Alfons Nedabang

BERBAGAI potensi dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Salah satunya sektor pertanian yang menjadi kebanggaan kabupaten ini. Di sektor ini TTS mempunyai jagung, padi hingga tanaman tumpang sari. Aneka tanaman ini telah membudaya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga.

Tetapi TTS tidak cuma punya jagung, padi dan tanaman tumpang sari. Sudah sejak dulu Kabupaten Cendana Wangi ini memiliki asam. Asam sesungguhnya sangat prospektif. Sayang, sejauh ini pemerintah masih menganaktirikan asam. Rakyat dibiarkan sendiri memburu asam di hutan. Memburu, karena pohon asam di hutan tidak punya pemilik. Siapa saja bebas memetik dan atau memungut buahnya yang jatuh ke tanah.

Menjelang musim panen, yakni Agustus, September dan Oktober warga ramai-ramai masuk keluar hutan memburu asam. Saking banyaknya, jangan pernah menyangka bahwa warga akan naik ke pohon lalu menjatuhkan buahnya. Tidak. Mereka lebih memungut buah yang sudah jatuh ke tanah. Buah itu lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual kepada pengepul.

Siklus mencari, mengumpul dan menjual asam ke pengepul sudah jadi tradisi. Sudah lazim dan berjalan setiap tahun. Meski sudah lazim dan dilakonkan ramai-ramai oleh warga di desa dan kampung, hal itu belum berhasil memberi inspirasi kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk mengembangkan asam menjadi komoditas primadona. Beruntung, pohon asam tidak rewel seperti tanaman yang lain. Di hutan-hutan pohon asam tumbuh alamiah. Kokoh berdiri. Tidak perlu dirawat.

Tetapi melihat potensi dan prospeknya yang lumayan, mestinya pemerintah bisa memikirkan untuk melipatgandakan fungsi asam sehingga lebib berdaya guna. Harganya memang terbilang murah. Cuma Rp 600,00 hingga Rp 1.000,00/kg. Tetapi kalau pemerintah bisa menjadikan asam sebagai komoditas massal dan diusahakan secara massal, tak sulit menghitung berapa duit yang diraup warga. Apalagi, asam bukan cuma daging buahnya yang bermanfaat. Biji asam juga dicari untuk diolah menjadi zat pewarna untuk industri tekstil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTS, Drs. Daniel Dede, yang saat diwawancarai masih menjabat, mengatakan, setiap tahun TTS dapat memproduksi asam sebanyak 2.000 hingga 3.000 ton. Bila warga menjual asam ke pengusaha di Kota SoE, maka akan mendapatkan harga setiap kilogramnya Rp 1.000,00 hingga Rp 2.000,00. Sementara bila biji asam diolah menjadi tepung bisa dihargai dengan Rp 7.000,00/kg.

Kendati demikian, kata Dede, untuk mengubah biji asam menjadi tepung dibutuhkan teknologi mesin pengolahnya. Selain itu, sebelum dipasarkan ke perusahaan tekstil tepung itu harus memenuhi standar mutu internasional. Dede menegaskan mutu tepung biji asam dari TTS memiliki kualitas paling baik.

Konon, biji dan daging buah asam dari Timor memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan asam lainnya di Indonesia. Di pasaran, pengusaha besar di Jawa lebih memilih asam daratan Timor untuk diolah menjadi makanan ringan, minuman ringan dan bahan komestik.

"Tepung yang terbuat dari biji asam saat ini sangat dicari perusahaan tekstil untuk pewarna kain. Untuk Indonesia, tepung biji asam masih didatangkan dari India lantaran ketiadaan tepung biji asam di tanah air. Makanya, bila TTS dapat menyuplai setidaknya sepuluh ton tepung biji asam, maka kabupaten ini akan kebanjiran investor perusahaan tekstil. Dan tentunya industri ini akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat TTS," kata Dede.

Untuk merancang ke arah industri rumah tangga, lanjut Dede, pihaknya terlebih dahulu akan mengoptimalkan bantuan mesin pengolah biji asam menjadi tepung tahun ini. Bila berhasil, tahun berikutnya Disperindag akan melakukan pengadaan biji asam dan sekaligus mesin pengelolaanya.

Tak beda dengan Dede, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan TTS, Drs. Urias Sanam, yang dikonfirmasi melalui Kasi Rehabilitasi dan Pengkayaan Hutan, Chris Koenunu, S.Hut mengatakan pohon asam bisa berbuah dalam usia lima tahun. Selain mudah membudidayakannya, menanam pohon asam tidak memerlukan perawatan ekstra layaknya tanaman lainnya. Ibarat tinggal menabur bijinya saja, maka tanaman itu bisa tumbuh hingga besar.

Dalam catatan Dishutbun TTS, produksi asam tujuh tahun terakhir mengalami pasang surut. Tahun 2001, produksi asam isi sebanyak 792 ton, tahun 2002, 487,5 ton, tahun 2003 sebanyak 4.635 ton, tahun 2004, 3.261 ton, tahun 2005, 3.174 ton, tahun 2006, 3.287 ton dan tahun 2007 sebanyak 5.535 ton.

Menurut Koenunu hampir seluruh daratan di TTS ditumbuhi pohon asam. Namun pohon asam itu tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya unsur kesengajaan pemilik tanah menanamnya. Koenunu menyebutkan daerah penghasil asam terbesar berada di Kecamatan Kualin, Kolbano, Boking, Toianas, Amanuban Selatan, Mollo Utara, Mollo Tengah dan Mollo Barat.

Nah, tidak ada salahnya bila asam timor dapat dijadikan sebagai aset yang paling berharga untuk menambah pendapatan warga. Bila saja pemerintah memprogramkan penanaman asam secara massal, maka di saat musim kemarau warga tak lagi gigit jari menunggu berbagai bantuan pangan dari pihak luar lantaran kekurangan pangan. Terlebih lagi, bila pemerintah serius, maka dengan sentuhan teknologi perkebunan dan pertanian dapat memungkinkan satu pohon asam berbuah dua hingga tiga kali dalam setahun. Alhasil, warga pemilik pohon asam pun dapat berbesar hati. Rupiah pun dapat diraup warga saat musim panen tiba. Dan, untuk menghindari gejolak turunnya harga pada saat musim panen maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membeli asam milik masyarakat.

Timor Tengah Selatan pernah berjaya karena cendana. Kini secara ekonomis, cendana telah punah. Kabupaten ini juga pernah harum namanya karena buah apel. Kini, apel SoE tenggelam dan nyaris tidak terdengar lagi. Kabupaten dingin ini juga punya nama besar karena jeruk keproknya. Tetapi TTS tidak hanya punya itu. Dia punya asam dengan kualitas sangat baik. Cepat atau lambat, asam akan melambungkan nama Timor Tengah Selatan. * (Muhlis al Alawi/PK edisi Minggu 19 Oktober 2008) Selanjutnya...

DUA atau tiga dasawarsa yang lalu, Pulau Timor dikenal dengan julukan 'Gudang Ternak Sapi' di Indonesia. Di pulau yang didominasi padang sabana ini, berkembang biak ternak sapi dengan sangat baiknya, oleh usaha peternakan rakyat. Setiap bulan, 700 - 1000 ekor sapi yang diantarpulaukan dari Pelabuhan Atapupu (Belu), Pelabuhan Wini (TTU) dan Pelabuhan Tenau (Kupang). Belasan kapal pengangkut ternak sapi milik saudagar hewan dari Surabaya dan Jakarta hilir-mudik setiap hari di laut Timor menuju Pulau Jawa. Bahkan sapi-sapi dari Timor diekspor hingga Singapura, Hongkong dan Taiwan.

Tetapi itu romantisme masa lalu. Sekarang jumlah ternak sapi yang diantarpulaukan ke Jawa hanya sekitar 800 ekor per triwulan. Bahkan jumlahnya diperkirakan terus berkurang, termasuk kualitasnya. Julukan yang diberikan almarhum Presiden Soeharto bahwa 'Timor adalah Gudang Ternak Sapi' di Indonesia, kini hanya akan jadi dongeng untuk anak cucu. Sekarang, gelar itu sudah direbut oleh Sulawesi. Di sana ternak sapi dikembangkan secara serius di ranch-ranch modern. Mereka membangun ratusan Breeding Centre Ranch dan Fattening Centre Ranch di hampir seluruh wilayah Sulawesi, terlebih di Gorontalo.

Di Kalimantan dan Sumatera (Medan) usaha ternak sapi yang modern kini sedang digalakkan. Pulau Bali pun kini sedang menggeliat. Sejak dahulu, sapi sudah begitu lekat bahkan menjadi bagian dari kebudayaan Bali. Bahkan jenis Sapi Bali (Bos Sondaicus) ditetapkan sebagai salah satu plasma nutfah dunia. Kendati populasi sapi di Bali tidak besar, Pemprov Bali sangat serius memperhatikan perkembangan mutu genetika Sapi Bali. Mereka membuat perda melarang pengeluaran sapi pejantan dan betina unggulan. Sanksinya sangat berat bila tertangkap petugas. Bahkan di Kabupaten Jembrana, Gubernur Bali memberi bantuan kapal patroli untuk mengejar penyelundup bibit Sapi Bali melalui laut.

Lalu bagaimana pengembangan ternak sapi di Pulau Timor? Mengapa sejak tahun 1980-an, populasi ternak sapi di Timor menurun drastis? Lalu bagaimana solusinya? Tulisan ini tidak bermaksud mengulas secara detail. Paparan ini hanyalah sumbang saran, urun ide sederhana bagi petani peternak, pengusaha ternak bahkan peneliti yang peduli pada usaha pengembangan ternak sapi di Pulau Timor.

Ada beberapa jenis ternak sapi yang dikembangkan, yaitu Sapi Bali (Bos Sondaicus), Sapi Grati, Sapi Madura dan sapi peranakan Ongole (keturunan hasil persilangan antara sapi Ongole jantan dan sapi betina Jawa). Namun sejak dulu, yang dikembangkan secara besar-besaran di Pulau Timor adalah Sapi Bali (Bos Sondaicus).

Bos Sondaicus, bukan hewan atau ternak asli di Pulau Timor kendati ia diklaim sebagai ternak asli Indonesia. Ia berasal dari hasil domestikasi terus menerus banteng liar Bos Sondaicus (Bos Banteng). Banyak peneliti telah berusaha mencari tahu sejak kapan Sapi Bali masuk ke Pulau Timor? Siapa yang membawa Sapi Bali ke Pulau Timor? Penelusuran sejarah ini perlu saya paparkan di sini sebab ini terkait dengan penjelasan kenapa populasi Sapi Bali di Timor menurun drastis. Bahkan kualitasnya memprihatinkan.

Tidak ada satu pun bahan pustaka yang ditulis seorang insinyiur peternakan, yang membahas sejak kapan Sapi Bali masuk ke Pulau Timor, dan bagaimana perkembangan ternak ini. Namun ada seorang ahli Geografi berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Kepala Kantor Goegrafi Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) bernama F.J. Ormeling, menulis beberapa catatan kecil, hasil pengamatannya terhadap orang-orang, tumbuhan dan ternak Pulau Timor. Catatan kecil Omerling itu, dijadikan buku oleh J.B. Wolters dengan judul "The Timor Problem: A Geographical Interpretation of An Underdeveloped Island" dan diterbitkan oleh Djakarta and Groningen pada tahun 1956. Seorang kurator terkenal dari NTT, Drs. Wilfridus Silab, menyelamatkan buku tua ini dan membuat terjemahannya setebal 200 halaman.

Ormeling mencatat, Sapi Bali didatangkan Pemerintah Hindia Belanda pertama kali ke Pulau Timor pada tahun 1912. Sepanjang tahun 1912, tercatat 2.700 ekor ternak dimuat di atas Kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM/Kapal Barang) dibawa ke Pulau Timor. Rinciannya, 1.000 ekor sapi, sisanya kerbau, kuda dan kambing.

Pada tahun 1919, Burgerlijke Veerartsenij Kundige Diensa (BVD/Jawatan Kehewanan Sipil Hindia Belanda) mengambil alih 'impor' Sapi Bali ke Pulau Timor. Upaya ini terpaksa dilakukan untuk membendung sapi impor dari India dan Australia, yang didatangkan beberapa pedagang Cina dan India. Menurut catatan Omerling, pada tahun 1920 jumlah ternak sapi yang masuk ke Pulau Timor menjadi 138.000 ekor. Catatan terakhir Omerling, menyebutkan sepanjang tahun 1952, ada 108.000 ekor Sapi Bali, 40.000 ekor kerbau dan 64.000 ekor kuda yang diangkut oleh beberapa kapal barang ke Pulau Timor. Ternak ini diturunkan di Pelabuhan Tenau di Kupang, Pelabuhan Wini di TTU dan Pelabuhan Atapupu di Belu.

Ada catatan menarik yang dibuat oleh Omerling. Ketika mengirim ternak ke Pulau Timor, pemerintah Hindia Belanda juga mengirim bibit tanaman Jatropha Gussypifolia (lantana cemara), dalam bentuk ribuan stek dan ratusan ribu biji dalam kemasan belasan karung. Tanaman ini, menurut Omerling adalah makanan khas Sapi Bali, bahkan pakan terbaik ternak Sapi Bali. Peternak sapi di TTU, khususnya di Noemuti, menyebut tanaman lantana cemara dengan sebutan Suf Molo (bunga kuning). Sedangkan bagi peternak sapi di Miomaffo dan Insana, menyebut tanaman untuk sapi ini dengan istilah 'Pankase'. Di TTS, Camplong dan Amarasi, tanaman unik ini disebut dengan istilah Haukopas.

Ternak sapi dan bibit Jatropha Gussypifolia ini diserahkan Belanda kepada para raja di Timor untuk dikembangbiakkan. Para raja kemudian memerintahkan para kepala suku dan rakyatnya untuk mengembangkan ternak sapi dan bibit Jatropha Gussypifolia. Sapi dan tanaman ini pun dikembangkan secara luas di Amarasi, Camplong dan Amfoang (Kupang), Amanatun, Amanuban dan Molo (TTS), Miomaffo, Insana dan Biboki (TTU) dan di Belu Utara dan Selatan. Akhirnya, sapi dan dagingnya menjadi bagian dan simbol dari urusan adat di Timor, seperti denda adat, mahar kawin, pesta adat dan sebagainya. Bahkan perdagangan sistem barter di pedalaman Pulau Timor, dilakukan dengan cara menukar sapi dengan kain dan benang yang dibawa oleh saudagar asal Cina dan India.

