik ini disebut dengan istilah Haukopas.

Ternak sapi dan bibit Jatropha Gussypifolia ini diserahkan Belanda kepada para raja di Timor untuk dikembangbiakkan. Para raja kemudian memerintahkan para kepala suku dan rakyatnya untuk mengembangkan ternak sapi dan bibit Jatropha Gussypifolia. Sapi dan tanaman ini pun dikembangkan secara luas di Amarasi, Camplong dan Amfoang (Kupang), Amanatun, Amanuban dan Molo (TTS), Miomaffo, Insana dan Biboki (TTU) dan di Belu Utara dan Selatan. Akhirnya, sapi dan dagingnya menjadi bagian dan simbol dari urusan adat di Timor, seperti denda adat, mahar kawin, pesta adat dan sebagainya. Bahkan perdagangan sistem barter di pedalaman Pulau Timor, dilakukan dengan cara menukar sapi dengan kain dan benang yang dibawa oleh saudagar asal Cina dan India.

Pada tahun 1970 hingga 1982, ternak Sapi Bali di Timor memasuki masa-masa emas. Namun ketika memasuki tahun 1983, populasi ternak sapi di Timor mulai menurun drastis. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya, tanaman Jatropha Gussypifolia, yang merupakan sumber pakan terbaik Sapi Bali di Timor, terdesak oleh ekspansi tanaman gulma Cromolaena Odorata (bunga putih). Orang Timor menyebut dengan istilah Suf Muti. Ekspansi tanaman gulma ini sangat cepat, menutupi padang rumput. Padahal rumput di padang sabana adalah pakan alternatif terbanyak selain Jatropha Gussypifolia. Daun tanaman gulma ini tidak disentuh oleh ternak besar maupun ternak kecil.

Kebiasaan tebas bakar untuk membuka ladang juga penyebab lain tanaman Jatropha Gussypifolia menghilang dari hutan-hutan di Pulau Timor. Tebas bakar juga menyebabkan sumber air mengering, yang sangat dibutuhkan ternak saat musim kemarau. Selain itu, sejak tahun 1980, adanya pengembangan tanaman jambu mente besar-besaran di Pulau Timor. Dalam satu dasawarsa saja, tercatat 28.000 hektar padang sabana, yang merupakan padang penggemabalaan sapi di beberapa tempat di TTS, TTU dan Belu 'menghilang' diganti dengan tanaman jambu mente. Dan kini padang sabana juga sudah dijejali dengan tanaman jarak pagar.

"Sejak dahulu, Belanda telah melihat Pulau Timor sebagai tempat paling pas untuk mengembangkan ternak. Sedangkan Flores adalah tempat paling pas untuk mengembangkan tanaman perkebunan. Tapi sekarang tanaman perkebunan menjejali padang penggembalaan di Pulau Timor. Intervensi program ini benar-benar berdampak buruk bagi jumlah populasi ternak sapi di Pulau Timor," jelas Thomas Hartanto, salah satu saudagar hewan di Kefamenanu.

Pada tahun 1970-an Hartanto sering mengirim sapi ke Pulau Jawa.

"Tapi sekarang saya sudah beralih profesi sebagai kontraktor bangunan. Bisnis sapi sudah tidak cerah lagi. Dapat 50 ekor sapi dengan kualitas terbaik dalam satu bulan adalah mukjizat. Lebih baik saya dagang yang lain saja," jelas Hartanto dalam suatu kesempatan diskusi.

Hartanto juga melihat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengeluaran sapi ke Pulau Jawa. Ribuan sapi antan unggulan dan betina produktif diantarpulaukan sejak tahun 1970.

"Seleksi negatif dalam perdagangan sapi antarpulau yang berlangsung lama menyebabkan mutu genetika Sapi Bali di Timor terdegradasi. Sapi jantan paron kualitas terbaik diantarpulaukan dan tinggal sapi jantan inferior berkembang biak di padang penggembalaan. Maka jangan heran kalau dengar orang melecehkan kita. Mereka bilang sapi dari Pulau Timor seperti 'kakaknya kambing'," jelas Hartanto.