Pada tahun 1970 hingga 1982, ternak Sapi Bali di Timor memasuki masa-masa emas. Namun ketika memasuki tahun 1983, populasi ternak sapi di Timor mulai menurun drastis. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya, tanaman Jatropha Gussypifolia, yang merupakan sumber pakan terbaik Sapi Bali di Timor, terdesak oleh ekspansi tanaman gulma Cromolaena Odorata (bunga putih). Orang Timor menyebut dengan istilah Suf Muti. Ekspansi tanaman gulma ini sangat cepat, menutupi padang rumput. Padahal rumput di padang sabana adalah pakan alternatif terbanyak selain Jatropha Gussypifolia. Daun tanaman gulma ini tidak disentuh oleh ternak besar maupun ternak kecil.

Kebiasaan tebas bakar untuk membuka ladang juga penyebab lain tanaman Jatropha Gussypifolia menghilang dari hutan-hutan di Pulau Timor. Tebas bakar juga menyebabkan sumber air mengering, yang sangat dibutuhkan ternak saat musim kemarau. Selain itu, sejak tahun 1980, adanya pengembangan tanaman jambu mente besar-besaran di Pulau Timor. Dalam satu dasawarsa saja, tercatat 28.000 hektar padang sabana, yang merupakan padang penggemabalaan sapi di beberapa tempat di TTS, TTU dan Belu 'menghilang' diganti dengan tanaman jambu mente. Dan kini padang sabana juga sudah dijejali dengan tanaman jarak pagar.

"Sejak dahulu, Belanda telah melihat Pulau Timor sebagai tempat paling pas untuk mengembangkan ternak. Sedangkan Flores adalah tempat paling pas untuk mengembangkan tanaman perkebunan. Tapi sekarang tanaman perkebunan menjejali padang penggembalaan di Pulau Timor. Intervensi program ini benar-benar berdampak buruk bagi jumlah populasi ternak sapi di Pulau Timor," jelas Thomas Hartanto, salah satu saudagar hewan di Kefamenanu.

Pada tahun 1970-an Hartanto sering mengirim sapi ke Pulau Jawa.

"Tapi sekarang saya sudah beralih profesi sebagai kontraktor bangunan. Bisnis sapi sudah tidak cerah lagi. Dapat 50 ekor sapi dengan kualitas terbaik dalam satu bulan adalah mukjizat. Lebih baik saya dagang yang lain saja," jelas Hartanto dalam suatu kesempatan diskusi.

Hartanto juga melihat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengeluaran sapi ke Pulau Jawa. Ribuan sapi antan unggulan dan betina produktif diantarpulaukan sejak tahun 1970.

"Seleksi negatif dalam perdagangan sapi antarpulau yang berlangsung lama menyebabkan mutu genetika Sapi Bali di Timor terdegradasi. Sapi jantan paron kualitas terbaik diantarpulaukan dan tinggal sapi jantan inferior berkembang biak di padang penggembalaan. Maka jangan heran kalau dengar orang melecehkan kita. Mereka bilang sapi dari Pulau Timor seperti 'kakaknya kambing'," jelas Hartanto.

Lalu bagaimana solusinya? Perlu dipikirkan membuat program budidaya tanaman pakan untuk ternak Sapi Bali di Pulau Timor. Sekarang ada upaya dari pemerintah untuk membudidayakan tanaman king grass (Pennisetum Purpureophoides), turi (Sesbania Glandiflora) dan lamtoro (Laucaena Leucocephala), yang ditumpangkan pada ladang para petani. Tapi usaha ini tidak berjalan maksimal. Selain itu, tanaman lamtoro juga tidak tahan hama atau riskan diserang hama kutu loncat. Mungkin kita perlu membudidayakan tanaman Jatropha Gussypifolia, yang kini terancam punah. Daunnya selain paling suka dimakan sapi, kulit batangnya juga paling disukai kambing. Daunnya juga sangat menyuburkan tanah. Tumbuhnya mudah dan pintar beradaptasi dengan jenis tanah mana pun di kawasan tropis. Jika pemerintah melalui lembaga pendidikan tinggi mengembangbiakan tanaman ini, saya kira secara tidak langsung sumber pakan ini membantu mendongkrak populasi ternak sapi.

Berikutnya, perlu dipikirkan suatu cara pengembangan atau perbaikan padang rumput alam yang moderat ditinjau dari aspek teknis dan ekonomis, yakni cara kultivasi parsial. Artinya vegetasi asli padang rumput alam tetap dipertahankan, namun perlu juga disisipi tanaman pakan budidaya maupun legum yang memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, di Pulau Timor, sedikitnya terdapat 21 jenis tanaman yang tumbuh di hutan, yang bisa dijadikan sumber pakan alternatif bagi ternak sapi. Orang Timor mengidentifikasi tanaman itu antara lain busi, metani, bubuk, niko, nun me (beringin), palelo, lilfui (orang Kupang menyebut: Dilak), name, nun tani, klole, kaliandra, kabena, bafkenu, fekfeku, nuntili, nuk bai, loam, hau sisi, feub, timo dan kium. Perguruan tinggi di NTT bisa melakukan penelitian untuk mengembangkan secara besar-besaran menjadi sumber pakan alternatif bagi ternak sapi.

Para peternak sapi di NTT, lebih khusus di Timor, perlu belajar dari Provinsi Bali. Di Pulau Dewata, Kantor UPTD Peternakan menghimpun 12 pejantan sapi unggulan dari enam kabupaten se-Bali. Pada usia usia 2,5 tahun sampai masa produksinya 8 tahunan, petugas mengambil simen. Pengambilan simen atau spermanya dilakukan dua kali sepekan oleh tenaga terlatih. Sebelum diproses, simen segar dievaluasi terlebih dulu kualitasnya. Evaluasi secara makroskopis meliputi kebersihan, warna, bau dan volume. Sedangkan sisi mikroskopisnya dilihat menggunakan sperm analyzer -sperm vision dan alat penghitung konsentrasi spermatozoa (spektrofotometer) - spermacue SDM5. Dengan alat tersebut diketahui tingkat motilitas, gerakan, morfologis dan konsentrasi. Hanya simen segar yang memenuhi standar dengan angka progresive motilitas lebih dari 70 persen dan konsentrasi 1 milyar, akan diproses lebih lanjut.

Simen kemudian dikemas dalam mini strow berukuran 0,25 ml menggunakan alat pengemas khusus. Simen sapi tersebut dengan penyimpanan khusus pada suhu minus 196 bisa bertahan bertahun-tahun. Dan hanya simen yang bagus akan dijual ke peternak. Dengan begitu kelak didapat mutu genetika Sapi Bali yang bagus dan bersaing. Beberapa upaya yang digambarkan di atas, bukan tidak mungkin kelak bisa mengembalikan pamor Pulau Timor sebagai 'Gudang Ternak' Sapi di Indonesia. Semoga ! (julius akoit/PK edisi Sabtu 18/10/2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Alfons Nedabang

HASIL analisis Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) Propinsi NTT tentang risiko rawan pangan di NTT-- keadaan sampai dengan 13 Agustus 2008--, menarik dikemukakan untuk disimak.

Terdapat tujuh kabupaten yang mengalami tingkat risiko rawan pangan tinggi, yaitu Belu, Lembata, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao dan Sumba Barat Daya. Sebanyak 101 desa risiko rawan pangan, dengan 10.406 kepala keluarga (KK) atau 42.953. Jumlah desa yang memiliki tingkat risiko rawan pangan tinggi terbanyak adalah Sumba Timur dengan 22 desa.

Ada sembilan kabupaten, yaitu TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo dan Sumba Barat Daya yang memiliki tingkat risiko rawan pangan sedang. Jumlah desa risiko rawan pangan sebanyak 387 desa, dengan 31.128 KK atau 108.516 jiwa. Yang terbanyak memiliki desa dengan tingkat risiko rawan pangan adalah Flores Timur dengan 145 desa.

Sedangkan yang memiliki tingkat risiko ringan ada 11 kabupaten, yaitu Alor, Belu, TTU, Lembata, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Nagekeo dan Sumba Barat Daya. Jumlah desa, kepala keluarga dan jiwa risiko rawan pangan, masing-masing adalah 380 desa, 17.662 KK dan 67.272 jiwa. Kabupaten Alor mempunyai jumlah desa terbanyak yang memiliki tingkat risiko rawan pangan ringan yakni 123 desa.

Analisa berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ini dilakukan dengan melihat kerusakan komoditi pertanian akibat bencana alam, khususnya komoditi tanaman padi, jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Indikatornya adalah persentase luas tanaman dari luar rencana tanam, persentase luas panen dari luas tanam, persentase luas puso/kerusakan dan persentase penurunan produktivitas.

Hasil analisis ini memang masih bisa diperdebatkan. Namun terlepas dari itu, data ini memberi gambaran tentang kondisi pangan masyarakat. Bahwa saat ini ada rakyat di beberapa daerah sedang kesulitan makanan.

Rawan pangan bukan baru kali ini terjadi. Pada tahun 1960-an, rawan pangan meletus di Sikka. Ratusan warga meninggal. Tahun 2005 ada 190.626 KK atau 828.712 jiwa menderita ketiadaan pangan, tersebar di 1.331 desa yang ada di 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2006 dan 2007 juga terjadi hal yang sama, dengan jumlah daerah dan penderita bervariasi.

Rawan pangan juga disebabkan kekeringan. Ada daerah yang mengalami hampir setiap tahun, cenderung lebih awal dari biasanya yaitu pada bulan Maret-April. Kondisi lebih parah selama Mei sampai Oktober.

Yang menarik, faktor kekeringan kadang dijadikan sebagai alasan utama pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah, untuk berlindung jika ada kasus kelaparan. Padahal kita tahu bahwa secara umum memang NTT adalah daerah yang beriklim agak kering dengan total rata-rata curah hujan 800-1.000 milimeter per tahun. Maka, semestinya kekeringan bukan sebagai alasan utama yang dibesar-besarkan.

Rawan pangan yang terus berlanjut, membuat NTT mendapat stigma propinsi rawan pangan. Atas nama kemanusiaan, banyak bantuan digelontorkan. Sadar atau tidak, kita sedang bergantung pada daerah dan orang lain, termasuk dalam hal makanan. Beberapa jenis komoditi pangan, seperti beras, jagung, kacang-kacangan dan telur ayam hasil produksi lokal tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk NTT. Akibatnya, jenis-jenis pangan itu dipasok dari daerah lain.

Data yang diperoleh dari B2KP NTT diketahui, pada Agustus 2008, beras yang masuk ke NTT sebanyak 15.631 ton. Jumlah ini membentuk stok beras selama bulan Agustus sebanyak 201.041 ton. Beras yang bersumber dari produksi lokal hanya 2.297 ton untuk stok pangan bulan itu. Data ini juga memberi gambaran bahwa tingkat konsumsi beras dalam sebulan oleh masyarakat NTT tergolong tinggi. Kita mengandalkan beras sebagai pangan pokok, sementara produksi beras lokal sangat terbatas.

Di bulan Agustus juga, jagung yang dibawah masuk ke NTT sebanyak 7 ton, kacang- kacangan 26 ton dan telur ayam 16 ton. Jenis-jenis komoditi untuk membentuk stok pangan pokok ini diantarpulaukan dari Propinsi Jawa Timur, NTB, Sulawesi dan Bali. Sumber pemasukan terbesar dari Jawa Timur, menyusul Sulawesi, Bali dan NTB. Pangan hasil antarpulau tidak langsung ke masyarakat tapi dikuasai oleh distributor.

Kondisi ini seharusnya membuat kita malu. Mengapa? Karena NTT adalah daerah pertanian. Dari total luas wilayah NTT 47.349,9 km, potensi lahan basahnya 127.271 hektare (ha), sementara lahan kering 1.528.306 ha. Potensi dimiliki daerah ini di sektor peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan dan lain-lain.

Dulu, beberapa daerah di NTT terkenal sebagai daerah penghasil beras untuk menyanggah kebutuhan daerah sendiri dan sekitarnya. Sebut saja Lembor di Manggarai, Bena di TTS, Oesao dan Noelbaki di Kabupaten Kupang, Konga di Flores Timur, Mbay di Ngada/Nagekeo dan beberapa daerah di Sumba.

Timor dikenal sebagai penghasil sapi. Saking prospeknya, Soeharto menjadikan Timor sebagai gudang ternak. Daerah Flores juga terkenal sebagai penghasil kelapa. Selain membuat kopra, kelapa dimasak untuk diambilkan minyaknya. Semua kejayaan itu, kini hanya tinggal cerita. Sekarang terbalik, mau makan daging ayam kita harus beli daging ayam yang didatangkan dari Surabaya, minyak kelapa berganti bimoli dan lain sebagainya. Jagung diganti dengan mie instan.

Sumber daya manusia kita juga tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah lain. Sekitar 80 persen lebih warga bekerja di sektor pertanian. Yang berlatar belakang pendidikan pertanian juga banyak. Ada 39 perguruan tinggi negeri dan swasta di NTT.  Beberapa di antaranya memiliki fakultas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan/perkebunan.

Universitas Nusa Cendana (Undana), misalnya, pada dies natalis ke-46, barusan, melepas 582 wisudawan, 67 orangnya adalah sarjana pertanian. Kita berasumsi, jika sekali wisuda 67 orang, setahun dua kali wisuda, maka pada tahun 2008 Undana mencetak 134 orang sarjana pertanian. Berarti selama 46 tahun Undana telah mencetak 6.164 sarjana pertanian. Jumlah ini tidak termasuk sarjana pertanian dari lembaga pendidikan tinggi lainnya, dalam dan luar NTT. Juga belum termasuk sarjana lainnya. Daerah ini juga telah dipimpin delapan kepala daerah.

Herannya, selama 50 tahun kita bermasalah dalam hal pangan. Semua kita tahu bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan menjadi hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Dengan adanya pangan, kita dapat makan. Dengan makan kita bisa bekerja produktif. Karena terpenuhinya kebutuhan gizi, maka kita bisa mengembangkan diri dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Sebaliknya kita tahu bahwa orang- orang lapar cenderung destruktif. Karena laparlah, maka orang bisa bermata gelap dan tidak bisa menghasilkan karya apa-apa.

Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban menjamin agar ketersediaan bahan pangan tersebut dapat terjangkau oleh setiap anggota masyarakat. Untuk mengatasi kerawanan pangan di NTT harus dilakukan program yang sistematis guna menghindarkan terjadinya kemungkinan kelaparan walaupun kekeringan akan selalu datang pada musimnya. Untuk itu, diperlukan program pembangunan pertanian berkelanjutan untuk daerah kering. Sektor pertanian harus mendapat perhatian lebih karena dia sumber makanan. Potensi pangan lokal kita terkandung di sektor primer ini.

Oleh karena itu, kita mesti fokus sehingga ada makanan khas daerah yang dihasilkan dan menjadi produk unggulan. Makanya, sistem pertanian yang dibangun harus berkelanjutan yang bersifat khas setempat. Perlu ada program yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan sarana produksi, pengadaan modal, pelatihan, penyuluhan, dan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

Dengan begitu, sangat mungkin daerah seperti Lembor di Manggarai, Bena di TTS, Oesao dan Noelbaki di Kabupaten Kupang, Konga di Flores Timur, Mbay di Ngada/Nagekeo dan beberapa daerah di Sumba, sebagai penghasil beras untuk menyuplai kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya.

Timor dan Sumba dijadikan sebagai penghasil ternak sehingga kita tidak beli daging yang didatangkan dari Jawa. Kita mengembalikan Flores sebagai penghasil kelapa sehingga tidak lagi membeli minyak bimoli tapi mencintai produk lokal minyak kelapa.
Matzui Kashisa, ahli kemandirian lokal dari Jepang, mengajarkan kepada kita untuk membangun mulai dari makan.

"Karena makan merupakan kegiatan manusia yang paling pokok. Manusia harus makan untuk hidup dan sehat. Makanan yang sehat menciptakan manusia yang sehat. Selanjutnya, daerah yang sehat menciptakan makanan yang sehat. Dan, negara menjadi sehat jika daerahnya sehat," kata Matzui. (PK edisi Sabtu 11 Oktober 2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Alfred Dama

SUATU hari di bulan Maret 2008. Dalam sebuah acara di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, berkumpul ratusan warga desa setempat. Warga dari beberapa tetangga di Kecamatan Bola dan sekitarnya juga hadir. Sekelompok anak muda, pria dan wanita, juga tampak. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok menyaksikan kampanye salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2008-2013.

Yang menarik, meskipun Desa Ipir berada jauh dan terpencil dari Maumere, Ibu kota Kabupaten Sikka, jarak itu tidak mengurangi niat anak muda di desa ini untuk tampil modis dan dendi. Para remaja datang mengenakan jelana jeans berbaju keluaran dan model terbaru dari toko. Gaya mereka pun mengikuti tren yang sedang berkembang. Sementara itu pada kelompok lainnya, sekelompok wanita juga datang ke tempat itu. Mereka hanya mengenakan kain sarung. Sekilas tampak kuat perbedaan penampilan antara yang kelompok orangtua dan anak muda.

Anak muda memilih pakaian-pakaian jadi yang modis, sementara orangtua masih mempertahankan tradisi dengan busana tradisional daerah setempat. Meski tampak sepele, ini sekaligus menunjukkan pergeseran budaya, dari budaya tradisional ke budaya modern dalam urusan memakai pakaian.

Pemandangan di Desa Ipir sebenarnya juga terjadi desa-desa lain di NTT. Para pemuda dan gadis desa zaman sekarang sudah mulai enggan mengenakan kain tenun ikat. Mereka lebih memilih busana jadi buatan pabrik dari bahan dan model yang trendi. Bila ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin suatu saat tidak ada lagi yang mencintai dan karena itu mengenakan pakaian berbahan dasar tenun ikat.

Di tengah-tengah serbuan pakaian jadi buatan pabrik ke NTT, tenun ikat sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Bahkan, perancang busana kenamaan, Ramli, pernah memamerkan busana rancangannya berbahan tenun ikat NTT dalam acara peragaan busana di Jakarta dengan melibatkan para peragawati dan peragawan kenamaan di Jakarta. Jelas, tenun ikat juga bisa dijadikan tren mode busana di tingkat nasional. Hanya saja, menurut Ramli, bahan tenun ikat NTT, perlu diperhalus lagi.

Di dunia internasional, tenun ikat NTT khususnya para penenun tradisional dari Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara pernah meraih Penghargaan Pangeran Claus (Prince Claus Award) dari Pemerintah Belanda tahun 2004.

Di tingkat propinsi, warga NTT mesti berterima kasih kepada Herman Musakabe. Adalah Musakabe, yang ketika menjadi Gubernur NTT, menjadikan tenun ikat pakaian seragam para PNS. Gebrakan Musakabe ini terus bertahan hingga sekarang. Hasilnya, tenun ikat melambung pasarnya. Ibu-ibu di desa-desa menjadikan tenun ikat lebih dari sekadar keterampilan. Tenun ikat meningkat menjadi home industry.

Seperti diungkapkan penulis buku Pesona Tenun Flobamora, Erny Tallo, masing-masing daerah di NTT memiliki motif dan teknik menenun sendiri-sendiri. Teknik menenun itu bisa digolongkan ke dalam tiga cara, yaitu tenun ikat, tenun buna, dan tenun lotis. Ketiga teknik yang diwariskan secara turun-temurun ini menghasilkan jenis kain yang berbeda-beda dengan beragam motif, sesuai dengan yang berkembang di daerah asalnya.

Sayang, potensi budaya tenun ikat ini berangsur hilang. Lihat saja di desa-desa dan kampung-kampung kita. Jarang terlihat anak muda tekun menenun. Yang sibuk menenun adalah generasi senja, sementara yang muda-muda tak terlihat menenun. Mereka lebih sibuk dengan HP di tangan, ber-SMS ria, tertawa dan senyum sendiri di depan HP.

Kita butuh terobosan. Kita butuh langkah berani, terutama dari pemerintah, bagaimana menunjukkan kepada anak muda sekarang bahwa tenun ikat punya nilai ekonomis tinggi. Bagaimana caranya? Herman Musakabe sudah membuka jalan dan menetapkan hari Kamis setiap minggu menjadi hari tenun ikat untuk PNS. Sekarang era otonomi daerah. Mestinya para kepala daerah lebih leluasa mengatur ihwal pemerintahan, termasuk dalam urusan pakaian seragam. Kalau Herman Musakabe sudah berhasil dengan PNS pada hari Kamis, mengapa tidak ada kepala daerah yang mewajibkan anak sekolah tidak mengenakan seragam tenun ikat?

Tak sulit membayangkan berapa rupiah yang dapat dituai para pengrajin tenun ikat jika saja para PNS dan anak sekolah di seluruh NTT sekali seminggu mengenakan motif tenun ikat sebagai seragam. Mari kita menghitung. Saat ini jumlah PNS di NTT sekitar 22 ribu orang.

Jumlah ini belum termasuk karyawan honorer, bank dan lembaga keuangan non bank yang juga wajib mengenakan busana motif daerah NTT. Lalu, jumlah anak sekolah, dari TK hingga SLTA 250 ribu. Andaikata satu lembar kain tenun ikat harganya Rp 350 ribu. berapa duit yang dibelanjakan untuk tenun ikat? Puluhan miliar rupiah duit akan masuk ke rumah-rumah pengrajin di desa-desa dan kampung-kampung.

Bila saja pemerintah juga mencoba menambah frekuensi pemakaian motif tenun ikat dari satu hari menjadi dua hari seminggu, maka dana yang mengalir ke desa dan kampung itu menjadi berlipat-lipat. Dan, itu adalah dana riil, bukan dana proyek ini dan itu yang kadang-kadang cuma telihat plang nama proyek sementara hasil proyeknya suram-suram.

Sesama warga dari Jawa begitu fanatik dengan batik. Banyak dari kita juga telah jatuh cinta dengan batik. Sah-sah saja. Tetapi mengapa orientasi kita selalu ke luar, seolah-olah yang dari luar lebih baik dari yang ada pada kita? Mengapa yang ada pada kita cenderung kita posisikan sebagai nomor dua, kurang tren, kurang populer? Mengapa kita begitu bergairah menomorsatukan produk luar, begitu bersemangat mempopulerkan buatan luar?

Kita punya tenun ikat yang sangat unik. Setiap daerah di NTT bahkan mempunyai motif dan corak sendiri. Perbedaan ini menjadikan tenun ikat kita semakin menarik. Pesona motif dan ragam hias diciptakan melalui perenungan dan konsentrasi tinggi, mengandung nilai filosofis yang diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya.

Saatnya kita harus mengalihkan tenun ikat dari sekadar kerajinan individu kepada industri. Batik maju dan menembus pasar dunia karena menjadi industri. Batik telah identik dengan Jawa. Jika harus bermimpi, maka mimpi paling indah kita saat ini adalah tenun ikat NTT punya hak cipta dan punya merk dagang sendiri. (PK edisi Sabtu 4 Oktober 2008 hal 1).* Selanjutnya...

Oleh Ferry Ndoen

ANEKA kekayaan di bidang pariwisata di Bumi Flobamora tidak terkira. Mungkin juga tak tertandingi di bumi nusantara. Namun aneka obyek pariwisata yang menyebar di ratusan pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ciri khas, dan berdaya tarik wisata yang sangat tinggi itu belum mendapat sentuhan optimal dari para pengelola dan pelaku pariwisata di NTT.

Kita di NTT memiliki wisata alam yang sangat banyak. Juga aneka budaya dan adat istiadat, serta ritual adat yang bisa dijual kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara (domestik) serta wisatawan lokal.

Kita juga memiliki aneka wisata pantai/bahari, aneka tarian dan beragam kesenian yang bisa "dijual". Setiap etnik, sub etnik yang menyebar di seluruh wilayah NTT memiliki kekhasan tersendiri. Semuanya menarik, berdaya tarik wisata tinggi karena wisata sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia.

Salah satu contoh keunggulan pariwisata yang kini semakin redup adalah wisata bahari/pantai selancar di Pantai Nemberala, Kecamatan Rote Barat Daya. Selama lima tahun terakhir, tidak lagi digelar even bertaraf internasional untuk mempromosikan keindahan pantai itu. Pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao beralasan ketiadaan dana untuk menggelar even bertaraf internasional. Dinas ini selalu mengusulkan anggaran untuk menggelar even wisata bertaraf internasional di Nemberala, namun mentok dalam pembahasan di DPRD setempat. Dewan setempat menilai kegiatan macam itu hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Pantai Nemberala yang sangat indah dengan gulungan ombaknya sangat bagus untuk selancar. Sudah mendunia. Bahkan Nemberala sudah menjadi ikon pariwisata di Rote Ndao.

Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman ketika meliput even Selancar Internasional di Pantai Nemberala, Agustus 2000 silam. Even ini digelar Pemkab Kupang. Saat itu Rote Ndao masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. Even bertaraf internasional ini digelar dengan melibatkan event organizer dari Propinsi Bali, menelan dana Rp 500 juta lebih. Gaung yang dihasilkan even ini luar biasa. Nemberala langsung mendunia. Apalagi saat itu, panitia pelaksana mampu menghadirkan jaringan internet --yang saat itu masih menjadi "barang aneh" di Rote-- di lokasi kegiatan. Internet, sudah disadari, sebagai salah satu kebutuhan wisatawan, juga sebagai salah satu perangkat paling efektif untuk "menduniakan" sebuah kegiatan. Maka perkembangan even tersebut langsung bisa diakses masyarakat dunia.

Even Selancar Nemberala 2000 silam itu mampu menyedot ratusan wisatawan yang datang dengan sejumlah kapal. Saat itu, Nemberala diakui sebagai salah satu tempat wisata kelas dunia karena gelombang lautnya tak kalah indahnya seperti di pantai Pulau Hawai, Pantai Kuta-Bali. Tidak sedikit wisatawan yang mengakui irama musik Sasando tak kalah indahnya dengan petikan musik Hawaian yang sudah mendunia itu.

Lalu, apa kabar Nemberala saat ini? Menyedihkan. Potensi wisata kelas dunia itu dibiarkan tak terurus. Tak ada lagi even-even dunia dengan alasan ketiadaan dana. Di saat kabupaten-kabupaten lainnya di NTT begitu gencar menghidupkan sektor pariwisatanya, Rote Ndao malah "mengabaikan" Nemberala. Mestinya pantai ini harus tetap dipertahankan sebagai ikon pariwisata di kabupaten terselatan ini.

Tengoklah Kabupaten Alor, yang dalam tujuh tahun terakhir mampu menghidupkan aset-aset pariwisatanya. Pemerintah bersama masyarakat bergandengan tangan menggelar Expo Alor secara rutin setiap tahun. Dan, even ini sudah mendunia karena sudah masuk dalam rangkaian Sail Indonesia.

Kini, Alor sudah mampu memikat hati wisatawan dunia. Misalnya, dengan "menjual" obyek wisata diving di Pulau Kepa. Tenun ikat Alor dan perkampungan adat di daerah itu sudah mendunia.

Nah, daya pikat Nemberala jauh lebih kuat. Kita berharap ke depan, ikon pariwisata ini dihidupkan lagi agar tetap bersinar ke seluruh penjuru dunia. Investasi bidang pariwisata berdampak luas dan jangka panjang. Nilai ekonomis dari hidupnya sektor pariwisata akan mendongkrak pendapatan rakyat kecil, selain pemasukan bagi daerah. (Pos Kupang edisi Minggu 28 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Agus Sape

KESAL, itulah yang dialami warga Kota Kupang dan daerah-daerah lain di NTT akhir-akhir ini. Betapa tidak, listrik di rumah ataupun di kantor kita sering padam. Baik pemadaman terjadwal (bergilir) maupun pemadaman mendadak.

Sejumlah alasan klasik dikemukakan PT PLN. Antara lain pemeliharaan mesin atau bagian dari upaya menghemat bahan bakar solar. Tapi, kita tidak hendak membahas masalah ini di sini. Kita hanya mau mengatakan bahwa kekesalan kita terhadap pemadaman listrik di rumah atau kantor pertanda kita sudah sangat bergantung pada listrik. Listrik sudah ibarat nafas hidup kita. Begitu tidak ada listrik, mati rasanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa tidur mengorok dan bermimpi.

Apakah dengan kondisi ini, kita mundur? Boleh jadi. Tapi, coba kita tengok ke tahun 1958 ketika Propinsi NTT mulai berdiri. Apakah NTT ketika itu sudah hidup di bawah gemerlap listrik? Orang-orang yang hidup pada masa itu tahu baik.
Yang jelas kondisi saat itu belum semaju saat ini. Bahkan bisa dikatakan belum ada apa-apanya. Kalaupun sudah ada listrik, itu sangat terbatas. Mungkin hanya ada di biara-biara atau gereja-gereja atau di rumah-rumah pejabat atau rumah raja, menggunakan genset. Warga pada umumnya masih menggunakan lampu pelita.

Penggunaan lampu petromax atau biasa kita sebut lampu gas masih dianggap mewah. Tapi, semata-mata untuk penerangan di rumah malam hari. Di luar itu gelap-gulita.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang secara resmi berdiri pada tahun 1955, berasal dari penggabungan beberapa perusahaan listrik daerah pada zaman Belanda, yang dinasionalisasikan. Tapi, tentu saja jangkauan pelayanannya masih terbatas. NTT sudah pasti belum tersentuh.

Dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 1972, PLN dibentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan modal yang dipisahkan dari keuangan negara. Selanjutnya, PP 23 Tahun 1994 mengubah PLN menjadi PT (Persero) yang seluruh modalnya dimiliki negara.

Dipastikan pada tahun 1970-an, masyarakat NTT sudah mulai menikmati listrik. Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yakobus Ukat, BA, yang menjabat pada tahun 1970 - 1975, punya program menjadikan Kota Kefamenanu sebagai Kota Neon di daratan Timor. Jaringan listrik berlampu neon dipasang di ruas jalan utama Kota Kefamenanu. Kota yang dulunya gelap dan cuma diterangi temaram lampu minyak dari beranda rumah-rumah penduduk, bersalin rupa menjadi terang-benderang (Pos Kupang, 15/9/2008).

Dengan informasi ini dipastikan semua kota kabupaten di NTT sudah diterangi lampu listrik pada tahun 1970-an. Apalagi Kupang sebagai kota propinsi. Hanya memang listrik itu belum dimanfaatkan untuk kepentingan industri.

Kondisi itu masih berlanjut pada tahun 1980-an awal, sebagaimana tergambar dalam laporan Pemerintah Propinsi NTT pada akhir Pelita III. Kendati demikian, listrik termasuk sektor yang mengalami peningkatan di NTT pada masa itu.

Pada pertengahan tahun 1980-an atau memasuki Repelita IV, pembangunan bidang energi listrik terus ditingkatkan. Dilakukan peningkatan dan perluasan eksplorasi dan produksi sumber energi utama seperti panas bumi dan tenaga air serta melanjutkan usaha konservasi energi secara luas di segala bidang. Terjadi peningkatan sarana pusat listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar, antara lain di Ende, Kupang, dan SoE. Dibangun pula jaringan distribusi yang dapat menunjang terlaksananya program listrik masuk desa.

Pada tahun-tahun berikutnya, penyediaan dan pemakaian energi listrik di NTT terus meningkat. Menurut data dari PT PLN (Persero) Wilayah NTT -- disampaikan dalam sosialisasi UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan mass media di NTT pada tanggal 16 Desember 2003 -- jumlah pelanggan listrik PLN di NTT pada tahun 1998 sebanyak 168.264, dengan daya terpasang 80,65 MW dan unit pembangkit sebanyak 353. Tahun berikutnya jumlah pelanggan naik menjadi 179.350 dengan daya terpasang 80,94 MW, dan pada tahun 2002 naik menjadi 201.469 pelanggan dengan daya terpasang 97,42 MW, dan pada semester I tahun 2003 pelanggan menjadi 202.942 dengan daya terpasang 100,22 MW.

Para pelanggan listrik PLN di wilayah NTT terdiri dari empat kategori, yaitu rumah tangga, bisnis, industri, sosial dan pemerintah. Menurut posisi tahun 2002, pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga 185.639 (92,14 persen), diikuti pelanggan bisnis 8.433 (4,19 persen), lalu pelanggan sosial dan pemerintah 7.274 (3,61 persen). Sedangkan pada semester I tahun 2003, pelanggan rumah tangga sebanyak 186.878, pelanggan bisnis 8.550, pelanggan sosial dan pemerintah 7.393, dan pelanggan industri 121.

Dari grafik yang ditunjukkan PT PLN Wilayah NTT, terlihat sejak tahun 1995 sampai tahun 2000 jumlah pelanggan naik cukup signifikan. Lalu dari tahun 2001 sampai semester I 2003 kenaikan tidak begitu besar.

Dengan melihat perkembangan jumlah penduduk di NTT dan kecenderungan perkembangan wilayah perkotaan dan banyaknya pembangkit tenaga listrik sampai di kota kecamatan bahkan desa, dipastikan jumlah pelanggan listrik PLN Wilayah NTT sudah jauh lebih banyak dari posisi tahun 2003.

Sayangnya, kecepatan pertumbuhan jumlah pelanggan ini tidak bisa mengimbangi kecepatan naiknya persediaan daya listrik dari PLN. Lagi pula produksi listrik masih mengandalkan tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar solar. Ketika harga BBM cenderung meningkat, beban biaya PLN semakin berat. Sementara itu mesin-mesin pembangkit milik PLN semakin tua, tanpa segera diikuti pengadaan mesin-mesin baru.

Kondisi ini sangat terasa ketika memasuki jam puncak antara pukul 18.00 - 22.00, daya listrik di rumah-rumah cenderung drop. Lebih buruk lagi, ketika PLN melakukan pemadaman bergilir, sebagaimana sedang kita alami saat ini, baik di Kota Kupang maupun beberapa daerah di luar Kota Kupang.

Sebagai pelanggan kita pasti kecewa. Tetapi, mungkin tidak berimbang kalau kita semata-mata mempersalahkan PLN. Kita juga harus bisa menyadari perilaku kita dalam memanfaatkan energi listrik. Kita seringkali menggunakan listrik untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

Sementara itu, pemanfaatan listrik di rumah-rumah kita pun sudah mengalami diversifikasi. Listrik tidak lagi hanya untuk penerangan malam, tetapi juga untuk menghidupkan televisi, tape recorder, setrika, freezer, kompor listrik, charger handphone, komputer dan lain-lain.

Kalau melihat perluasan pemanfaatan energi listrik ini, kita mesti bersyukur bahwa memasuki usia 50 tahun NTT kita sudah bisa menikmati energi listrik sekian jauh, lebih jauh daripada ketika propinsi ini dibentuk 50 tahun lalu.

Yang perlu kita lakukan pada tahun emas ini adalah, bagaimana kita mencari dan mengembangkan energi alternatif. Kita tidak cukup mengandalkan produksi listrik dari PLTD yang menggunakan bahan bakar solar. Selain karena harga BBM terus melonjak, kita pun perlu mengikuti trend, yakni mengurangi pemakaian bahan bakar yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

PLN sendiri, selain terus melakukan pengembangan transmisi, juga terus melakukan eksplorasi panas bumi (geothermal), tenaga uap dan batu bara sebagai sumber tenaga listrik. Sudah lama PLN mengeksplorasi potensi panas bumi (PLTP) di Ulumbu, Manggarai, yang berkapasitas 1 X 2,5 MW, PLTP Mataloko 1 X 2,5 MW dan PLTU Atapupu 2 X 5 MW.

Pada tanggal 15 April 2008, Dirut PT PLN (Persero), Fahmi Mochtar, meresmikan pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Dengan kapasitasnya 2 X 7 MW, PLTU ini bisa memenuhi kebutuhan listrik wilayah Ende, Sikka dan Flores Timur.

Di Desa Nurabelen, Flores Timur, PT PLN bekerja sama dengan Pemda Flores Timur membangun listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 14 MW.

PLN Wilayah NTT juga mengeksplorasi energi air untuk memproduksi listrik. Beberapa tempat yang sudah diketahui potensinya adalah PLTM Reo, Kabupaten Manggarai (6 MW), PLTM Ndungga di Kecamatan Ndona-Ende (3 MW), PLTM Mbuliloo di Kecamatan Wolowaru, Ende (0,1 MW), PLTM Wolodesa di Kecamatan Paga, Sikka (1 MW).

Energi listrik yang cukup menjanjikan di masa depan adalah energi angin. Dari suvai PT PLN, potensi listrik tenaga angin terdapat di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan potensi energi angin 0,1 MW. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT juga sudah membangun dua unit kincir angin di Rote pada tahun 2005. Di TTS juga sudah dibangun sejumlah kincir angin kerja sama dengan Australia. Potensi yang sama terdapat di Sumba.

Melihat perkembangan di NTT akhir-akhir ini, tampaknya potensi listrik tenaga angin akan semakin menjanjikan. Angin kencang yang terus melanda wilayah NTT akhir- akhir ini kiranya tidak semata-mata dilihat sebagai gangguan. Kita pun bisa menangkap nilai positifnya dengan menjadikannya sebagai sumber tenaga listrik.

Keunggulan listrik tenaga angin sudah dirasakan oleh beberapa negara di Eropa dan Australia. Di Australia, misalnya, dibangun di Bald Hill, daerah South Gippsland, Negara Bagian Victoria. Di kawasan berbukit Bald Hill telah dibangun 84 kincir angin dengan tinggi masing-masing 125 meter. Kincir angin sebanyak itu mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 104 megawatt. Listrik yang dihasilkan kincir angin ini melayani kebutuhan 60.000 rumah tangga di Negara Bagian Victoria.

Kondisi di Bald Hill sebenarnya tidak lebih hebat dari kondisi NTT. Daerah kita yang terdiri dari bukit-bukit sangat potensial untuk pembangunan kincir-kincir angin. Yang paling penting ada di antara kita yang memberi perhatian terhadap potensi ini. Investor dari Belanda saja sudah melihat potensi energi angin di wilayah Kota Kupang dengan mulai menjalin kerja sama dengan Pemkot Kupang.

Yang tidak kalah menjanjikan adalah pembangunan listrik tenaga surya. Banyak pihak swasta di NTT sudah merintis pembangunan listrik tenaga surya ini. Hal ini mestinya terus dikembangkan ke arah kapasitas yang lebih besar melihat potensi sinar matahari selama 12 jam di NTT. Ketika wilayah NTT diprediksikan bakal menjadi daerah padang gurun, mestinya tidak semata-mata mencemaskan kita, tetapi di pihak lain menjadi sinyal bahwa daerah akan menjadi pusat pengembangan energi matahari di masa mendatang.

Untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi energi listrik ini, tentu saja kita jangan semata-mata mengharapkan peran PT PLN yang selama ini mendominasi pelayanan listrik dari wilayah kita. Kita membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan swasta untuk mengembangkan hal ini. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi peluang kepada instansi selain PLN untuk mengembangkan energi listrik, tentu saja setelah memenuhi sejumlah syarat. Dengan cara demikian, kenapa tidak, NTT akan mampu mengatasi masalah keterbatasan energi listrik, yang akan membawah masyarakat NTT menuju kesejahteraan. (Pos Kupang edisi Sabtu 27 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Apolonia Matilde Dhiu

GO, Get, Gold (pergi, dapat, emas) atau yang dikenal dengan 3G memang tidak asing lagi bagi anak-anak NTT yang ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN). Istilah ini diperkenalkan oleh seorang pembina OSN, Don Kumanireng, kepada peserta OSN saat memotivasi anak-anak NTT untuk berprestasi di tingkat nasional. Setiap anak yang mengikuti OSN harus bertekad untuk mendapatkan emas, karena menurutnya medali perak dan perunggu hanyalah akibat ketika tidak mendapatkan emas.

Dengan gayanya yang berapi-api, terkadang meledak-ledak, Don Kumanireng memompa semangat anak-anak asuhannya saat belajar matematika dan IPA untuk mengikuti OSN. Tahun 2008, adalah tahun bersejarah bagi anak NTT karena dua putra NTT, Samuel Sampe dari SDK Sta. Maria Assumpta dan Julian AW Purba dari SD Kristen Tunas Bangsa berhasil membawa pulang dua medali emas untuk bidang IPA di ajang bergengsi tersebut.

Prestasi ini mendongkrak NTT ke posisi delapan dari 33 propinsi peserta OSN atau urutan kedua setelah Sumatera Utara untuk peserta luar Jawa dan Bali. Selain emas, kontingen NTT membawa pulang empat medali yang dipersembahkan oleh Ahmad Iksan Ashari (IPA) dari SDN Bonipoi II Kupang dan Paulus Tomy Satriadi (Matematika) dari SDK Ruteng VI. Dua perunggu lainnya diperoleh Risky Chandra (Fisika) dari SMP Kristen Wailoba, Sumba Barat, dan Yosep Japi (Geologi) dari SMA Katolik Giovanni Kupang.

Dengan prestasi ini membuktikan bahwa anak-anak NTT patut diperhitungkan dalam soal adu keenceran otak. Prestasi ini juga mestinya menjadi momentum kebangkitan kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa. Tidak perlu lagi ada rasa minder memperkenalkan diri sebagai anak-anak NTT. Prestasi ini sekaligus juga menjadi bahan refleksi untuk menggugat mengapa tahun ini hasil ujian nasional kita di posisi paling bawah dari 33 propinsi.

Memang, masih banyak anak-anak NTT yang tidak dapat menikmati pendidikan, antara lain karena ketiadaan biaya dan tradisi. Tak heran, angka buta aksara masih cukup mengkhawatirkan, sekitar 14 persen (2007). Lulusan SD masih mendominasi penduduk daerah ini (87 persen). Mereka hanya bisa menjadi petani dengan tingkat penghasilan yang jauh dari cukup.

Angka partisipasi kasar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun cukup melegakan, 114 persen, meski di tingkat SMP baru mencapai 81,37 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 85 persen.

Kita juga masih bergulat dengan sarana prasarana pendidikan. Kondisi bangunan SD 47,32 persen rusak ringan dan berat, SLTP 23,41 persen rusak berat dan ringan. Belum lagi "ratapan" soal kekurangan tenaga guru, tidak hanya dari sisi jumlah (kwantitas) tapi juga kwalitas. Data menunjukkan dari 50.521 orang guru, 85 persen-nya belum berpendidikan S1 kependidikan. Tingkat SD/MI, hanya hanya 3 persen guru yang berkualifikasi S1, SMP/MTs 25 persen dan SLTA 55 persen.

Dengan momentum kebangkitan ini, kita tak boleh memaafkan kealpaan kita dengan berlindung di balik kekurangan guru, sarana dan prasana. Tidak sedikit anak-anak NTT menjadi orang-orang cerdas tingkat nasional, bahkan internasional yang justeru lahir dan tumbuh di saat kondisi pendidikan di daerah ini masih sangat jauh dari keadaan sekarang. Sebut saja Herman Yohanes salah seorang pendiri UGM, pakar MIPA, Dr. Kebamoto di UI, pakar kimia dari ITB, Jeskiel Ahmad, bahkan ada putra NTT yang bekerja di lembaga antariksa AS, NAZA.

Saya jadi ingat saat-saat sekolah dulu. Kalau dikatakan feodal, ya memang feodal. Guru-guru mendidik dengan cara keras, bahkan kasar. Kata-kata kasar, bahkan makian sampai menggunakan sapu dan kayu memukul anak-anak didiknya. Duapuluh lima tahun lalu ketika saya masih berada di Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa. Sebuah desa subur, sekitar lima kilometer dari Kota Bajawa. Tamat pendidikan yang keras di SD di kampung, setiap hari saya berjalan kaki lima kilometer untuk sampai di SMP Negeri 1 Bajawa. Pukul 05.00 subuh harus sudah bangun, membantu ibu mencuci piring dan menyapu halaman dan mengambil air bersih ke kali. Setelah itu baru ke sekolah.