Lalu bagaimana solusinya? Perlu dipikirkan membuat program budidaya tanaman pakan untuk ternak Sapi Bali di Pulau Timor. Sekarang ada upaya dari pemerintah untuk membudidayakan tanaman king grass (Pennisetum Purpureophoides), turi (Sesbania Glandiflora) dan lamtoro (Laucaena Leucocephala), yang ditumpangkan pada ladang para petani. Tapi usaha ini tidak berjalan maksimal. Selain itu, tanaman lamtoro juga tidak tahan hama atau riskan diserang hama kutu loncat. Mungkin kita perlu membudidayakan tanaman Jatropha Gussypifolia, yang kini terancam punah. Daunnya selain paling suka dimakan sapi, kulit batangnya juga paling disukai kambing. Daunnya juga sangat menyuburkan tanah. Tumbuhnya mudah dan pintar beradaptasi dengan jenis tanah mana pun di kawasan tropis. Jika pemerintah melalui lembaga pendidikan tinggi mengembangbiakan tanaman ini, saya kira secara tidak langsung sumber pakan ini membantu mendongkrak populasi ternak sapi.

Berikutnya, perlu dipikirkan suatu cara pengembangan atau perbaikan padang rumput alam yang moderat ditinjau dari aspek teknis dan ekonomis, yakni cara kultivasi parsial. Artinya vegetasi asli padang rumput alam tetap dipertahankan, namun perlu juga disisipi tanaman pakan budidaya maupun legum yang memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, di Pulau Timor, sedikitnya terdapat 21 jenis tanaman yang tumbuh di hutan, yang bisa dijadikan sumber pakan alternatif bagi ternak sapi. Orang Timor mengidentifikasi tanaman itu antara lain busi, metani, bubuk, niko, nun me (beringin), palelo, lilfui (orang Kupang menyebut: Dilak), name, nun tani, klole, kaliandra, kabena, bafkenu, fekfeku, nuntili, nuk bai, loam, hau sisi, feub, timo dan kium. Perguruan tinggi di NTT bisa melakukan penelitian untuk mengembangkan secara besar-besaran menjadi sumber pakan alternatif bagi ternak sapi.

Para peternak sapi di NTT, lebih khusus di Timor, perlu belajar dari Provinsi Bali. Di Pulau Dewata, Kantor UPTD Peternakan menghimpun 12 pejantan sapi unggulan dari enam kabupaten se-Bali. Pada usia usia 2,5 tahun sampai masa produksinya 8 tahunan, petugas mengambil simen. Pengambilan simen atau spermanya dilakukan dua kali sepekan oleh tenaga terlatih. Sebelum diproses, simen segar dievaluasi terlebih dulu kualitasnya. Evaluasi secara makroskopis meliputi kebersihan, warna, bau dan volume. Sedangkan sisi mikroskopisnya dilihat menggunakan sperm analyzer -sperm vision dan alat penghitung konsentrasi spermatozoa (spektrofotometer) - spermacue SDM5. Dengan alat tersebut diketahui tingkat motilitas, gerakan, morfologis dan konsentrasi. Hanya simen segar yang memenuhi standar dengan angka progresive motilitas lebih dari 70 persen dan konsentrasi 1 milyar, akan diproses lebih lanjut.

Simen kemudian dikemas dalam mini strow berukuran 0,25 ml menggunakan alat pengemas khusus. Simen sapi tersebut dengan penyimpanan khusus pada suhu minus 196 bisa bertahan bertahun-tahun. Dan hanya simen yang bagus akan dijual ke peternak. Dengan begitu kelak didapat mutu genetika Sapi Bali yang bagus dan bersaing. Beberapa upaya yang digambarkan di atas, bukan tidak mungkin kelak bisa mengembalikan pamor Pulau Timor sebagai 'Gudang Ternak' Sapi di Indonesia. Semoga ! (julius akoit/PK edisi Sabtu 18/10/2008 hal 1) Selanjutnya...

NAMANYA Matsui Kazuhisa. Berkebangsaan Jepang. Mulai bergaul dengan Indonesia sejak tahun 1985. Selama itu pula ia mempelajari tentang kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Kajian tentang politik di Indonesia yang ditekuninya membuatnya mengenal banyak sisi kehidupan lokal masyarakat Indonesia.