Di sekolah, saya menghadapi guru-guru yang lumayan keras untuk ukuran waktu itu. Kalau tidak kerja PR, misalnya, siswa pasti dipukul dengan kayu, berlutut di lantai yang disirami kerikil, dijewer telinga sampai bengkak dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bersungut. Semua itu diterima sebagai bagian dari pendidikan. Supaya bisa jadi orang. Dan tidak ada orangtua yang protes. Tak ada guru yang harus berurusan dengan aparat berwenang karena memukuli siswanya. Guru-guru mengajar dan mendidik sepenuh hati. Tak ada yang bersungut-sungut meski gaji tentu saja kecil. Mereka hidup apa adanya. Menjadi tokoh dalam masyarakat. Panutan masyarakat. Tidak pernah ada aksi demo guru menuntut kenaikan gaji dan sebagainya. Dan dengan suasana pendidikan yang demikian itu justeru membuat saya dan teman-teman saya berhasil "menjadi orang". Berhasil dan berbudi pekerti!

Mari kita bandingkan dengan kondisi saat ini, dimana kita bergelimpangan program/proyek peningkatan ini dan itu, pembangunan ini dan itu, pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk memacu kualitas pendidikan kita. Boleh jadi kita terlena. Terjerumus ke dalam segala yang berbau instan. Akhirnya kita lupa bahwa untuk meraih sesuatu harus melalui kerja keras. Butuh perjuangan, kerja keras dan pengorbanan. (Pos Kupang edisi Minggu 21 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Yosep Sudarso

DURANTE degli Alighieri, alias Dante (1 Juni 1265 - 13/14 September 1321), penyair dari Firenze, Italia, itu pernah berkata, "Kalau Anda memberi orang cahaya, ia akan menemukan jalannya sendiri." Menjelang usia emas NTT Desember nanti, petuah Dante ini bisa memberi inspirasi terutama dihubungkan dengan fakta 98.230 penganggur masih menyebar di 20 kabupaten/kota se-NTT (data Dinas Nakertrans NTT per 13 September 2008).

Persoalan tenaga kerja memang bukan persoalan NTT semata melainkan permasalahan global. Rasio yang tidak seimbang antara lapangan kerja yang tersedia dengan penambahan usia produktif menjadi penyebab utama masalah ini. Di NTT, rata-rata lowongan kerja setiap tahun hanya mampu menyerap sekitar belasan ribu tenaga kerja. Itu pun sebagiannya disumbangkan dari pos penerimaan CPNSD.

Walaupun demikian, data dari Dinas Nakertrans NTT juga memperlihatkan fakta lain yang menarik. Di tengah-tengah kesulitan pencari kerja mendapatkan pekerjaan, ternyata hingga September masih ada 206 lowongan kerja pada sektor swasta yang belum terisi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Nakertrans NTT, Lanang Ardike, berpendapat, lowongan kerja yang belum terisi ini disebabkan antara lain tidak tersedianya tenaga sesuai dengan kebutuhan. Beberapa kontraktor, misalnya, membutuhkan tenaga sopir alat-alat berat, namun di NTT berlimpah sopir angkot dan bus. Demikian pula tenaga-tenaga khusus untuk mencuci mutiara masih dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pengembang mutiara di NTT.

Merujuk pada penjelasan ini, ternyata persoalan tidak terserapnya sejumlah lowongan terkait erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Tentang hal ini, saya teringat pada ucapan Frans Seda, salah satu tokoh nasional asal NTT. Pada sebuah kesempatan di Hotel Kristal, ketika menemani Direktur Kelomok Kompas Gramedia (KKG), Yacob Utama, ia berucap, pemerintah dan seluruh rakyat sebaiknya memfokuskan perhatian pada pendidikan, entah formal maupun informal. Dengan topografi NTT seperti ini, menurutnya, sumber dana yang terbatas sebaiknya "diboroskan" pada peningkatan SDM.

Seda, saat itu, menyoroti perlunya disiapkan tenaga-tenaga terampil pada bidang yang cocok dengan alam NTT, seperti tenaga PPL pertanian, peternakan dan kelautan. Tetapi ia juga tidak lupa menggarisbawahi pentingnya ditanamkan keuletan bekerja, semangat gotong royong, pola hidup sederhana dan gemar menabung. Watak-watak ini dibutuhkan dalam membentuk karakter seseorang agar berdaya saing dan survive dalam persaingan dewasa ini.

Problematika tenaga kerja di NTT dewasa ini memang jauh lebih kompleks dari beberapa dekade lalu. Di kampung-kampung di beberapa kabupaten seperti Lembata, Flores Timur, Sikka, dan Ende, persoalan tenaga kerja sudah hampir sama usianya dengan perjalanan propinsi ini. Tidak ada dokumen tertulis, tetapi pengalaman menunjukkan di daerah-daerah itu fakta pengiriman tenaga kerja (baca: merantau) sudah berlangsung sejak tahun enam puluhan. Nama-nama tempat seperti Tawau, Kinabalu, Johor tidak lagi asing bagi warga-warga di pedalaman Adonara, Flores Timur, di daerah timur Sikka ataupun di sebagian wilayah Lio, Ende.

Awalnya, perantauan dilakukan oleh segelintir orang tetapi sejak dasawarsa 70-an hingga saat ini, perantauan sudah menjadi tren yang digemari warga NTT tidak saja dari kabupaten-kabupaten yang disebutkan tadi. Beberapa tahun terakhir, dengan agak gampang kita menyaksikan pengiriman tenaga kerja baik legal maupun ilegal dari kabupaten lain di daratan Timor, Sumba, Alor, Rote Ndao serta Manggarai, Ngada dan Nagekeo di Pulau Flores.

Bila dicermati lebih jauh, perantauan atau dalam bahasa birokrasi pengiriman TKI adalah strategi untuk mengatasi kemelut ekonomi. Artinya, faktor ekonomi masih menjadi pemicu utama keputusan seorang perantau pergi ke Tawau ataupun kebijakan pemerintah setempat mengirim TKI. Data terakhir menunjukkan, selama 2008 sudah 7.476 TKI (di antaranya 6.558 perempuan) yang dikirim ke luar negeri. Jumlah yang tidak jauh berbeda, terjadi setiap tahun dalam lima tahun belakangan.

Tetapi pada titik ini, kita dihadapkan dengan sebuah ironi. Setiap tahun, tidak kecil juga jumlah orang dari daerah lain di negeri ini yang menyerbu NTT. Para pedagang bakso dari Jawa, pengusaha rumah-rumah makan dari Padang, pedagang beras dan kayu dari Makassar adalah fakta di depan mata kita bahwa bumi NTT ternyata masih bisa memberikan kehidupan, bahkan berlimpah, kepada anak-anaknya.

Di saat kita merayakan emas NTT, bisakah ironi ini menjadi pijak permenungan kita bersama? Mengapa kita tidak berani membalikkan kebijakan untuk tidak terlalu gencar mengampanyekan pengiriman TKI? Bukankah persoalan perantauan tidak sedikit meninggalkan pula ekses sosial dalam rumah tangga dan masyarakat?

Radzi Saleh, dalam bukunya, "Breaking Fee, Harga Sebuah Kesuksesan," mengisahkan perjuangannya sebagai seorang anak desa yang mampu membawa ribuan orang mencapai impiannya masing-masing. Mengutip Denis Waitley, ia menulis, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan: menerima keadaan hidup sebagaimana adanya atau menerima tanggung jawab untuk mengubah keadaan itu.

"Kunci sukses saya, ialah, saya memilih yang kedua, bahkan saya merasa bertanggung jawab untuk selalu mendorong siapa pun untuk memilih hal itu--menerima tanggung jawab untuk mengubah keadaan hidup kita," kata Radzi Saleh.

Jiwa enterpreneur. Semangat kewirausahaan. Barangkali inilah kekurangan kita rakyat NTT. Tidak perlu semua tenaga kerja produktif memiliki jiwa ini. Namun dari 4 juta lebih penduduk NTT, sekiranya satu sampai lima persen di antaranya berjiwa wirausaha, bisa dipastikan taraf dan mutu hidup masyarkat kita jauh lebih baik.

Tidak fair bila ikhtiar ini kita bebankan semata pada pemerintah. Meskipun duet Lebu Raya-Esthon Foenay ketika dalam kampanye mencari simpati masyarakat sudah menjanjikan membuka lapangan kerja, tanggung jawab mestinya tetap dibebankan pada pundak kita bersama. Tentu untuk satu tujuan: demi generasi NTT lima puluh tahun ke depan. (Pos Kupang edisi Sabtu 20 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

Berawal dengan Cinta (1)

Oleh Alfons Nedabang dan Agus Sape

INSTITUTE of Cross Timor for Common Property Resources Development (InCrEaSe) bekerja sama dengan Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang menyelenggarakan diskusi bertajuk, Membangun Kemandirian Masyarakat NTT. Kegiatan dalam rangka memperingati 50 Tahun NTT ini dilaksanakan di ruang Redaksi Pos Kupang, Rabu (10/9/2008. Sekitar 30 orang dengan berbagai latar belakang hadir saat diskusi itu.

NUANSA lokal hadir di ruangan berukuran 12 x 7 meter lantai II Kantor Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang di Jalan Kenari 1, Kupang, Rabu (10/9/2008). Kesan pertama tertangkap dari selembar kain latar sepanjang 2,5 x 1 meter. Pada kain yang ditempel pada dinding itu tertera tulisan, Membangun Kemandirian Masyarakat NTT.
Tulisan itu 'dibingkai' dengan tujuh foto. Semuanya menggambarkan aktivitas masyarakat NTT. Ada foto warga sedang membuat gula lempeng. Ada yang sementara menenun. Ada juga yang sedang memasak garam, mengalirkan air dengan bambu serta membuat keramik. Indah nian.

"Wah, ini kegiatan tanpa dana, tapi persiapannya luar biasa. Semoga kita dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa untuk membangun daerah," ujar Farry DJ Francis dari InCreaSe, yang selama diskusi bertindak sebagai moderator.
Kesan kedua, ditangkap dari latar belakang peserta diskusi. Dari tiga puluhan peserta, hanya Mr. Matzui Kasuhiza dan Petrarca Karetji (DZF-Sofei/Bakti) yang non NTT. Matzui adalah peneliti senior i-i net/Expert JICA berkebangsaan Jepang. Sedangkan Petrarca keturunan Ambon-Papua. Selebihnya adalah putra-putri NTT. Semua peserta duduk di belakang meja yang ditata membentuk 'U'.

Nuansa lokal memang sengaja dimunculkan. Itu karena topik yang didiskusikan adalah Membangun Kemandirian Masyarakat NTT. Hal-hal yang dipercakapkan tidak bisa lepas dari lokalitas daerah. Tentang potensi lokal.
Diskusi diawali dengan pemutaran sebuah film (video streaming) berdurasi 15 menit. Film itu menampilkan warga Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yang bergotong royong membuka jalan raya untuk menghubungkan beberapa desa. Di akhir cerita, masyarakat Tunbaun berhasil membangun jalan. Dengan jalan, mobilisasi manusia dan barang dari dan ke Tunbaun menjadi lancar.

Fakta potensi lokal beserta nilai-nilai budaya yang tersaji sebenarnya mau menepis stigma NTT sebagai daerah miskin. Pada tahun 1960-an, NTT dikenal sebagai panghasil kopra nomor empat di Indonesia. Sebagian besar orang Flores hidup dari kopra. Banyak orangtua menyekolahkan anaknya ke Jawa, tapi mereka tidak mati kelaparan di kampung. Tahun 1960-an Pulau Timor dikenal sebagai penghasil sapi. Presiden Soeharto sampai manjadikan Timor sebagai penghasil bibit ternak nasional.

Anggaran yang digelontorkan untuk membiayai pelaksanaan program-program pembangunan di NTT dari tahun ke tahun terus meningkat. Umumnya dikelola oleh pemerintah, swasta dan LSM.

Pada tahun 2008, misalnya, NTT mendapat anggaran dari APBN senilai Rp 10,7 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007 yaitu Rp 9,2 triliun lebih. Ironisnya, angka kemiskinan di NTT semakin meningkat.

"Lebih ironis lagi, sekarang orang NTT perlu minyak goreng mesti beli bimoli (merek sebuah minyak goreng kemasan, Red). Mau makan daging harus datangkan ayam dari Surabaya. NTT mengalami kekurangan pangan hingga saat ini. Generasi NTT sekarang, generasi kurang gizi," kata Damyan Godho, saat memberi pengantar diskusi.

"Teman-teman LSM perlu introspeksi, apakah kehadiran LSM juga menolong masyarakat kita untuk mambangun dirinya sebaik mungkin sehingga ketika ia menghadapi masalah, mampu menolong dirinya?" sambung Damyan.
Semasa biduk NTT dinakhodai Gubernur El Tari, NTT bertekad menjadi daerah swasembada pangan. "Tanam, tanam dan tanam," demikian semboyan yang digelorakan El Tari kala itu. Masyarakat diwajibkan menanam.

Beberapa bupati menindaklanjuti program swasembada pangan dengan menggerakkan warga untuk bergotong-royong membangun irigasi. Di Manggarai, misalnya, masyarakat mambangun irigasi Lembor. Begitu juga di Mbay. Namun, tekad ini menjadi tidak jelas sepeninggal El Tari. Setelah dibangun irigasi, orang NTT tetap kelaparan. NTT menjadi daerah yang bergantung pada komoditi pangan yang dihasilkan daerah lain. Beras diimpor. Ubi dan jagung juga demikian.

Kondisi NTT dulu dan sekarang sebagaimana dipaparkan Damyan tidak berbeda dengan apa yang direkam Matzui Kasuhiza. Matzui mengatakan, pembangunan daerah-daerah di Indonesia mesti mulai dari desa. Pembangunan itu seyogyanya terdorong oleh rasa cinta. Cinta dapat menghasilkan motivasi yang kuat.

"Kalau kita membahas pembangunan desa atau pembangunan kampung, kita harus mencintai kampung kita. Kalau benci sama kampungnya, tidak mungkin kita bisa memperbaikinya," kata penasihat otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup fasih berbahasa Indonsia ini.

Pertanyaan berikutnya, apakah Anda bangga atau malu dengan kampung halaman Anda. Kalau Anda malu, bagaimana bisa memperbaikinya. "Apalagi kalau merasa malu dan benci dengan tradisi-tradisi," kata Matzui.
Pembangunan tidak harus menjadikan kampung-kampung kita seperti Jakarta atau Singapura. Hal-hal yang dianggap kuno di desa-desa tidak harus diganti dengan yang baru yang dianggap modern.