Dalam diskusi terbatas di Kupang tentang "Membangun Kemandirian Masyarakat NTT", pada tanggal 10 September 2008, Matzuhita yang tampil sebagai salah satu pembicara banyak menungkapkan nilai-nilai lokal di Indonesia yang bisa dikembangkan. Dia boleh dibilang banyak memiliki/mengetahui nilai-nilai lokal, hal-hal yang remeh temeh yang sudah diabaikan, dilupakan, tetapi sebetulnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kekuatan untuk memajukan ekonomi.

Kini Matsui bekerja sebagai penasehat pembangunan daerah wilayah Sulawesi. Kedatangannya ke Indonesia pada awalnya sebagai mahasiswa Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 1985. Selama 23 tahun, pria ini mempelajari tentang Indonesia.

Ada satu nilai yang disampaikan oleh Matzui yakni kecintaan pada produk lokal. Sejauh ini masyarakat Indonesia masih beranggapan bahan makanan impor adalah makanan mewah, lebih baik, lebih bergizi dan karena itu membanggakan. Lalu terbentuk anggapan bahwa produk luar negeri, makanan pabrik lebih baik, lebih "bergengsi" ketimbang makanan lokal.

Berbeda dengan masyarakat Jepang yang lebih memilih produk lokal karena sudah mengetahui proses produksi jenis makanan tersebut. Padi, sayuran dan buah yang ditanam petani lokal dari jenis terbaik dan tanpa pupuk organik, diutamakan untuk makan sendiri. Sisanya baru dijual.
Bagaimana pandangannya tentang Indonesia, tentang nilai-nilai lokal dan bagaimana harus menggunakannya untuk memajukan ekonomi, berikut petikan wawancara Pos Kupang dengan tamu kita yang satu ini, beberapa waktu lalu.

Anda sepertinya tertarik tinggal di Indonesia. Apa pendapat Anda tentang Indonesia?

Itu sebenarnya bukan menarik tapi, saya sendiri sejak tahun 1985 bekerja sebagai peneliti tentang Indonesia di suatu lembaga kajian di Jepang, sampai bulan Maret lalu. Jadi selama 23 tahun tugas saya adalah melakukan kajian tentang Indonesia. Dan, pernah dua tahun di Jakarta sebagai mahasiswa S-2 di UI. Pada tahun 1995-2001 pernah bekerja sebagai expert JICA di Makassar, dan sejak bulan April lalu expert JICA di Makassar lagi.

Keahlian saya sendiri adalah ekonomi dan politik tapi terutama setelah tahun 1999 saya lebih fokus pada pembangunan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi. Pernah saya tinggal kos di rumah orang Jawa di Jakarta dan sejak itu suka bergaul dengan semua orang, baik dengan aparat pemerintah, swasta maupun LSM. Jadi sehari- hari saya senang bergaul dengan teman-teman di sini. Akhirnya segala macam (tentang Indonesia) saya tertarik.
Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua tahun 1945 baru mulai membangun. Indonesia juga baru merdeka tahun 1945. Artinya dua negara ini sama-sama mulai membangun pada tahun yang sama. Tapi kenapa Jepang saat ini menjadi negara maju, sementara Indonesia masih sebagai negara berkembang?

Ini sebenarnya saya tidak maksud membedakan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek. Indonesia juga harus berani belajar juga dari Jepang. Jepang juga harus banyak belajar dari Indonesia. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi sangat berbeda. Misalnya Jepang saat Perang Dunia II habis semua, jadi mereka membangun dari minus dengan sangat menyesal dengan mulainya Perang Dunia II. Jadi mereka menyatakan tidak mau lagi perang. Maka, mereka setengah mati berusaha terus agar anak cucunya lebih maju lagi daripada generasi dahulu dan tidak melakukan kesalahan seperti dulu. Sedangkan, Indonesia ini kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Memang Indonesia juga sangat menderita setelah Perang Dunia II dan masih ada kesulitan. Tapi mereka menikmati kekayaan sumber daya alam. Jepang tidak ada sumber daya alam yang bagus, semuanya harus impor dari luar negeri. Karena itu, Jepang berpikir untuk memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin. Kalau di Indonesia sumber daya alam sangat banyak sekali, maka tidak perlu berpikir untuk demikian. Di Indonesia kayaknya tidak kerja pun bisa hidup. Sebenarnya Jepang dulu merindukan daerah tropis sebagai paradiso yang enak, dianggap surga, karena di sana tidak perlu kerja keras dan setiap hari santai dan bisa hidup. Ini salah satu alasan sentimentalis mengapa Jepang tertarik ke daerah tropis untuk mendapat sumber daya alam yang kaya ini.