Atas nama pembangunan, kita selalu mengadakan pelatihan atau kesempatan belajar S2 dan S3 kepada orang-orang kita ke luar negeri. "Tapi, jangan lupa sekolah atau pendidikan itu harus sambung dengan daerah setempat. Karena mereka yang belajar di luar negeri mendapatkan ilmu-ilmu yang belum tentu sama dengan ilmu setempat. Jadi sebenarnya perkembangan pendidikan bisa berfungsi agar siswanya tidak lari dari daerah setempat. Berapa banyak lulusan S2 dan S3 yang kembali ke kampung halamannya dan memberi kontribusi bagi pembangunan desa dan daerahya? Matzui mengajukan pertanyaan menggelitik.

Dari Makan dan Minum (2)

PEMBANGUNAN mulai dari makan. Demikian dikatakan Matzui Kashiza. Mengapa? "Karena makan merupakan kegiatan manusia yang paling pokok. Manusia harus makan untuk hidup dan sehat. Makanan yang sehat menciptakan manusia yang sehat. Selanjutnya, daerah yang sehat menciptakan negara yang sehat. Dan, negara menjadi sehat jika daerahnya sehat," kata Matzui memberi alasan.

Matzui betul. Kita hidup tidak hanya untuk makan. Tetapi untuk hidup, kita membutuhkan makanan. Karena makanlah kita bisa bekerja produktif. Karena terpenuhinya kebutuhan gizi, maka kita bisa mengembangkan diri dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi diri, daerah dan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kita tahu bahwa orang-orang lapar cenderung destruktif. Karena laparlah, maka orang bisa bermata gelap dan tidak bisa menghasilkan karya apa-apa.

Matzui lantas memberi pertanyaan lanjutan yang membuat peserta diskusi terperangah. Sederhana formulasinya, tapi bermakna dalam. Masyarakat sehari-hari makan apa? Apakah makanan dan cara makannya sehat dari segi ilmu gizi? Makanan tersebut berasal dari mana? Dari desa sendiri atau dari luar desa? Usaha tani atau nelayan untuk dikonsumsi/dimakan oleh siapa?

Semua kita tahu bahwa NTT adalah daerah pertanian. Ada sekitar 80 persen masyarakat NTT menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Umumnya mereka tinggal di desa-desa. Tapi soal mengurus pertanian, kita melakukannya tapi tidak secara serius. Sektor pertanian kita abaikan. Selama ini kita selalu berpikir sepotong-sepotong apabila membicarakan soal pembangunan pertanian. Tidak heran kalau NTT sering dilanda kelaparan. Dan, itu terjadi terus menerus seolah-olah menjadi ciri khas daerah berpenduduk 4 juta jiwa ini. Kita sendiri lebih percaya hal-hal dari luar ketimbang hal-hal yang kita punya. Makanya kita terima makanan dari luar tapi tidak mau bikin makanan sendiri. Sekarang, warga sudah tidak menyimpan jagung, kacang dan ubi. Yang ada di rumah adalah supermi dan sebagainya yang siap saji. Yang serba instan. Kalau supermi dan jagung diletakkan di meja lalu disuruh memilih, seorang anak pasti memilih supermi. "Supermi lebih enak," demikian komentar anak-anak!

Sektor pertanian betul-betul diabaikan. Selama ini kita selalu berpikir sepotong-sepotong apabila membicarakan pembangunan pertanian. Kalaupun ada produk pertanian yang dihasilkan, tidak untuk dikonsumsi sendiri. Kalaupun ada yang dijual, uang yang diperoleh digunakan membeli handphone (HP), televisi, judi dan mabuk-mabukan. Semestinya digunakan untuk menghidupkan usaha tani dan membangun wadah meningkatkan pendapatan petani. Karena, biarpun tidak ada uang petani bisa hidup dengan mengonsumsi hasil pertanian sendiri. Hubungan antara petani/nelayan di desa dan konsumen di kota juga tidak indah. Orang kota selalu menganggap orang desa tidak berarti.

Matzui sungguh menggugah. Dia mengritik pola makan kita. Menurutnya, pola makan kita tidak sesuai dengan ilmu gizi. Saat makan biasanya yang paling banyak diambil adalah nasi, sementara lauknya sedikit. Sesuatu yang sangat berbeda dengan orang Jepang. Untuk orang Jepang, yang paling banyak diambil adalah lauk, bukan nasi.

Kita jujur mengakui bahwa selama ini memang kita mengandalkan beras sebagai pangan pokok. Bagi masyarakat NTT ternyata selain dijadikan sebagai sumber karbohidrat, beras juga menjadi sumber protein. Akibat kemiskinan dan krisis ekonomi, banyak penduduk tidak bisa mengonsumsi pangan sumber protein (daging, ikan dan telur) secara cukup. Akhirnya, beras menjadi sasaran untuk dijadikan pangan sumber protein yang makin banyak dikonsumsi.

Dari berbagai latar belakang itu, mau tidak mau perhatian terhadap makanan harus diberikan. Kita punya potensi pangan lokal. Andai saja kita fokus, maka pasti ada makanan khas daerah yang dihasilkan dan menjadi produk unggulan.

"Saya mau tanya, Gubernur NTT makan beras apa? Siapa yang bikin? Sayurnya itu siapa yang bikin? Kenapa saya mengatakan begitu, karena apa pun yang petani bikin, dikonsumsi oleh gubernur bukanlah hal yang begitu besar. Berarti petani dianggap teladan yang menghasilkan beras yang bagus karena bisa diterima oleh gubernur. Ini sangat bermanfaat dan mendorong semangat petani. Yang terpenting dari makan adalah kita membahagiakan masyarakat," kata Matzui.

Sementara Romo Maxi Un Bria memperkenalkan gagasan pembangunan mulai dari minum, dengan bercermin dari kisah kemandiran masyarakat Desa As Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Belu.

Desa As Manulea berada di dataran tinggi. Masyarakatnya mengalami kesulitan air bersih sejak ratusan tahun. Di sekitar daerah itu, memang ada sumber air, tetapi letaknya berada di dataran rendah yang jarak jangkauan dari rumah penduduk 2-5 km. Anak-anak sekolah dasar, kaum perempuan termasuk para ibu hamil, harus menghabiskan 2 sampai 6 jam setiap hari untuk mengambil air dari sumber air di dataran rendah menuju tempat pemukiman yang semuanya berada di dataran tinggi. Air itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum. Sudah pasti mereka yang malas tidak turun ke dataran rendah, mereka cukup membasuh wajah dengan embun atau air hujan yang kebetulan ditampung. Kekurangan air bersih turut membuat anak-anak sekampung merasa minder jika ada tamu yang datang ke desa itu. Tubuh mereka kotor karena tidak mandi.

Kesulitan air mendorong masyarakat As Manulea untuk mengatasinya. Muncul inisiatif yang ditindaklanjuti dengan membentuk wadah sebagai forum urun rembuk warga. Bagaimana menghadirkan air bagi masyarakat As Manulea? "Kami sepakat bahwa masyarakat harus mulai dari diri sendiri. Bergerak membangun secara swadaya. Panitia bersinergi dengan gereja, masyarakat adat dan pemerintah. Masyarakat termotivasi dan akhirnya secara swadaya masing-masing kepala keluarga menyumbangkan dana Rp 250 ribu. Dari 640 KK masyarakat 4 desa, terhimpunlah dana sebesar Rp 160 juta," kata Romo Maxi.

Inisiatif masyarakat As Manulea direspons pemerintah kabupaten dengan memberi bantuan stimulan berupa 1 genset listrik. Semenjak itu masyarakat secara swadaya membangun rumah genset, membeli pipa dan membangun bak penampung utama.

Para tua adat mengawali pengerjaan penarikan air bersih mulai dari pembersihan lokasi sumber air masyarakat adat, pemindahan alur sungai sampai selesainya pekerjaan dengan menggunakan ritus-ritus adat. Banyak pihak juga mulai ikut berpartisipasi, hingga selesai dan diresmikan pada tanggal 13 Januari 2005.

Sejak hadirnya air -- sekarang sudah tiga tahun -- masyarakat Desa As Manulea mengalami perubahan pola hidup. Pembangunan rumah-rumah dilengkapi langsung dengan toilet. Anak-anak sudah lebih ceria dan bersih. Ada cukup waktu bagi anak-anak untuk bermain dan belajar, tidak harus membuang banyak waktu untuk mengambil air. Kaum perempuan juga dapat menggunakan waktu secara produktif untuk menenun dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Air juga dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Pekarangan ditata dan ditanami tanaman penghasil pangan sehingga jarang terdengar kabar masyarakat As Manulea rawan pangan.

Kisah kemandirian masyarakat As Manulea dalam mendekatkan air dari dataran rendah ke dataran tinggi telah menggugah sebagian orang untuk datang dan belajar di Desa As Manulea.

"Ternyata kita bisa membangun desa mulai dari makan dan minum. Apa yang kita makan dan minum? Menaman tanaman tidak untuk mendapatkan uang dan membeli makanan. Tetapi menghasilkan makanan untuk kita makan. Ini menjadi penting untuk pembelajaran. Berpikir untuk maju satu langkah. Kembali ke dasar, bukan berarti kembali ke belakang," kata Farry Francis, moderator dikusi.

Tanpa Pendampingan, Percuma! (3)

NAMAlengkapnya Bertolomeus Metkono. Dipanggil Pak Berto. Dia seorang petani tambak di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Perjuangannya menjadi seorang petani tambak dikisahkan oleh Justen Lalan, petani tambak lainnya dari Desa Bipolo dalam diskusi tentang Membangun Kemandirian Masyarakat NTT di ruang Redaksi Harian Pos Kupang, Rabu (10/9/2008).

Pada suatu hari Pak Berto memperhatikan pembuangan air yang mengalir sia-sia ke hamparan lahan tidur di desanya. Timbul dalam benaknya keinginan untuk memanfaatkan lahan itu. Mau dijadikan sawah tentu tidak cocok, sebab lahan tersebut dekat dengan pantai. Pasti airnya payau. Mau ditanami palawija atau kelapa juga tidak cocok karena tanahnya terlalu basah. Dia akhirnya tertantang untuk membangun tambak ikan bandeng.

Itu pada tahun 1986, setelah Pak Berto menonton teknik pembuatan tambak bandeng di televisi. Dia mulai dengan membuat tambak sendiri. Dan, untungnya pada tahun yang sama Pak Berto mendapat kesempatan mengikuti pelatihan tentang pengelolaan tambak bandeng di Bali. Atas rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Kupang.

Sepulang dari Bali, Pak Berto mulai berani mengajak teman- temannya dalam kelompok tani (102 orang) untuk membuka tambak bandeng dengan memanfaatkan lahan tidur tadi. Mereka sepakat setiap petani menggarap 0,25 sampai 1 hektar lahan.

Namun pada tahun 1987 kepala desa setempat mempersoalkan pemanfaatan lahan itu karena dianggap liar (tanpa izin). Banyak petani tambak mengundurkan diri. Yang bertahan hanya 15 orang, termasuk Pak Berto sendiri.

Masalah tidak habis. Pada tahun 1989 banjir menyapu bersih kawasan pertambakan itu. Kejadian ini membuat kelompok tani bubar. Hanya Pak Berto sendiri yang bertahan dan setia pada cita-citanya. Pak Berto ingin membuktikan bahwa apa yang diyakininya pada suatu saat akan membuahkan hasil.

Pada tahun 1990, apa yang diimpikannya menjadi kenyataan ketika ia mulai memanen hasil tambaknya sebanyak 25 kg bandeng. Masyarakat pun melihat hasil kerja dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tambak bandeng itu. Pak Berto mengajak kembali teman-temannya untuk menggeluti usaha tambak. Alhasil, 15 orang bersedia ikut kembali dan membentuk kelompok yang diberi nama Tunas Baru.

Tapi, begitu mulai lagi, mereka langsung berhadapan dengan kesulitan dana untuk memperbaiki tambak yang rusak disapu banjir sebelumnya. Lalu mereka membangun kerja sama dengan seorang pengusaha bernama Abu Hera. Namun, karena sistem bagi hasil dan bagi tanah dianggap merugikan mereka, maka kerja sama tersebut tidak berlangsugn lama.

Pada tahun 1997, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Herman Musakabe, berkunjung dan melihat langsung keberhasilan usaha tambak bandeng mereka. Gubernur memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 18.000.000 dan perbaikan jalan sepanjang tiga kilometer atas keberhasilan kelompok ini mengelola tambak bandeng.

Dalam perjalanan selanjutnya, tantangan tetap mereka hadapi sampai Pak Berto ditahan polisi selama tiga hari. Namun, mereka tetap semangat untuk melanjutkan usahanya karena banyak juga yang tetap mendukung mereka. Kepercayaan masyarakat Bipolo terhadap usaha ini pun makin besar. Pada tahun 2000, Yayasan Alfa Omega (YAO) juga mulai melakukan pendampingan. Meskipun pada tahun 2003 musibah banjir kembali melanda Desa Bipolo, namun berkat pendampingan perlahan-lahan semangat mereka pulih kembali.

Kini bukan hanya Pak Berto dan kelompoknya yang membuka usaha tambak bandeng, tetapi beberapa kelompok baru pun sudah bermunculan, baik di Desa Bipolo sendiri maupun di desa tetangga, seperti Nunkurus, Oeteta dan Pariti. Mereka berguru dan belajar dari pengalaman Pak Berto.

***
KISAH perjuangan masyarakat Bipolo, sebagaimana juga kisah perjuangan masyarakat As Manulea, sengaja diangkat dalam diskusi ini sebagai contoh kemandirian lokal. Cerita ini hanya mau menegaskan bahwa masyarakat desa bisa bertahan dan berkembang dari kemampuannya sendiri dalam kelompok. Mereka juga bisa belajar dari pengalaman kegagalan dan keberhasilan mereka sendiri untuk semakin maju. Tanpa bantuan dari luar mereka bisa mengatasi sendiri masalahnya.

Menurut Justen Lalan, pengembangan mata pencaharian alternatif bukanlah hal yang luar biasa bagi masyarakat desa.

"Kalau kita bicara tentang perubahan pola pikir masyarakat, itu kita bicara tentang perubahan satu gerenarasi. Masyarakat tidak trauma. Mereka berulang-ulang mengatasi hambatan yang ada," kata Yusten.

Cerita yang hampir sama disampaikan Jonathan Lassa, peserta dari Forum Akademia NTT (FAN). Ketika jalan-jalan ke Palue baru-baru ini, Jonathan menemukan sekitar 75 persen gereja stasi Nara dibangun menggunakan air dari batang pisang. Bahkan untuk minum dan cuci, masyarakat di sana menggunakan air dari batang pisang. Bagaimana hal itu mungkin, masyarakat yang tahu. Buktinya mereka bertahan.

Melianus Toy, tokoh masyarakat Oelnasi, Kabupaten Kupang, melihat bahwa kita sekarang hanya mengandalkan ilmu yang kita peroleh. Kita melupakan budaya dan adat-istiadat kita.
Dia memberi contoh proyek bendungan Tilong yang dibangun dengan teknologi tinggi. Tapi, dalam kenyataan tetap saja ada persoalan yang tidak bisa diatasi dengan teknologi tinggi.

"Mereka (kontraktor proyek Tilong) datangi saya. Saya katakan bahwa bapak mengandalkan ilmu. Alam tidak bisa dikuasai dengan ilmu. Saya orang desa yang tahu bagaimana desa itu," kata Melianus. Akhirnya dia membuat ritual menurut budaya setempat, maka bendungan Tilong pun bertahan sampai saat ini.

"Nenek moyang kita dulu cuma dengan ritual adat dapat mengatasi persoalan alam," tambah Melianus.

Namun beberapa kisah kemandirian di atasi mungkin menjadi kisah yang langka saat ini. Belum tentu kita bisa menemukan kisah yang sama di desa-desa lain. Dulu semangat gotong royong masyarakat kita sangat tinggi. Tanpa uang masyarakat bisa membangun berbagai fasilitas umum.

Apakah semangat itu masih ada di desa-desa saat ini. Kita harus katakan bahwa masyarakat sudah menjadi manja oleh berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Masyarakat kita berubah orientasi menjadi mental proyek. Merka tidak lagi mau kerja kalau tidak dibayar dengan uang atau beras. Padahal apa yang mereka kerjakan manfaatnya untuk mereka sendiri.

Apa yang disebut partisipasi saat ini menjadi sangat mahal. Ini menjadi refleksi bagi pemerintah, LSM dan lembaga-lembaga apa pun yang selama ini membantu masyarakat dengan uang atau beras. Ternyata bantuan-bantuan itu tidak untuk meningkatkan kemandirian, malah melemahkan dan memupuk mental ketergantungan.

Forum diskusi sepakat dengan kecenderungan ini. Tetapi forum juga tidak ingin hanya sebatas omong-omong lalu selesai. Forum ini harus bisa membuat aksi nyata sebagai tindak lanjut.

Matzui Kazuhisa mengajak kita untuk mencari apa yang ada di daerah kita. Tetapi untuk menemukan apa yang kita cari, tidak semuanya kita sendiri mampu. Kehadiran orang luar bisa menyadarkan kita akan ketidaktahuan kita. Dengan kehadiran orang luar kita pun bisa belajar dan mendapat temuan-temuan baru.

Dengan kata lain, masyarakat kita perlu pendampingan, sebagaimana dilakukan Yayasan Alfa Omega terhadap masyarakat Bipolo. Pendamping membantu masyarakat menemukan persoalan dan solusi atas persoalan.

"Sepanjang pendamping tidak ada, percuma jadi orang pintar, tapi tidak tahu masyarakatnya butuh apa," kata Raymundus Lema. (habis/Pos Kupang edisi 22-24 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Frans Krowin

DI tahun 1980-an ketika Nusa Tenggara Timur (NTT) belum semaju saat ini, pemerintah propinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Ben Mboi membuat gebrakan yang hingga kini masih membekas di hati masyarakat. Dalam keterbatasan saat itu, Ben Mboi menghadirkan sebuah industri kimia dasar, yakni pabrik semen yang dikelola manajemen PT Semen Kupang.

Gaung pendirian pabrik itu menembus jauh sampai ke desa-desa. Di desa-desa, di mana dua tiga orang berkumpul, Semen Kupang menjadi salah satu bahan cerita yang hangat. Ketika itu Ben Mboi dipuji setinggi langit. Bagi warga NTT, membangun pabrik semen di NTT merupakan spirit yang digelorakan untuk memacu daerah ini agar maju dan berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia.

Pabrik itu dibangun tahun 1982. Tak lama berselang, pembangunannya rampung. Sekitar Mei 1983, pabrik itu mulai uji coba operasi. Dan, 14 April 1984, pabrik itu diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI, Soeharto.

Setahun, dua tahun pabrik itu berjalan kebutuhan akan semen di daerah ini mulai terpenuhi. Semen Kupang perlahan-lahan mengambil alih permintaan terhadap semen dari luar seperti Gresik dan Tonasa. Penguasaan pasar pun demikian adanya. Semen Kupang praktis menjadi satu-satunya semen, yang pada waktu itu, menguasai pasar daerah ini. Bahkan dalam perjalanannya pemasarannya merambah hingga ke Papua New Guinea (PNG).

Akan tetapi, kejayaan pabrik tersebut tak bertahan lama. Dalam perkembangannya, nasib pabrik itu bukannya membaik, malah memburuk. Pabrik itu terus dililit persoalan dari tahun ke tahun, hingga akhirnya berhenti beroperasi karena bangkrut. Ironisnya, pabrik itu bangkrut di saat usianya genap 25 tahun. Kita tentunya meratapi nasib pabrik ini. Sudah dibangun dengan susah payah oleh putera-putera terbaik NTT, sudah dikembangkan secara baik pula oleh manajemen pendahulu pabrik itu, tetapi akhirnya, di tangan putera-putera terbaik NTT pula, pabrik ini bangkrut. Sulit dipercaya.

Sekarang semua orang berteriak, semua orang menuntut agar pabrik itu segera dikembalikan ke peran awalnya sebagai penunjang akselerasi pembangunan di daerah ini. Tapi apakah mungkin? Sementara sampai saat ini, pemerintah belum menunjukkan keseriusannya mengembalikan keberadaan pabrik itu seperti dulu. Sampai kapan kita menunggu? Padahal, tuntutan dan desakan kemajuan semakin sulit kita bendung.

Tak perlu ada jawaban diplomatis dari siapa pun tentang ini. Yang dibutuhkan warga Flobamora sekarang adalah bagaimana pabrik semen Kupang kembali seperti dulu, bisa beroperasi dan membantu warga, minimal menetralisir harga semen yang kini melonjak tak terkendali.
***

Kasus yang dialami PT Semen Kupang saat ini sesungguhnya cerminan dari perjalanan panjang pertumbuhan sektor industri di daerah ini. Pada tahun 1970-an, di NTT sudah ada industri atau pabrik. Kita sebut misalnya pabrik sabun di Waiwerang, Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan merek madame, pabrik sabun di Maumere, Sikka dengan merek matahari.
Sabun yang diproduksi di Waiwerang warnanya hijau. Jadi, kalau mandi tidak pakai sabun madame rasanya tidak bersih. Sabun madame itu adalah salah satu simbol kemajuan kala itu. Pabrik sabun itu bahan bakunya dari kopra, daging buah kelapa yang dikeringkan dengan cara dipanggang pada teriknya mentari.

Ada juga pabrik pengalengan ikan beku di Maumere milik PT Bali Raya, yang hancur berantakan ketika gempa bumi menerjang Maumere pada tahun 1992 silam.
Masih dalam konteks masa lalu, di Maumere, tepatnya di wilayah Nangahure, ada pabrik pengupasan kapas. Pabrik itu milik PT Perkebunan IV. Ibu-ibu di desa-desa di Flores Timur dan Ende selalu bilang harus ke Maumere untuk beli benang dari pabrik itu.

Tahun-tahun berikutnya, hadir lagi pengalengan ikan di Maumere. Pabrik itu dibangun karena NTT sangat potensial akan ikan. Tapi nasib pabrik ini pun lagi-lagi hanya seumur jagung. Pabrik itu berhenti beroperasi, entah karena apa.

Sementara di Pulau Timor, lain lagi ceritanya. Ada industri aneka dupa wangi di Kupang, yaitu pabrik pembuatan minyak cendana. Pabrik itu namannya Tropical Oil. Dulu, pabrik ini ada di Batakte. Pabriknya mengalami masa keemasan saat memproduksi minyak cendana, sekitar tahun 1990-an. Pabrik ini pun tak panjang usianya. Produksinya lambat laun meredup, bersama semakin kurangnya populasi kayu cendana, yang tumbuh dan berkembang di tanah milik para usif ini.
***

Bila merunuti timbul tenggelamnya kisah pabrik berskala kecil ini, sebenarnya kita bisa mendapatkan benang merah tentang pertumbuhan industri di daerah ini. Di saat NTT masih dalam serba keterbatasan, anak-anak kandung daerah ini mampu melakukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Dulu, ketika orang yang bersekolah, orang yang berpendidikan sarjana hanya segelintir orang, mereka mampu mengharumkan nama daerah ini dengan menghadirkan beberapa pabrik, meski usianya hidup begitu singkat.

Tapi sekarang, saat semua sudah maju, putera-puteri NTT banyak yang telah berpendidikan tinggi, yang terjadi justeru sebaliknya. Potensi yang ada tak mampu digali dan dikelola hingga menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah ini.

Pertumbuhan industri yang dulunya pernah dirintis oleh generasi terdahulu, kini tak dapat ditumbuhkembangkan lagi oleh generasi sekarang. Bahkan potensi yang dulunya menjadi andalan daerah ini, kini hanya tinggal nama.

Potensi ternak, misalnya, sampai saat ini NTT hanya berpredikat sebagai salah satu gudang ternak di Indonesia. Tapi potensi itu hanya tetap menjadi potensi, karena sampai sekarang, pemerintah belum mampu menghadirkan sesuatu yang bisa mengolah potensi itu untuk menghasilkan produk ikutannya. Pabrik kulit, misalnya, sampai sekarang hanya ada di Jawa. Padahal, tak sedikit bahan baku pabrik tersebut dipasok dari NTT.

Pada diskusi membangun lokaekonomi NTT, Rabu, 18 Juni 2008, di Redaksi Pos Kupang, Alaimudin Kamaludin, salah seorang pengusaha yang menggeluti usaha pembuatan sepatu, menuturkan, setiap kali membeli bahan baku pembuatan sepatu di Surabaya, ia selalu dicerca dengan penilaian NTT bodoh.

Penilaian itu muncul karena bahan yang dibeli untuk membuat sepatu itu, justru didatangkan dari NTT. Jadi, NTT mengirim kulit ternak ke Surabaya, setelah itu dikembalikan lagi ke NTT dalam bentuk bahan jadi, dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. "Mengapa kita tidak membangun industri pengolahan kulit di NTT? NTT kan punya potensi dan itu sangat mungkin. Kita pasti bisa," tuturnya.

Selain itu, NTT punya potensi untuk budidaya jagung. Tapi optimalisasi potensi itu hingga kini belum dilakukan. Padahal, jika jagung dikembangkan secara baik, itu bisa menjadi sumber untuk industri pakan. "Bukankah selama ini, pakan ternak masih kita datangkan dari Jawa," tantang Alaimudin.

Berbicara tentang industri, kita harus akui bahwa yang ada di NTT ini hanya berskala mikro, kecil dan menengah (MKM). Data yang diperoleh Pos Kupang menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, jumlah industri MKM di daerah ini cenderung bertambah.

Pada tahun 2003, sebanyak 40.893 unit usaha, tahun 2004, naik menjadi 42.481 unit usaha, 2005 bertambah lagi menjadi 47.326 unit usaha, tahun 2006 berkurang jadi 44.656 unit usaha, kemudian tahun 2007 naik lagi jadi 47.120 unit usaha.

Menilik banyaknya industri MKM ini, jumlahnya boleh dibilang cukup mencengangkan. Hanya nilai investasinya tak seberapa. Khusus tahun 2007, dari 47.120 unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap 97.077 orang, nilai investasi Rp 1.426.685.710,58. Sementara nilai produksi Rp 830.943.971,38 dan nilai bahan baku Rp 473.638.063,69.

Jenis industri yang ada, yakni industri sandang, seperti konveksi, tenun ikat, usaha sepatu dan lainnya. Industri pangan, seperti pengolahan dendeng, abon, dodol, madu, minyak kelapa, usaha tahu tempe, es, pengolahan daging beku, sirup, minyak atsiri (minyak kayu putih), industri pengolahan kopi, industri pengolahan ikan, dan industri gerabah. Industri logam dan elektronik, seperti perbengkelan dan pandai besi. Industri kerajinan, seperti tenun ikat, anyaman, dan pembuatan sasando.

Yang jadi pertanyaan, apakah kita cukup dengan industri MKM yang ada selama ini? Puaskah kita dengan eksistensi MKM itu, padahal perkembangannya demikian seret, tak seperti yang kita harapkan?

Di saat NTT memasuki usia emas tahun ini, kita perlu membangun komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi daerah ini. Kita merajut kembali mimpi-mimpi para pendahulu untuk menghadirkan pabrik-pabrik sesuai potensi yang ada di NTT, meski pabrik itu berskala kecil.

Hal itu untuk melecut pembangunan daerah ini, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat agar terus berkembang. Untuk itu, Pemerintah Propinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Ir. Esthon Foenay, tampil sebagai lokomotif untuk memulainya dengan rencana dan aksi guna mewujudkan mimpi NTT yang lebih baik di masa-masa mendatang.* (Pos Kupang edisi Sabtu, 13 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

DISKUSI TERBATAS -- Peneliti senior dari i-i net/Expert JICA asal Jepang, Matzui Kasuhiza (paling kanan) memaparkan materi tentang Membangun Daerah dengan Kamandirian Lokal pada forum Diskusi Terbatas di Kantor Pos Kupang, Rabu (10/9/2008).


MASYARAKAT Nusa Tenggara Timur (NTT) harus didorong untuk mandiri karena mereka memiliki kemampuan sendiri sebagai kekuatan lokal. Namun, kemandirian ini seringkali melemah oleh begitu banyaknya kepentingan dari luar, termasuk negara. Oleh karena itu diperlukan pendampingan.

Demikian antara lain intisari diskusi bertajuk, Membangun Kemandirian Masyarakat NTT, di ruang Redaksi Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang, Rabu (10/9/2008). Diskusi ini diselenggarakan SKH Pos Kupang bekerja sama dengan Institute of Cross Timor for Common Property Resources Development (InCrEaSe) dalam rangka peringatan 50 Tahun NTT.

Diskusi dibuka oleh Pemimpin Umum SKH Pos Kupang, Damyan Godho, dipandu Fary DJ Francis dari InCrEaSe. Tampil sebagai pembicara Mr. Matzui Kasuhiza (peneliti senior i-i net/Expert JICA) dari Jepang, Rm. Maxi Un Bria, Pr (Penggagas kemandirian masyarakat As Manulea, Belu) dan Yusten Lalan (Pengusaha tambak dari Desa Bipolo, Kabupaten Kupang).