Anda begitu lama di Indonesia. Menurut Anda, mengapa Indonesia sulit sekali bergerak maju?

Mungkin pertanyaan agak filosofis adalah untuk apa kita maju. Dengan kemajuan maunya mencapai apa? Apakah Indonesia maunya seperti Jepang atau Singapura? Sebenarnya bahagia itu apa? Apakah kehidupan modern seperti di Jepang itu pasti menjanjikan kebahagiaan? Banyak orang Jepang, biarpun merasa sudah maju, belum tentu merasa bahagia. Mengapa jumlah orang bunuh diri bertambah terus di Jepang? Teman-teman orang jepang yang datang ke Indonesia sangat terkesan dengan negara ini, biar pun di sini secara ekonomis kelihatannya tidak begitu kaya tapi kebanyakan orang terlihat bahagia sekali. Anak-anaknya suka lari dan main sambil ketawa dan keluarganya saling membantu. Hal-hal biasa ini terkesan oleh orang Jepang. Memang ada orang Jepang yang merasa Indonesia itu jelek kotor dan lain-lain. Tapi saya berpikir kenapa orang Indonesia suka menjelekkan diri sendiri. Sebenarnya orang Indonesia bisa mendapatkan atau meningkatkan kepercayaan diri, maka akan membanggakan apa yang mereka miliki.

Jepang sebagai negara maju, tapi masih kuat dengan akar budaya. Komentar Anda?

Itu perbedaannya. Begini, kalau di Jepang mereka terima saja budaya dari luar, tapi tidak menghilangkan budayanya sendiri. Jadi dua-duanya. Ada budaya tradisional Jepang bisa bertahan tapi dari luar juga diterima atau bisa kombinasikan antara keduanya. Sedangkan di Indonesia, kalau menerima budaya dari luar, kayaknya mereka langsung menghilangkan budaya asli mereka. Saya tidak bisa mengerti mengapa orang Indonesia membuang apa yang mereka punya setelah mendapat hal-hal yang baru dari luar. Ini sebenarnya bisa memanfaatkan dua-duanya dengan kombinasi dan paduan dengan yang lain. Mungkin orang Indonesia punya kecenderungan yang dapat dari luar itu lebih bagus dari pada apa yang mereka punya sehingga mereka menyesal dan menjelekkan dirinya, dan dibuang. Akhirnya jati dirinya juga hilang.

Indonesia selalu lebih bangga bila mengkonsumsi hasil-hasil pertanian atau hasil industri dari luar. Sementara di Jepang, masyarakat lebih menyukai produk lokal sehingga terkesan pemerintah Jepang memproteksi produk lokal dari serbuan produk luar. Bagaimana Anda melihat ini?

Sebenarnya itu tidak benar. Memang di Jepang tekanannya tinggi untuk bebas perdagangan, banyak sekali hasil pertanian hasil impor masuk. Tapi masyarakat Jepang tetap senang hasil pertanian domestik yang enak dan berkualitas. Jadi bukan proteksi, bukan melindungi. Konsumen Jepang bebas memilih dan hasil pilihannya demikian dan tidak ada maksud dari pemerintah Jepang. Justru pemerintah Jepang maunya agar konsumen Jepang lebih banyak mengkonsumsi produk impor. Bagaimana di Indonesia? Apakah kalangan atas selalu memilih produk Indonesia atau produk impor? Ini masalah pilihan konsumen. Orang Jepang tetap suka beras domestik daripada beras impor karena sudah jelas siapa membuat beras ini dan dihasilkan dari daerah mana. Kalau beras impor, tidak jelas siapa yang buat, kondisinya bagaimana, apakah pakai pestisida, dan sebagainya. Orang Jepang cukup memperhatikan keamanan makanan dan memilih beras yang aman tanpa memakai pestisida. Ini masalah pilihan konsumen.