Peserta diskusi 30 orang, dengan latar belakang akademisi, aktivis LSM, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Beberapa di antaranya, Melianus Toy (tokoh masyarakat Desa Olenasi), Johnny A Riwu (LPM Undana), Remigius Efi (BPMD NTT), Rm Leo Mali (FAN), Mario Viera (GTZ), Petrarca Karetji (DZF-Sofei/Bakti), Prof. Mia A Noach, Raymundus Lema (MPBI Kupang), Jonathan Lasa (FAN), Yosep Boli (PMPB), J Therik (Politani), Sofia Malelak de Haan (Yayasan Alfa Omega) dan Toby Messakh (Bappeda NTT).

Matsui Kazuhisa, orang Jepang yang cukup fasih berbahasa Indonesia, mengajak setiap orang untuk mencintai kampung/desanya sendiri. "Kalau Anda merasa malu dengan kampung halaman, Anda tidak mungkin serius memperbaiki kampung halaman tersebut," katanya.

Matsui mengatakan, masyarakat lokal memiliki banyak sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya berupa kekayaan alam, tetapi juga berupa pikiran yang tersimpan dalam otak mereka. Cuma mereka menganggap sumber daya itu biasa-biasa saja dan lebih tertarik pada hal-hal yang datang dari luar.

Matsui mengemukakan sekian banyak paradoks yang terjadi dalam masyarakat lokal. "Kita kurang menyadari apa yang kita punya di dalam daerah kita sendiri. Kita perlu menciptakan suasana agar orang kota juga menghormati orang desa," katanya.

Romo Maxi Un Bria bercerita tentang perjuangan warga Desa As Manulea di Kabupaten Belu untuk mendapatkan air bersih. Warga As Manulea dulunya hidup di dataran rendah, tapi atas kebijakan pemerintah mereka pindah ke dataran tinggi di mana mereka menghadapi kesulitan air bersih.

"Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk mengadakan proyek air bersih. Tapi, pemerintah dan DPRD mengatakan bahwa tidak mungkin karena masyarakat tinggal di dataran tinggi. Mereka menganjurkan pindah ke dataran rendah. Akhirnya pada tahun 2000 kami membentuk forum dengan tujuan utama air bersih. Lalu terbentuklah panitia air bersih. Masyarakat sepakat setiap keluarga (ada 640 KK) menyumbang Rp 250 ribu sehingga terkumpul Rp 160 juta. Ini modal awal pembangunan air bersih. Akhirnya tanggal 13 Januari 2005 air itu diresmikan. Setelah dihitung total dana untuk pembangunan air bersih itu Rp 2,6 miliar," tutur Maxi.

"Kami menyadari bahwa dengan adanya air, pola hidup masyarakat berubah, dan itu terjadi dalam masyarakat As Manulea. Anak-anak tampak bersih, ibu-ibu sudah lebih banyak waktu untuk menenun. Ini berkat kerja sama yang sinergis, komunikasi dan pendekatan dengan semua elemen," tutur Maxi.

Maxi berkesimpulan masyarakat As Manulea memiliki potensi dan kekuatan untuk menolong diri mereka sendiri keluar dari persoalan dan kesulitan hidup. Mereka memiliki sederetan kearifan lokal.

"Mereka mungkin butuh sentuhan motivasi dan pencerahan untuk menemukan semua hal potensial di antara mereka," katanya.

Romo Maxi mengatakan, dengan cara masyarakat sendiri, dengan kemampuan dan kerja sama, masyarakat dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Kini As Manulea menjadi pendorong, motivator untuk masyarakat lain.

"As Manulea menjadi daerah yang semakin banyak dikunjungi orang karena ingin belajar tentang kemandirian masyarakatnya. Ada yang datang dari TTU," tutur Maxi.

Yusten Lalan mengisahkan perjuangan masyarakat Desa Bipolo menghadapi kesulitan mengelola usaha tambak. Namun, berkat keuletan, mereka telah berhasil membuat tambak ikan bandeng dan ada yang sudah bisa menikmati hasilnya. Apa yang mereka lakukan didorong kemauan mereka sendiri untuk mengubah nasib.

Meski berhasil, Yusten mengakui saat ini sangat susah untuk mengembalikan partisipasi masyarakat karena mereka sudah dibiasakan dengan proyek bantuan. Padahal sebenarnya di setiap lingkungan ada potensi. "Hanya pengembangannya yang salah pasang," kata Yusten.

Romo Leo Mali melihat kemandirian masyarakat justru dilemahkan oleh pihak luar, termasuk negara. Negara yang diharapkan menjadi fasilitator, dalam perkembangannya justru berubah menjadi diktator.

"Saya pernah mengalami ketika berada di kampung. Kita sebagai masyarakat tercerai-berai. Menurut saya, kita harus terbuka, bahwa selain negara, ada begitu banyak kepentingan yang menginginkan masyarakat itu lemah. Negara telah menjadi masalah untuk masyarakat. Baik itu dari proses politik, pembangunan dan sebagainya. Kita harus bisa menghubungkan proses melemahnya partisipasi masyarakat dengan semakin tuannya negara," kata Leo Mali.

Raymundus Lema mengatakan, sebelum negara ini terbentuk masyarakat kita sudah mandiri. Namun kebijakan pemerintah di masa lalu telah melemahkan kemandirian itu. Untuk mengembalikan kemandirian, dia menyarankan pendampingan terhadap masyarakat.

"Sepanjang pendampingan itu tidak ada, percuma mengharapkan kemandirian masyarakat," kata Lema.

Diskusi berakhir pukul 18.30 Wita, dengan harapan ada tindak lanjut. (aca/ati/Pos Kupang edisi Kamis, 11 September 2008 hal 1) Selanjutnya...

Oleh Kanis Jehola

"KALAU terjadi perang dunia ketiga, yang direbut bukan batas wilayah, tetapi air. Krisis air saat ini sudah menjadi masalah global. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelamatkan sumber mata air guna mengatasi krisis air ini."

Itulah peringatan sekaligus ajakan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir. Djoko Kirmanto, saat menyampaikan sambutan di Hotel Kristal-Kupang, Kamis, 5 Mei 2005 lalu. Kehadiran Kirmanto di NTT saat itu dalam rangka ke Atambua, ibukota Kabupaten Belu, guna meresmikan penggunaan Embung Haliwen.

Peringatan Kirmanto ini bukannya tak mendasar. Krisis air saat ini, baik untuk kebutuhan air minum atau konsumsi maupun irigasi, terjadi di mana-mana. Tidak hanya terjadi di wilayah NTT, tapi juga luar NTT. Terjadinya krisis air ini disinyalir akibat ulah manusia sendiri. Manusia mengeksploitasi hutan dengan melakukan penebangan liar untuk kepentingannya sendiri. Penggundulan hutan mengakibatkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah sehingga suplai dan penyediaan air di dalam tanah ikut berkurang. Kurangnya air yang masuk ke dalam tanah berakibat sedikitnya air yang keluar dari dalam tanah melalui sumber mata air.

Sekitar tahun 1970 hingga tahun 1980-an saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, sumber mata air Ponglengang benar-benar menjadi sumber hidup warga Desa Goreng Meni di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai. Mata air dengan debit yang besar itu mampu mengairi ratusan hektar sawah di wilayah itu, selain untuk kebutuhan air minum. Saking banyaknya, air dari sumber mata air itu banyak yang dibuang ke kali untuk selanjutnya mengalir ke laut. Hutan di gunung sumber mata air itu pun lebat. Warga desa setempat pun tidak kesulitan mendapatkan kayu api/kayu bakar, karena banyak kayu kering tersedia di hutan itu.

Memasuki tahun 1990-an, kondisinya mulai berubah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, hutan di sumber mata air itu yang sebelumnya lebat dan terkenal 'angker' mulai dibabat warga. Pembabatan hutan tidak hanya untuk kebutuhan bahan bangunan, tapi juga untuk membuka lahan baru atau kebun. Gunung yang tadinya lebat dengan pohon menjadi gundul.

Dampak pembabatan hutan dan pembukaan lahan baru di hutan sumber mata air itu pun mulai terasa. Sejak tahun 2000, debit air dari mata air Ponglengang mulai menurun. Longsoran pun terjadi di mana-mana. Dan, saat ini debit air dari sumber mata air itu tidak mencukupi untuk mengairi ratusan hektar sawah di wilayah itu. Banyak lahan sawah yang tidak digarap. Warga pun menjerit kelaparan.

Kasus yang sama terjadi di hutan Watu Cie dan Rana Poja. Watu Cie dan Rana Poja yang dulunya lebat dan 'angker' karena hutannya kini jadi botak. Longsoran pun terjadi. Debit mata air Wae Wake menurun drastis. Di Cancar, pada awal bulan Agustus lalu diberitakan, 600 ha dari 1000 hektar sawah tidak bisa digarap karena pasokan air dari Irigasi Wae Palo menurun drastis. Kekeringan juga terjadi di areal persawahan Desa Watunggelek dan Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), akibat berkurangnya debit air pada dua saluran irigasi yang bersumber dari Wae Mese dan Wae Moto, yang mengairi persawahan itu.

Di TTU, sekitar 600 hektar tanaman padi di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, krisis air setelah sumber air Ponu yang mengairi areal tersebut mulai mengering. Di Nagekeo, warga transmigrasi lokal di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, resah karena kekeringan melanda. Lahan padi sawah 320 hektar dan lahan kering 160 hektar di kawasan itu tak dapat diolah karena ketiadaan air.
***
BEBERAPA kasus di lokasi persawahan di Manggarai, Nagekeo dan TTU ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa NTT saat ini sudah masuk dalam kondisi kekurangan air. Tahun 2003 lalu, saat ikut dalam kunjungan DPRD NTT ke Kabupaten Manggarai, Bupati Manggarai saat itu, Drs. Anthony Bagul Dagur menyampaikan keluhannya tentang menurunnya produksi pangan di Kabupaten Manggarai. Menurutnya, produksi pangan (gabah) di Manggarai setiap tahunnya menurun drastis. Penyebabnya karena maraknya pembabatan hutan secara ilegal oleh masyarakat. Pembabatan hutan mengakibatkan debit air untuk kebutuhan irigasi menurun. Menurunnya debit air ini mengakibatkan lahan persawahan masyarakat tidak diairi dan digarap semuanya. Sawah yang dulunya digarap tigakali setahun kini hanya digarap sekali setahun pada musim hujan karena ketiadaan air.

Menurunnya produksi pangan di Manggarai akibat kekurangan air bukan hanya menjadi keluhan Bagul Dagur, tapi juga keluhan Bupati Manggarai saat ini, Drs. Christian Rotok. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke daerah itu tahun 2007 lalu, Bupati Rotok melaporkan bahwa daerahnya terancam kehilangan produksi 17.416 ton gabah kering panen (GKP) atau setara 10.449 ton beras, saat panen raya bulan Mei hingga Juni 2007 lalu.
Kecemasan akan kekurangan air itu bukan hanya terjadi di beberapa daerah tapi juga terjadi di Kupang. Masalah krisis air di Kota Kupang akhir-akhir ini semakin terasa seiring bertambahnya jumlah penduduk di kota ini dan terus menurunnya debit air yang disuplai untuk memenuhi kebutuhan warga kota setiap tahunnya. "Lima puluh tahun lalu, kali di Gua Lordes sampai di Oepura itu dipenuhi kepiting dan udang, tapi sekarang tidak ada lagi. Jangankan kepiting dan udang, air saja tidak ada," kata Ketua HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia) Cabang NTT, Ir. Obet Sabetu, M.Eng, di Kupang, Kamis (4/9/2008).

Apa yang dikatakan Obet memang sesuai dengan apa yang dirasakan selama ini. Sekitar dua puluh tahun lalu, suplai air PDAM Kupang digilir antara dua sampai tiga hari sekali jalan. Tapi dalam enam tahun terakhir ini digilir sampai berminggu bahkan berbulan-bulan baru jalan.

Debit air yang digunakan PDAM Kupang pun setiap tahun menurun drastis. Tahun 2007 lalu, misalnya, sumber mata air Oepura yang tidak pernah terpengaruh dengan musim kemarau, mengalami penurunan drastis dari 40 liter/detik menjadi hanya delapan liter/detik. Sumber air Baumata dari 75 liter/detik menjadi 18-20 liter/detik, air Sagu dari 119 liter/detik menjadi hanya sekitar 18 liter/detik. Penurunan debit yang sangat drastis juga terjadi pada sumber mata air lainnya. Penurunan debit air pada sumber mata air ini diperkirakan akan terus terjadi jika tidak ada upaya penyelamatan terhadap sumber-sumber mata air. Dan, berdasarkan trend, penurunan debit air baku akhir-akhir ini, maka diperkirakan sepuluh tahun mendatang, Kota Kupang, bahkan NTT umumnya akan mengalami krisis air baku hebat. "Ini terjadi jika daerah-daerah resapan air tidak segera diselamatkan mulai dari sekarang," kata Direktur Utama PDAM Kupang, Masya Djonu, di Kupang tahun 2007 lalu.

Kondisi yang terjadi saat ini tentunya tak perlu dibiarkan terus. Mulai saat ini kita perlu melakukan berbagai upaya agar krisis air yang sudah terjadi saat ini tidak terus bertambah hingga menimbulkan persoalan yang kian besar bagi generasi dan anak cucu kita di tahun-tahun mendatang. Mungkinkah hal ini bisa dilakukan?

"Australia Utara yang pada kondisi ekstrim turun hujan hanya tiga tahun sekali kebutuhan airnya bisa terpenuhi. NTT dengan curah hujan rata- rata 1.200 mm per tahun dan di Manggarai 2.500 mm per tahun, mengapa tidak? Semuanya tergantung kita," kata Obet.

Persoalan yang terjadi selama ini ialah karena air hujan yang turun ke wilayah NTT banyak yang mengalir ke laut, ketimbang yang meresap ke dalam tanah. Hal ini terjadi karena masyarakat di daerah ini tidak memelihara lingkungan. Di mana-mana terjadi pembabatan hutan secara liar (illegal logging) oleh masyarakat, sehingga hutan yang lebat berubah menjadi padang ilalang. Lokasi yang dulunya menjadi daerah tangkapan air kini berubah menjadi lokasi permukiman penduduk.

Karena itu, tugas kita ke depan ialah menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Negara memang menjamin bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi pemanfaatan itu harus digunakan secara rasional dengan memperhatikan keseimbangan dengan alam di sekitar kita.

Air memang harus digunakan semaksimalnya tapi kita juga harus berupaya agar ketersediaan air di dalam tanah itu tetap terjaga dengan membuat jebakan-jebakan, sumur resapan, embung atau waduk di daerah tangkapan air. Selain itu, kita juga perlu menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam tanaman pengganti tatkala kita menebang pohon untuk kebutuhan kita. * (Pos Kupang edisi 6 September 2008 hal 1) Selanjutnya...