Kemajuan Jepang tidak terlepas dari pendidikan. Bagaimana anda melihat pola pendidikan di Jepang dan Indonesia?

Saya kira isu pendidikan tidak terlalu berbeda, cuman mungkin kalau di sini banyak anak-anak diminta ikut saja instruksi guru. Kayaknya tidak boleh kritik, atau tidak boleh menyampaikan pandangan berbeda dengan yang disampaikan oleh guru, sehingga ada keseragaman. Guru juga tidak memberikan toleransi untuk hal-hal yang berbeda dengan apa yang diminta diajarkan dari pusat. Sedangkan di Jepang, umumnya mereka harus menghormati perbedaan pendapat. Di dalam sekolah juga kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa saja yang berbeda dengan yang lain dan itu tidak mungkin dipukul atau dimarahi kalau pandangannya berbeda dengan guru. Selain itu, pendidikan belum tentu mengajarkan keadilan. Misalnya, untuk muridnya mendapat nilai yang baik, saya pernah dengar, ada telepon langsung dari orangtua kepada guru atau kepala sekolah. Hal-hal ketidakadilan seperti itu muncul di pendidikan sekolah dan itu dilihat dan dipelajari oleh anak-anaknya.

Menurut Anda, apa potensi yang bisa dikembangkan di sini?

Sebenarnya banyak sekali potensi lokal yang kami bisa tunjuk di sini, tapi orang di sini hanya ikut-ikutan saja. Mengapa tidak mencari sendiri duluan saja? Potensi di sini dimiliki oleh orang di sini. Mengapa tidak koreksi tanpa perdebatan apa-apa setelah ditunjuk oleh orang luar? Bisa saja potensi yang ditunjuk oleh orang luar diprotes juga dengan kata kenapa harus ini, bukan itu. Makanya orang di sini cari potensi lokal dulu. Jika produk lokal dimiliki atau diambilalih oleh orang luar, orang di sini baru menyadari dan merasa tertipu atau dipermainkan. Dengan itu, kiranya sudah terlambat.

Anda sebagai penasehat pembangunan di Sulawesi. Apa saja yang Anda kerjakan?

Saya bertugas untuk memberikan berbagai informasi dan pikiran baru terhadap kebijakan pembangunan daerah se-Sulawesi, dan mencoba memfasilitasi untuk mewujudkan kerjasama antardaerah di Sulawesi.

Apa kesan yang paling mendalam selama Anda berada di Indonesia?

Kesannya banyak sekali. Tapi saya merasa selalu diberikan semangat oleh berbagai teman, kenalan, dan keindahan pemandangan di Indonesia. Saya selalu ingin membalas sesuatu yang baik.

Sedangkan pengalaman yang paling tidak menyenangkan?

Waktu pertama kali tiba di Bandara Sorkarno-Hatta, Jakarta pada Agustus 1985, saya dimintai uang oleh aparat imigrasi untuk masuk Indonesia. Untung sekali, saya tidak benci Indonesia sesudah itu.

Menurut Anda, apakah nilai-nilai setiap daerah di Indonesia bisa menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi nasional?

Coba ingat waktu krisis moneter. Jawa mengalami kemunduran ekonomi sangat besar. Namun, sebagian Sulawesi menikmati harga komoditi ekspor yang naik dan ekonominya tidak menjadi begitu lesu. Keanekaragaman ini justru memperkuat negara secara total. Menikmati perbedaan dengan saling menghormati. (alfred dama/PK edisi MInggu 12 Oktober 2008 hal 3)

Biodata

Nama : Matsui Kazuhisa
Bekerja sebagai Penasehat Pembangunan Daerah Wilayah Sulawesi.
Istri : Matsui Junko
Anak : Matsui Midori Selanjutnya...